NEWS RELEASE: tnbt

Tahun:

Gubernur Riau

Rekomendasikan Perluasan Tnbt
news/2008/News_200811_RekomendasiGubernurRiau.jpg

Gubernur Riau Wan Abu Bakar MS diakhir masa jabatannya telah menunjukkan keseriusannya untuk pelestarian alam. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya rekomendasi bernomor 500/Ekbang/71.30 tertanggal 20 November 2008 tentang Rekomendasi usulan Rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Dalam surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, Gubernur Riau merekomendasikan perluasan TNBT seluas 13.624 ha dan pengurangan TNBT seluas 4.271 ha.

Continue Reading

Bupati Tanjabar Setuju Rasionalisasi Tnbt

Perda Khusus Akan Dipersiapkan

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) Jambi, DR. Ir. Safrial, MS setuju dengan rencana rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang ditawarkan Konsorsium Bukit Tigapuluh KKI Warsi. Seperti yang diberitakan harian lokal Jambi Independent (12/02/07), bahwa saat ini Pemkab Tanjabar akan menyiapkan perda khusus masalah rasionalisasi.

Continue Reading

Butuh Aksi Nyata Mengelola Tnbt

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) serta hutan penyangganya saat ini menghadapi tekanan berat. Terutama masalah pembalakan liar dan pembukaan hutan baik oleh perusahaan (perkebunan, HTI, pertambangan) ataupun masyarakat. Salah satu kawasan hutan penyangga TNBT yang menghadapi tekanan berat adalah di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Continue Reading

Apa Kabar Rasionalisasi TNBT?

Berharap mendapatkan SK Rasionalisasi di pertengahan tahun, tapi hingga kini (2007) belum ada beritanya. Padahal, Menhut telah menyatakan bahwa Surat Keterangan (SK) Perluasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) segera terealisasi. Karena, Departemen Kehutanan sudah menyetujui rasionalisasi yang tinggal menghitung hari ketika jumpa pers di Pekanbaru, Riau (10/5/06) lalu. Lho kok?

Continue Reading

Segera Dibentuk

Tim Terpadu Rasionalisasi Tnbt

Perjalanan rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), terutama wilayah Riau, tidaklah semulus yang diperkirakan. Padahal, Kepala Dinas Kehutanan Drs. H. Burhanuddin Husin, MM telah menyampaikan Surat No 522.1/PR/2772 kepada Gubernur Riau tanggal 25 Juli 2006 lalu, bahwa areal seluas 13.624 ha memungkinkan untuk rasionalisasi dan tidak tumpang tindih dengan berbagai perizinan berdasarkan data Dinas Kehutanan Povinsi Riau. Namun, hingga kini rekomendasi Gubri belum ada kabarnya.

Continue Reading