Category: village forest

EXPECTING THE DECLARATION UPON THE RIGHTS OF PEAT-VILLAGE FOREST MANAGEMENT

The community of Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur District has designed some village forest management plans and provided some technical assistances to support the management process. In addition, the community has formed the Village Forest Management Agency (LPHN) that is in charge of the area management and fire aware community (MPA) group to have a patrol controlling and preventing the fire within the peatland area. The communities are very much excited to participate in designing the ecotourism concept in their village forest and share any ideas to develop and implement it in the area near by Jambi Province – only two hours away by car.

However, the idea to soon implement the village forest management seems too close to postpone. The only problem is that the proposed village forest management in last January 2017 did not get any feedback yet from the Ministry of Environment and Forestry (MoEF).

It is indeed, the MoEF was once quiet responsive to this proposed activity where they made the verification team in June 2017. The verification team has asserted that all the proposals have been settled as all the target areas are within the Indicative Map of Social Forestry Area (PIAPS) while the Village Forest Management and the community has met the other requirements.

Continue Reading

Village Forest Management Right Given to Mahakam Ulu

Sri Sulasmi, Head of Sub-directorate of Social Forestry of MoEF bestowed the official decree of Village Forest Management Right (HPHD) to Bonifacius Belawan Geh, the regent of Mahakam Ulu in Regional Planning Agency (Bappeda)’s meeting room, Ujoh Bilang, Mahakam Ulu.

Continue Reading

42 Nagari Bersiap Usulkan Hak Pengelolaan Hutan

Masyarakat Sumatera Barat terus berpacu untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Saat ini, di 10 kabupaten dengan 42 nagari seluas 144.732 ha tengah bersiap untuk mengajukan hak pengelolaan hutan berbasis masyarakat kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skema Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan.

Continue Reading

Izin Hak Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Terancam Dicabut

Mimpi masyarakat Nagari Indudur Kecamatan 1X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok tampaknya akan pupus untuk dapat mengelola Hutan Kemasyarakat yang sudah mereka usulkan. Pasalnya, sudah hampir dua tahun dari keluarnya SK Penetapan Areal Kawasan tak jua mendapatkan izin usaha pemanfaatan (IUP) Hutan Kemasyarakatan. Belum adanya IUP Hkm ini menyebabkan masyarakat Nagari Indudur terancam kehilangan areal kawasan yang sudah ditetapkan. Hal ini disampaikan Wali Nagari Indudur Zofrawandi Rangkayo Mudo,”Kalau sampai bulan Juni besok belum juga ada IUP Hkm yang disetujui Bupati maka SK PAK yang sudah ada akan batal dengan sendirinya,” jelasnya khawatir.

Continue Reading

Perlu Perbaikan Regulasi Dan Percepatan Dalam Skema Phbm

Pemerintah kembali menambah pencapaian target pengembangan PHBM hingga enam kali lipat dari target sebelumnya, yaitu Seluas 12,7 juta hektar dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019). Komitmen ini dapat dilihat sebagaimana tertuang dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Target tersebut dialokasikan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan, Hutan Adat dan Hutan Tanaman Rakyat. Target 12,7 Juta Hektar untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan peluang dan tantangan besar bagi berbagai pihak, hal ini disampaikan oleh Wiratno Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Continue Reading

Menhut Serahkan 4 Sk Hutan Nagari

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan Jumat (29/8) menyerahkan empat SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Nagari. Menteri menyerahkan SK 701/Menhut/II/2014 seluas 3.398 Ha untuk Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti dengan SK No. 702/Menhut/II/2014 seluas 6.787 Ha, Nagari Sarik Alahan Tigo SK No. 703/Menhut/II/2014 seluas 4.300 ha, serta Nagari Paru Kecamatan Sijunjuang dengan SK No. 704/Menhut/II/2014 seluas 4.500 ha. Penyerahan secara simbolis dilakukan Menteri kepada masing-masing wali nagari yang bertempat di Hotel Ina Muara Padang.

Continue Reading

Gubernur Tandatangani 17 Hak Pengelolaan Hutan Desa

Sebanyak 17 Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) telah ditandatangani Gubernur Jambi Hasan Basri Agus beberapa hari yang lalu. HPHD yang telah ditandatangani ini, berada di tiga Kabupaten, (12 buah di Kabupaten Merangin, 2 buah di Kabupaten Bungo dan 3 buah di Kabupaten Batanghari).

Continue Reading

Inkonsisitensi Pemerintah Pada Phbm

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) sempat menjadi harapan untuk pemulihan dan perbaikan tata kelola hutan. skema hutan desa, hutan kemasyarakata, pola kemitraan dan HTR awalnya merupakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya dari pengelolaan kawasan hutan disekitar mereka.

Continue Reading

Hutan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Hutan Produksi yang dulunya di kuasai HTI PT Hapadi, secara resmi sudah dialih fungsikan oleh menteri Kehutanan menjadi Areal kerja Hutan Desa Hajran Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari.

Continue Reading

Sumbar Dapat SK Hutan Nagari Perdana

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, akhirnya mengeluarkan SK penetapan areal kerja hutan nagari di Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Simanau kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok seluas 1.088 ha dan di Jorong Simancung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan seluas 650 ha. Keputusan Menteri ini terbit pada 3 Oktober lalu dengan SK 572/ Menhut-II/ 2011 untuk Simanau dan SK. 573/ Menhut-II/ 2011 untuk Simancung. Rencananya SK ini, akan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat ke Kelompok Masyarakat Simanau pada Selasa (1/11) dan Simancung Rabu (2/11).

Continue Reading

Jambi Dapat Tambahan Sembilan Hutan Desa Lagi

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Areak Kerja Hutan Desa untuk Sembilan desa di Provinsi Jambi. Desa-desa tersebut adalah Desa Tanjung Alam, Jangkat, Talang Tembago, Lubuk Beringin, Birun, Lubuk Birah dan Durian Rambun di Kabupaten Merangin, serta desa Senamat Ulu dan Laman Panjang di Kabupaten Bungo.

Continue Reading

Mengusung Hutan Nagari Dua Kabupaten Di Sumatera Barat

Setiap menit pergantian waktu, tampaknya menjadi sangat berarti bagi dua nagari di dua Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dua kenagarian tersebut, yaitu Kenagarian Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabuapaten Solok dan Jorong Simancuang, Kenagarian Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Harapan dan kecamasan berbaur menjadi satu, ini disebabkan dalam waktu tiga bulan ke depan merupakan akhir penantian terbitnya izin pengelolaan hutan nagari yang mereka impikan. Melalui ritme yang cukup panjang, proses pengusulan hutan nagari tersebut berjalan hingga awal Juni 2011 ini mendatangkan tim verifikasi terhadap kawasan yang diusulkan.

Continue Reading

RKHD Lubuk Beringin Ditandatangani Gubernur

Harapan masyarakat Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo untuk segera mengelola kawasan hutan desa, nampaknya segera terwujud. Ini ditandai dengan sudah ditandatanganinya Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) Lubuk Beringin oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, pada 11 Maret lalu. ?Sebelumnya Rencana kerja ini disusun oleh masyarakat Lubuk Beringin melalui kelompok pengelola hutan desa yang dinamai Ndendang Hulu Sako Batang Buat Dusun Lubuk Beringin. Dalam RKHD ini, ?ditentukan kelola kawasan, kelembagaan, usaha dan sumber daya manusia dalam mengelola kawasan hutan seluas 2.356 ha tersebut.

Continue Reading

23 Desa Menanti Kepastian Hutan Desa

Duapuluh tiga desa di Provinsi Jambi, tengah menunggu izin menteri kehutanan untuk mengelola hutan dengan skema hutan desa. Masing-masing di Kabupaten Bungo (Dusun Senamat Ulu, Laman Panjang dan Buat) seluas 10.000 ha, di Merangin yang diajukan 17 desa seluas 49.000 ha dan di Kabupaten Batanghari (Desa Olak Besar, Hajran dan Jelutih) seluas 3.461 ha. Hingga kini, desa-desa ini masih menunggu izin kelola keluar setelah sempat diverifikasi oleh tim kementrian kehutanan.

Continue Reading

Menteri Kehutanan Cabut Izin Hapadi

Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, akhirnya mencabut Izin Percobaan Penanaman (IPP) PT Hapadi Trisena Utama, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Batanghari Jambi. Dalam surat pencabutan tersebut, menteri menyebutkan perusahaan HTI yang mengantongi izin sejak 1990 itu tidak memperlihatkan kemajuan pembangunan tanaman, sesuai dengan izin yang dikantonginya.

Continue Reading

Warga Tiga Dusun Ingin Dapatkan Hak Kelola Hutan Desa

Hutan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan menjadi point penting untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Masyarakat melindungi dan memanfaatkan secara arif dan lestari kawasan hutan di daerah mereka untuk tetap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf kesejahteraan dan perekonomian warga desa secara berkelanjutan.

Continue Reading

Lubuk Beringin Akan Jadi Kawasan Hutan Desa Yang Pertama Di Indonesia

Hutan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan masyarakat secara arif dan lestari, dengan menggunakan aturan adat yang telah berjalan turun temurun. Kearifan masyarakat ini, ternyata mampu menjaga kelestarian kawasan hutan.

Continue Reading

Hutan Desa

Masalah lingkungan kini telah mengancam kelangsungan hidup manusia. Penggunaan bahan bakar fosil dan pengrusakan hutan yang berlangsung secara besar-besaran telah memicu terjadinya pemanasan global. Suatu kondisi dimana terjadi peningkatan suhu bumi, akibat efek gas rumah kaca. Sebagai bagian penghuni bumi, kita sudah harus mulai melakukan mitigasi dan adaptasi menghadapi perubahan iklim, dimulai dari diri sendiri dan hal yang kecil. Caranya tumbuhkan kesadaran untuk mulai peduli dan berperilaku ramah dengan lingkungan

Continue Reading

SK Hak Kelola Tanah Rakyat,

Pengakuan hak kelola rakyat terhadap tanah adat sampai hari ini masih terus menjadi perjuangan untuk melahirkan piagam kesepakatan alias pengukuhan secara konstitusional.

Continue Reading

Warsi Dorong Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Guna melibatkan peran serta masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang adil, demokratis, bernilai ekonomi dan berkelanjutan WARSI mendorong inisiatif pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat atau Community Base Forest Management.

Continue Reading