NEWS RELEASE: hutan desa

Tahun:

Mengusung Hutan Nagari Dua Kabupaten Di Sumatera Barat

Setiap menit pergantian waktu, tampaknya menjadi sangat berarti bagi dua nagari di dua Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dua kenagarian tersebut, yaitu Kenagarian Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabuapaten Solok dan Jorong Simancuang, Kenagarian Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Harapan dan kecamasan berbaur menjadi satu, ini disebabkan dalam waktu tiga bulan ke depan merupakan akhir penantian terbitnya izin pengelolaan hutan nagari yang mereka impikan. Melalui ritme yang cukup panjang, proses pengusulan hutan nagari tersebut berjalan hingga awal Juni 2011 ini mendatangkan tim verifikasi terhadap kawasan yang diusulkan.

Continue Reading

RKHD Lubuk Beringin Ditandatangani Gubernur

Hutan Desa Sebagai Salah Satu Skema Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Harapan masyarakat Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo untuk segera mengelola kawasan hutan desa, nampaknya segera terwujud. Ini ditandai dengan sudah ditandatanganinya Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) Lubuk Beringin oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, pada 11 Maret lalu. ?Sebelumnya Rencana kerja ini disusun oleh masyarakat Lubuk Beringin melalui kelompok pengelola hutan desa yang dinamai Ndendang Hulu Sako Batang Buat Dusun Lubuk Beringin. Dalam RKHD ini, ?ditentukan kelola kawasan, kelembagaan, usaha dan sumber daya manusia dalam mengelola kawasan hutan seluas 2.356 ha tersebut.

Continue Reading

23 Desa Menanti Kepastian Hutan Desa

San Afri Awang, ?tidak Ada Izin Yang Diperlambat?
news/2011/News_201101_HutanDesa.jpg

Duapuluh tiga desa di Provinsi Jambi, tengah menunggu izin menteri kehutanan untuk mengelola hutan dengan skema hutan desa. Masing-masing di Kabupaten Bungo (Dusun Senamat Ulu, Laman Panjang dan Buat) seluas 10.000 ha, di Merangin yang diajukan 17 desa seluas 49.000 ha dan di Kabupaten Batanghari (Desa Olak Besar, Hajran dan Jelutih) seluas 3.461 ha. Hingga kini, desa-desa ini masih menunggu izin kelola keluar setelah sempat diverifikasi oleh tim kementrian kehutanan.

Continue Reading

Menteri Kehutanan Cabut Izin Hapadi

Berharap Sk Hutan Desa Segera Dikeluarkan

Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, akhirnya mencabut Izin Percobaan Penanaman (IPP) PT Hapadi Trisena Utama, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Batanghari Jambi. Dalam surat pencabutan tersebut, menteri menyebutkan perusahaan HTI yang mengantongi izin sejak 1990 itu tidak memperlihatkan kemajuan pembangunan tanaman, sesuai dengan izin yang dikantonginya.

Continue Reading

Warga Tiga Dusun Ingin Dapatkan Hak Kelola Hutan Desa

Hutan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan menjadi point penting untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Masyarakat melindungi dan memanfaatkan secara arif dan lestari kawasan hutan di daerah mereka untuk tetap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf kesejahteraan dan perekonomian warga desa secara berkelanjutan.

Continue Reading