NEWS RELEASE:

Region Sumatra Sepakati Usulan Dokumen Ibsap Dan Moratorium Sumber Daya Alam

Workshop regional Sumatra berhasil merumuskan sebuah usulan/aspirasi untuk pembentukan dokumen IBSAP. Intinya, mendesak pemerintah untuk melaksanakan moratorium terhadap berbagai tindakan yang telah menguras habis keragaman hayati Sumatra?.
news/2002/News_200205_IBSAP1.jpg

Guna menyikapi berbagai persoalan keragaman hayati di Indonesia umumnya dan bio region Sumatra khususnya, pemangku kepentingan utama (konstituen) yang terkait dengan upaya penyelamatan dan perlindungan keragaman hayati melangsungkan workshop 2 hari bertema ?Inisiatif Membangun Konsensus Bersama Guna Mendukung Pengelolaan Keragaman hayati di Indonesia yang Adil dan Berkelanjutan?. Woskhop yang terselenggara atas kerjasama WARSI, Pemda Jambi dan didukung oleh Bappenas ini diikuti oleh masyarakat adat, NGO, lembaga penelitian, perguruan tinggi, Lembaga Bantuan Teknis Internasional serta pers di Bappeda Jambi Selasa-Rabu (21/22 Mei ?02).

Workshop ini meliputi wilayah region Sumatra dan Jakarta dan dibuka oleh Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Hasilnya, menurut Deputi Direktur WARSI Ir Rakhmat Hidayat akan menjadi mandat bagi perumusan dokumen IBSAP (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan). ?Ini merupakan mandat dari Region Sumatra untuk merumuskan dokumen IBSAP yang berwibawa, menjadi rujukan pembangunan dan berpihak kepada masyarakat adat serta keragaman hayati di Sumatra,? kata Rakhmat.

Selain mendorong pembentukan dokumen IBSAP, konstituen juga sepakat untuk mendesak pemerintah melaksanakan moratorium guna memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbarui diri. ?Moratorium berdasarkan hasil kesepakatan kami dimaksudkan sebagai jeda atau menghentikan kegiatan yang merusak sumber daya alam, guna memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbarui diri. Moratorium ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya legal. Sementara untuk tindakan pengambilan hasil hutan atau sumber daya alam yang sifatnya illegal harus distop atau dilarang,? kata Rakhmat.

Beberapa hal yang harus dimoratoriumkan berdasarkan hasil kesepakatan tersebut diantaranya, tindakan konversi lahan dan hutan, penebangan hutan alam, pertambangan di kawasan hutan lindung, pemberian izin baru pembabatan hutan, kegiatan ekspor kayu, industri pupl dan kertas yang mengand...baca selanjutnya...


news/2002/News_200205_IBSAP2.jpg




Berita terkait:
 
TULIS KOMENTAR:
 
     
  Tanggal:  
  Nama:  
  Email:  
  Komentar:  
  =