Category: customary forest

Legal Decree over Customary Forests by Indonesian President

The Indonesian President, Joko Widodo delivered legal decree on Customary Forest for 16 groups of customary forest management. Ten of the total groups are from Jambi consisted of seven groups in Sarolangun District, two Groups in Kerinci District and one group in Bungo District. This event was held in Istana Negara (State Palace) this morning.

Continue Reading

Indonesian President Bestowed the Decree on Customary Forests in Sarolangun District

Today, the management of customary forest in Sarolangun heads to Jakarta to receive the decree on Customary Forest from The President of Republic of Indonesia, Joko Widodo which would be held in Istana Negara (State Palace) tomorrow (19/9). Some of them are from Meribung Village Customary Forest Management, who would have been receiving the decree no.  5775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 over 617 ha, Penghulu Lareh in Desa Temalang Customary Forest on decree no. 5774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 over 240 ha, Rio Peniti Lubuk Bedorong Customary Forest on decree no. 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 over 240 ha, Imbo Pseko Customary Foret in Napal Melintang Village on decree no. 5773/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 over 83 ha, Datuk Mantari Sakti Customary Forest in Mersip Village on decree no. 5772/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 over 78 ha.  This management will be joining the other customary forest managements in Kerinci, Bungo, West Kalimantan, West Java and South Sulawesi Provinces. There is total 6,032.50 ha of Customary Forest Area stated by the Ministry of Environment and Forestry of 16 management groups.

Continue Reading

Perda Pengakuan Dan Perlindungan Mha Serampas Disahkan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin dalam rapat paripurna yang digelar kemarin (16/2) siang. Dari 6 fraksi di DPRD Merangin, semuanya sepakat menyetujui pengesahan ranperda inisiatif ini. Perda ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Serampas dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokalnya, terutama dalam menjaga hutan adat dengan arif dan berkelanjutan.

Continue Reading

Marga Serampas bakal di Perdakan

Berdaulat dengan sumber daya alam menjadi impian banyak kelompok masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang menetapkan pengelolaan hutan berada di tangan pemerintah pusat telah menyebabkan pengelolaan hutan menjadi salah satu sumber konflik antara masyarakat dengan negara. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat Marga Serampas di Kabupaten Merangin Jambi.

Continue Reading

Rambah Hutan Adat,

Sebagai bentuk keseriusan masyarakat Guguk menerapkan kesepakatan adat tersebut, kemarin (01/06), digelar prosesi penyerahan denda adat yang diserahkan oleh ketua lembaga adat Kecamatan Muara Siau kepada ketua lembaga adat Guguk.

Continue Reading

PLTMH Senamat Ulu Diresmikan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 30.000 watt di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Batin III Ulu, diresmikan oleh Sekda Bungo Ridwan Is, Minggu (04/5). Peresmian itu dihadiri Ketua Komisi Bidang Energi dan Lingkungan Parlemen Norwegia Ola Elvestuen, perwakilan dari Kedutaan Besar Norwegia, perwakilan Rain Forest Norwegia (RFN), dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI.

Continue Reading

Jambi Pelopor Hutan Adat

Jambi sudah sejak era 1990-an mengakui hak kelola masyarakat dengan skema hutan adat. Meski waktu itu kewenangan pengelolaan kawasan hutan belum ada dimanapun, baik di Kementrian Kehutanan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan lainnya. Baru dengan keluarnya UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mulai muncul istilah Hutan Adat. Namun hingga saat ini peraturan turunan terkait hutan adat tidak juga ada, sampai adanya Keputusan MK No.35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat.

Continue Reading

Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong

Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong Tidak banyak yang tahu bahwa dua hutan adat milik masyarakat desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Bahkan dianggap mempunyai peran penting sebagai water catchment area (wilayah serap air) bagi sungai Limun yang merupakan anak Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

Continue Reading

Warga Desa Pancakarya Mulai Rintis Penguatan Imbo/lubuk Larangan

Akan jadi yang pertama bagi Kabupaten Sarolangun Warga Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, sepakat bersatu untuk menghidupkan kembali ?adat lamo pasoko usang?, dalam pengelolaan Imbo Larangan dan Lubuk Larangan, yang ada dalam wilayah adat mereka yang selama ini kurang begitu diperhatikan lagi.

Continue Reading

Hutan Adat, Bentuk Implementasi Konsep Zonasi

Kabupaten Sarolangun dalam pengelolaan sumberdaya alam telah membagi kawasannya menjadi tida zonasi yang tertuang dalam renstra daerah. Pembagian zonasi ini meliputi daerah hulu (kecamatan Limun dan Batang Asai), zona tengah (kecamatan Sarolangun Pelawan Singkut dan Bathin VIII), zona hilir ( kecamatan Mandiangin, Pauh dan Air Hitam).

Continue Reading

Masyarakat Kibul Desak Bupati Kukuhkan Hutan Adat

Perjuangan masyarakat Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas atas hutan adat desa mereka patut diacungi jempol. Sejak tahun 2003 dengan difasilitasi oleh KKI Warsi masyarakat yang hidup nyaris terisolasi dari kota Bangko ini terus berupaya supaya hutan adat mereka yang diberi nama Imbo pusako seluas 283 hektar dan imbo parabukalo dengan luas 366 hektar dengan 78 jenis tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Batang Kibul, dapat segera dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

Continue Reading

Cetuskan Perdes Warga Desa Guguk Harap Hutan Adatnya Terjaga Dan Lestari

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya masyarakat Desa Guguk, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi, melalui Rembug Desa berhasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes), demi menjaga kelestarian hutan adat di desa mereka.

Continue Reading

Wartawan Jambi Dan Sumbar

Pengukuhan hutan adat Desa Guguk, Marga Pembarap, Kecamatan Sungaimanau, Kabupaten Merangin (Jambi), seluas 690 hektar, yang selama lima tahun diperjuangkan masyarakat, mendapatkan perhatian besar dari pers Jambi dan Sumbar, bahkan pers nasional. Ini dibuktikan dengan hadirnya 20 wartawan Jambi-Sumbar dalam acara adat pengukuhan tersebut, Sabtu (11/10), di Desa Guguk, yang dipimpin langsung oleh Bupati Merangin, H Rotani Yutaka, SH. (Siaran pers WARSI, Oktober

Continue Reading

Setelah 5 Tahun Berjuang,

Perjuangan masyarakat Desa Guguk, Marga Pembarap, Kecamatan Sungaimanau, Kabupaten Merangin, Jambi, terhadap 690 hektar hutan di wilayah mereka menjadi hutan adat, membuahkan hasil. Bupati Merangin mengeluarkan SK pengukuhan hutan adat Desa Guguk tersebut setelah lima tahun diperjuangkan masyarakat lewat dua kali pengajuan surat ke bupati.

Continue Reading

Hutan Adat Keluru

Hutan adat Keluru di Kabupaten Kerinci, Jambi, menyimpan ratusan bahkan seribu tanaman obat, disamping jenis tanaman lainnya yang bermanfaat bagi warga setempat. Salah satu jenis tanaman obat tersebut yaitu tanaman seduduk, berdaun runcing, kecil, digunakan untuk obat gusi bengkak.

Continue Reading

Bupati Bungo Kukuhkan Hutan Adat & Lindung Desa

Bupati Bungo Zulfikar Achmad akhirnya mengabulkan tuntutan masyarakat adat desa Batu Kerbau dengan menetapkan Pengelolaan Hutan Adat & Hutan Lindung Desa sesuai dengan hukum adat.

Continue Reading

Minim, Dukungan Pemda Dalam Legalisasi Hutan Adat

Penerapan piagam kesepakatan pengelolaan hutan adat kerap mengalami hambatan. Sedangkan dukungan dari aparat terkait yang sangat diharapkan ibarat api jauh dari panggangan.

Continue Reading