Program Advokasi dan Kebijakan

Dalam menjalankan kegiatan bersama masyarakat, pemahaman dengan aturan yang berlaku dan kajian hukum sangat diperlukan. Untuk itulah WARSI memiliki program dan staf tersendiri untuk melakukannya.


Tujuan program ini mendorong pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang memberi ruang partisipasi pada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan dan mensejahteraan masyarakat lokal.


Dalam kerja advokasi analisis dan kajian hukum sangat diperlukan untuk mencapai output dan tujuan kegiatan.


Sejak WARSI berdiri advokasi ini telah memberikan hasil yang mendukung capaian kegiatan yang dilakukan. Hasil kerja program ini diantaranya:

-1.Pengakuan hak kelola Orang Rimba dengan dicabutnya izin konsesi InHutani V dan dikukuhkannya kawasan seluas 60.500 ha sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas yang diperuntukkan bagi tempat penghidupan Orang Rimba melalui SK menteri Kehutanan Nomor 258/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
-2.Keluarnya SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tgl. 16 Juli 2002 tentang Pengakuan Hutan Adat Dusun Batu Kerbau
-3.Keluarnya SK Bupati SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengakuan Hutan Adat Desa Guguk.
-4.Keluarnya SK Bupati SK Bupati Merangin No. 36 Tahun 2006 tentang Pengakuan Hutan Adat Desa Batang Kibul.




Related Content:
 
TULIS KOMENTAR:
 
     
  Tanggal:  
  Nama:  
  Email:  
  Komentar:  
  =