NEWS RELEASE:

Batas Wilayah Pemicu Konflik Warga Desa

Belum jelasnya penetapan batas wilayah administrasi antar desa penyangga TNBD termasuk batas desa dengan TNBD, memicu konflik antar masyarakat. Contohnya yang terjadi antara masyarakat Desa Sungailingkar dengan Desa Sungairuan, Padangkelapo, dan Peninjauan.

Persinggungan itu antara lain disebatkan ?perebutan? pemanfaatan Sumber Daya Alam-nya (SDA). Belum lagi hidupnya api kecemburuan dari warga Sungailingkar, Padangkelapo terhadap warga Desa Peninjauan yang melakukan penjualan lahan mereka ke perusahaan Tanjung Johor.

Mengenai TNBD sendiri, masyarakat desa-desa tersebut juga sangat minim pengetahuan. Hanya kepala desa dan sebagian anggota BPD desa terkait yang tahu tentang keberadaan TNBD. Masyarakat umumnya belum tahu batas wilayah TNBD yang berarti tidak boleh ditebangi pohonnya. Sehingga mereka juga tak mengetahui kalau kegiatan bebaloknya telah masuk kawasan lindung TNBD. Dan kalau diingatkan, mereka pun membatantah pengambilan kayu bukan dalam wilayah tersebut karena belum ada patok yang jelas mengenai batas TNBD.

Lahan yang potensial untuk dikelola punya masyarakat juga kurang perhatian. Lahan terlantar yang terdapat di Desa Sungailingkar yang masuk kawasan Kecamatan Maroseboulu, Kabupaten Batanghari ini, berupa belukar yang diisi karet tua. Lahan itu cukup luas namun tak berproduksi sebagaimana yng diharapkan. Lokasinya dekat pmukiman masyarakat, tepatnya terdapat di seberang Sungai Batanghari. Sedangkan lahan keringnya (berdasarkan status) merupakan HGU PT SDM yang tidak dimanfaatkan dan berdasarkan wilayah termasuk kawasan adat Desa Sungai Lingkar. Lokasinya di km 10 sampai km 14 sebelah jalan logging PT Intan. Diperkirakan luasnya 4.500 hektar. Terdapat juga sesap/belukar di HGU PT SDM yang tidak ada tanaman tunggunya (sawit), sebagian sudah ditanami karet oleh masyarakat desa. Lokasinya terdapat di km 10 sampai km 11, sebelah kiri jalan logging PT Intan. Lahan kering desa ini terdapat seluas 5.235 hektar, yang diperuntukan bagi pemukiman dan kebun karet atau tegalan (yang berisi tanaman holtikultura, sayuran, dan palawija).

Sedangkan lahan basah cukup luas dengan kondisi payo dan tadah hujan. Sebagian lahan memang sudah diolah atau ditanami padi, sebagian lagi belum. Pengolahan sawah masih bersifat tradisional dengan bercocok tanam memakai teknologi sederhana. Tepatnya potensi lahan basah desa seluas 245 hektar. Dari luasan tersebut yang telah dimanfaatkn masyakat hanya mencapai 51 persen atau 125 hektar dengan kondisi seluas 60 hektar-nya tadah hujan, serta 65 hektar lainnya berupa payo.

Pola tanam masih satu kali setahun. Memang telah ada keinginan pola tanam dua kali setahun, namun terkendala irigasil. Hasil dari panen hanya dihabiskan masyarakat untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Petani daerah ini belum terorganisir dalam kelompok tani. Sementara peran PPL juga belum optimal. Apalagi petugas PPL ini tidak berdomisili di desa yang didampingi.

Potensi lahan kering yang diperuntukan bagi tanaman karet sebanyak 1.026 hektar, sebesar 90 persen masyaakat Desa Sungailingkar ini memiliki karet jenis karet alam yang dikelola secara tradisional. Umur tanaman karetnya sudah tua dan produksi getahnya juga sudah berkurang. Sedangkan jenis karet unggul yang didapat dari proyek TCSDP tahun 1994 seluas 165 hektar untuk 165 KK, telah berproduksi tetapi hasil getah karetnya lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan karet alam. Kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan bibit yang bukan bibit unggul, yaitu hasil cangkokan terhadap karet alam.

Selanjutnya dalam urusan illegal logging, masyarakat Desa Sungai Lingkar berperan sebagai buruh (survei, tebang, muat, dan menghanyutkan kayu). Hanya sebagian kecil yang berperan sebagai toke. Toke mengambil 20 persen perkubik dari harga jual kayu selain keuntungan yng didapat dari penjualan logistiknya. Terdapat lebih kurang 50 buah chainshaw dan dua truk di sini untuk mendukung kegiatan pebalokkan ini. Meminimalisir kegiatan bebalok ini salah satunya akan efektif dengan telah jelasnya batas TNBD bagi mereka lewat pematokan.***
***





Related news:
Comments: