NEWS RELEASE:

Marga Serampas bakal di Perdakan

Sebagai bentuk pengurai konflik pengelolaan sumber daya hutan

Berdaulat dengan sumber daya alam menjadi impian banyak kelompok masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang menetapkan pengelolaan hutan berada di tangan pemerintah pusat telah menyebabkan pengelolaan hutan menjadi salah satu sumber konflik antara masyarakat dengan negara. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat Marga Serampas di Kabupaten Merangin Jambi.

“Keberadaan Masyarakat Hukum adat sejatinya sudah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Karenanya pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat hukum adat harus dilakukan pemerintah, sebagaimana diamanah dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya,”sebut Rudi Syaf Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Disebutkannya, di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Kabupaten Merangin salah satu studi kasus yang menarik untuk kita cermati lebih jauh adalah Masyarakat Hukum Adat Serampas. Masyarakat Hukum Adat Serampas berkonflik dengan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) sebagai unit pengelola TNKS dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai unit pelaksana teknis Kementrian Kehutanan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan negara. “Konflik ini muncul semenjak Menteri Pertanian menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah adat Serampas masuk ke dalam kawasan TNKS pada tahun 1982. Kementrian Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk meresolusikan konflik tersebut melalui enclave dan pembagian zonasi. Sebahagian pemukiman masyarakat adat Serampas dikeluarkan dari kawasan TNKS dan sebahagian areal perladangan dan infrastruktur jalan dimasukan dalam zona pemanfaatan tradisional dan khusus. Namun ternyata upaya tersebut belum mampu meresolusikan konflik yang terjadi selama ini secara tuntas,”sebut Rudi.

Hal ini lanjut Rudi terbukti dengan adanya penolakan masyarakat Desa Tanjung Kasri dan Renah Kemumu terhadap rencana penataan ...baca selanjutnya...





Berita terkait:
 
TULIS KOMENTAR:
 
     
  Tanggal:  
  Nama:  
  Email:  
  Komentar:  
  =