NEWS RELEASE:

Perda Pengakuan Dan Perlindungan Mha Serampas Disahkan

news/2016/News_201602_Perda_pengakuan_dan_perlindungan_MHA_Serampas_disahkan1.jpg

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin dalam rapat paripurna yang digelar kemarin (16/2) siang. Dari 6 fraksi di DPRD Merangin, semuanya sepakat menyetujui pengesahan ranperda inisiatif ini. Perda ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Serampas dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokalnya, terutama dalam menjaga hutan adat dengan arif dan berkelanjutan.

Ketua panitia khusus (pansus) 3 DPRD yang menangani pembuatan ranperda inisiatif DPRD Merangin mengatakan, pengajuan ranperda ini memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Dalam hal ini, sudah ada kajian akademis terkait masyarakat Serampas. Meski di sini khusus tentang Perda Masyarakat Serampas, namun kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan bagi masayarakat adat lainnya untuk mengajukan Perda serupa jika persyaratan yang dimiliki sudah terpenuhi. Sebagai anggota DPRD Merangin, ia mengaku sangat mendukung pengesahan ranperda tersebut oleh pemerintah Kabupaten Merangin.

“Perda ini muncul dari masyarakat Serampas, kami dari DPRD hanya mendorong. Ini bagi kami DPRD menjadi pilot projek untuk pembuatan perda masyarakat adat ke depannya,” katanya

Menurut dia, pembuatan Perda tersebut cukup memakan waktu bagi DPRD. Pihaknya bahkan sudah melakukan studi banding hingga ke Ammatoa, Sulawesi Selatan. Selain itu, sebelum disahkan perda itu sudah melibatkan banyak pihak. “ Untuk ituk Pansus 3 minta dukungan semua pihak untuk mendukung Perda ini demi kelangsungan dan keselamatan hutan dan masyarakat addat di Kabupaten Merangin,” ungkap Sudirman.

Pengesahan Perda ini relevan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35, tentang hutan adat dan peraturan perundangg-undangan terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Adapun subtsansi dari perda ini bersifat deklaratif, m...baca selanjutnya...


news/2016/News_201602_Perda_pengakuan_dan_perlindungan_MHA_Serampas_disahkan2.jpg news/2016/News_201602_Perda_pengakuan_dan_perlindungan_MHA_Serampas_disahkan3.jpg




Berita terkait:
 
TULIS KOMENTAR:
 
     
  Tanggal:  
  Nama:  
  Email:  
  Komentar:  
  =