NEWS RELEASE: kebakaran

Tahun:

Jambi Komitmen Kendalikan Bencana Kebakaran

Jambi, yang menduduki peringkat kedua sebagai provinsi penyumbang kebakaran terbanyak di Sumatera setelah Provinsi Riau, mendapatkan tamparan keras dengan jumlah nilai ekonomi yang disebabkan dari dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut. Tingginya angka kerugian ini yang mencapai Rp 19 triliun ini diharapkan membuka mata banyak pihak bahwa bencana kebakaran bukan menjadi sebuah ritual tahunan yang harus dirasakan masyarakat Jambi dan provinisi hingga negara tetangga . Komitmen untuk pengendalian bencana kebakaran ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum dan Politik, Husni Djamal terkait dengan upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk membuat sistem peringatan diri dan upaya penegakan hukum atas pelaku pembakaran, �Dengan melihat banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan gambut ini, saya akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk membangun sistem terpadu dalam pengendalian kebaran misalnya dalam bentuk sistem peringatan dini (EWS) dan juga adanya penegakan hukum untuk para pelaku pembakaran ini tidak menutup kemungkinan perusahaan juga bisa dijerat,� tegasnya.

Continue Reading

Kebakaran Gambut Berpotensi Menimbulkan Rp 19,064 Triliyun

Perlu Menyusun Langkah Pengelolaan Gambut Berkelanjutan
news/2015/News_201503_Kebakaran_gambut_berpotensi_menimbulkan_Rp19064_Triliyun1.jpg

Kebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga kabupaten di Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi menimbulkan dampak kerugian ekonomi Rp 19,064 Triliyun dengan luas lahan gambut yang terbakar 286.527,3 ha dengan volume gambut yang terbakar lebih dari 46 juta meter kubik.

Continue Reading

Menuntut Tanggung Jawab Penyebab Kabut Asap

news/2014/News_201410_Menuntut_Tanggung_Jawab_Penyebab_Kabut_Asap.jpg

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI menyayangkan lambat dan kurang responsifnya pemerintah terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. Kerugian kesehatan dan ekonomi serta ekologis akibat kabut asap seolah dianggap sebagai bencana tahunan yang terjadi setiap musim kemarau. Padahal, dengan bermacam regulasi yang sudah ada, kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dikendalikan sejak awal. Hal ini disampaikan Rudi Syaf Manager Komunikasi KKI WARSI dalam konferensi Pers yang digelar di Kantor KKI WARSI Senin, 27 Oktober 2014.

Continue Reading

Hasil Polling KKI Warsi Soal Kebakaran Hutan

Pemerintah Paling Bertanggung Jawab

Pemerintah, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang menimbulnya kabut asap. Hal ini terungkap dari hasil polling melalui web site KKI Warsi, www.warsi.or.id, yang telah berlangsung sejak Juni 2003 lalu, hingga November 2006 ini. Dari seluruh responden yang memberikan suaranya 52,29 persen menyatakan pemerintah yang paling bertanggung jawab. Sebanyak 27,56 persen menyatakan perusahaanlah yang paling bertanggung jawab. Sisanya 20,15 persen menyatakan masyarakat yang harus bertanggung jawab.

Continue Reading

Aksi Simpatik Peduli Asap KKI Warsi

news/2004/News_200409_Asap1.jpg

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melakukan aksi simpatik dengan membagikan sekitar 2.000 masker kepada masyarakat kota Jambi dan 1.000 masker lainnya di Muarabulian, Batanghari secara serentak, Sabtu (12/9).

Continue Reading