NEWS RELEASE:

20.000 Ha Lahan Milik Pt Lku Terlantar, Berpotensi Timbulkan Konflik

Hasil Studi Sosial Ekonomi Dan Pemanfaatan Ruang Desa Penyangga Tnbd

Belum adanya batas definitif yang disepakati antar desa penyangga Taman Nasional Bukit Dua Belas di bagian Utara Tebo dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik. Apalagi di lokasi tersebut juga ditemukan lahan terlantar HGU HPH/HTI PT Limbah Kayu Utama (LKU) seluas 20.000 ha yang sudah 15 tahun tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sementara masyarakat membutuhkan lahan untuk pengembangan pertanian, guna mencegah masyarakat merambah Taman Nasional.


Demikian salah satu hasil terpenting dari Studi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatan Ruang Desa Penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang diseminarkan belum lama ini di Kabupaten Tebo. Penelitian ini dilakukan berkat kerjasama antara Bappeda Kabupaten Tebo, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, dan Lembaga Peneletian Universitas Jambi.


?Jika masalah ini tidak disikapi dengan baik maka akan menimbulkan situasi yang tidak baik. Apalagi adanya aturan tentang anti illegal logging jelas telah membawa dampak bagi Kabupaten Tebo, bukan hanya menyangkut soal berkurangnya PAD yang selama ini diperoleh dari hasil hutan tetapi masyarakat yang dulu berkayu kini ingin berladang atau berkebun karet namun tidak tersedia lahan sebagaimana mestinya. Sementara ada lahan luas yang terlantar,? ujar Elwan Mandri dari Lembaga Penelitian Unja, Senin (3/10), yang juga sebagai narasumber dalam workshop hasil studi itu.


Studi yang mengambil sampel di dua desa yaitu Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir (72 KK) dan Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, juga mencatat adanya tiga masalah pokok yang dihadapi masyarakat dua desa itu. Pertama, tekanan tehadap hutan dan hasil hutan maksudnya masyarakat tidak lagi punya keleluasaan masuk dan mengambil kayu dari TNBD. Kedua, tekanan terhadap penguasaan lahan maksudnya masyarakat tidak mungkin lagi memiliki lahan tambahan karena sebagian besar lahan yang sana telah dikuasai toke. Ketiga, adanya ketegasan peratutan untuk tidak membolehkan pengambilan kayu il...baca selanjutnya...





 
TULIS KOMENTAR:
 
     
  Tanggal:  
  Nama:  
  Email:  
  Komentar:  
  =