Select Page

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih belum usai. Kawasan gambut Jambi masih mengeluarkan asap yang terus diupayakan pemadaman. Sebagian  wilayah memang tampak sudah padam, namun di bagian lain asap tebal masih keluar dari lahan gambut yang terbakar.

Dari pantauan satelit Terra Aqua NOAA  dalam 24 jam terakhir masih terdeteksi 200 titip panas, 4 diantara terdeteksi sebagai titik panas dengan konfiden 80 keatas. Dilihat dari persebaran titik panas, berada di terbanyak di Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang merupakan kawasan gambut.

Kebakaran yang  terjadi di Jambi lebih lama padam,meski hujan sudah mengguyur wilayah ini sejak beberapa hari belakangan. “Ini karena yang terbakar adalah wilayah gambut yang sudah sangat kering. Sehingga ketika permukaannya disiram air masih belum segera merembes pada lapisan bawah yang masih ada baranya, sehingga tak lama kemudian asap akan tetap muncul dari lahan yang terbakar,”kata Rudi Syaf DIrektur KKI Warsi.

Kevakaran Gambut di Sungai Cemara Kecamatan Sadu Tanjung Jabung Timur Foto diambil tanggal 8 Oktober 2019

Dari analisis citra sarelit yang dilakukan KKI WARSI, kebakaran paling parah dan sulit dikendalikan melanda wilayah yang dibebani konsesi HPH oleh negara. Di Jambi terdapat dua HPH yaitu PT PDI dan PT PBP. Kedua perusahaan ini bersisian dengan Tahura Tanjung dan Taman Nasional Berbak. Sejak awal terbakar kedua HPH ini yang sampai hari ini masih berasap.

Kedua HPH ini secara status sudah tidak aktif, namun secara perizinan belum dikembalikan ataupun diambil alih negara. “Akibatnya kedua perusahaan ini tidak terkelola dengan baik, dan membuat banyak pihak yang berkepentingan pada kayu dan okupasi lahan merasa tidak ada pengawasan, sehingga dengan mudah melakukan tindakan illegal. Kami melihat korelasi yang sangat tajam antara kebakaran dengan aktifitas illegal ini,”kata Rudi.

PT PDI mengantongi izin HPH dari sejak 1988, yang kemudian diamandemen  pada 2009. Dari amandemen ini luas perusahaan yang semula 61 ribu menjadi 34 ribu. Sedangakn PT PBP seluas 21 ribu ha mengantongi izin sejak 2010. Dilihat dari analisis citra satelit TM 8 tertanggal 2 Oktober lebih dari 50 persen konsesi PT PDI dan lebih dari 80 persen lahan PBP terbakar. 

“Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menarik izin dan mengembalikan pengelolaan kawasan pada negara,”katanya.

Tentunya, lanjut Rudi, pemerintah tetap menagih dan memproses hukum manajemen perusahaan yang telah lalai dalam mengelola konsesinya, sehingga api begitu besar menguasai kawasan ini. Banyak sekali kerugian yang sudah ditimbulkan akibat kebakaran, dari asap yang meracuni paru-paru masyarakat luas, hilangnya biodiversity, rusaknya gambut dan tentu juga penyumbang  emisi karbon.

“Segera  cabut izinnya dan kembalikan kawasan itu menjadi fungsi lindung, yang paling tepat dilakukan pada kawasan itu adalah pemulihan ekosistem melalui program restorasi,”kata Rudi.

Hal ini merujuk pada fungsi awal kawasan sebagai kawasan lindung gambut, dan juga merupakan hamparan yang sama dengan kawasan lindung lainnya yaitu Tahura Tanjung dan Taman Nasional Berbak. ***