NEWS RELEASE:

Bupati Merangin

Tutup Puluhan Sawmill Liar

Bupati Merangin (Jambi), H Rotani Yutaka, SH, menutup puluhan sawmill liar yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), tepatnya di Kecamatan Muarasiau dan Jangkat. Dia menyampaikan ketegasannya itu melalui surat bernomor 522/436/Dinhut-PSH/2003 tertanggal 7 Oktober 2003 dan telah dikirimkan ke para pemilik sawmill liar yang dituju.

Batas waktu yang diberikan kepada para pemilik sawmill liar untuk ?mengemasi? usaha mereka adalah sampai tanggal 19 Oktober 2003. Dalam surat itu juga tegas-tegas dia menyatakan bagi pemilik sawmill yang bandel akan dilakukan upaya paksa bahkan penyitaan terhadap peralatan sawmill mereka. ?Jika masih ada yang beroperasi setelah batas waktu itu, saya instruksikan instansi terkait untuk bertindak,? ujarnya.

Menurut Rotani, sebelumnya dia telah menegur pemilik sawmill liar di wilayahnya secara baik-baik lewat mengirim surat teguran. Bahkan para pemilik sawmill itu juga telah diundang mendiskusikan permasalahan tersebut di gedung wakil rakyat Merangin. Sehingga upaya-upaya lebih tegas wajar ditempuh termasuk dengan menindaklanjuti di lapangan.

Dijanjikannya usaha pencegahan penebangan liar melalui penutupan sejumlah sawmill tersebut bukanlah lip service semata, melainkan komitmen sungguh-sungguhnya untuk kelangsungan hutan Merangin, terutama yang masuk kawasan TNKS. Dia tak memilah siapa yang harus dicecar dalam illegal logging, bahkan terhadap anggota keluarganya sekali pun.

Hubungan darah boleh saja ada, namun hubungan dengan urusan main kayu, janjinya, tak ada kaitannya dengan hubungan darah. Sehingga mentah-mentah dia membantah akan melindungi anggota keluarganya yang main kayu. Sekaligus pernyataan itu disampaikannya demi menjawab sejumlah isu adanya anggota keluarga sang bupati main kayu dan Rotani melindunginya.



Munculnya keseriusan menutup puluhan sawmill liar di Merangin, diawalinya dengan melayangkan surat edaran bernomor 530/1139/Perek tertanggal 20 Juni 2001. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan kalau industri penggergajian kayu tidak dibenarkan berada dalam kawasan TNKS dan kawasan penyangganya.

Selain itu juga ditetapkan kalau Kecamatan Muarasiau, Sungaimanau, Tabir ulu, terutama di Kecamatan Jangkat tertutup untuk industri kayu. Ada pun rincian sawmill yang mendapat peringatan akan ditutup, antara lain tiga sawmill di Kecamatan Jangkat, tiga sawmill di Kecamatan Muarasiau, 10 sawmill di Kecamatan Sungaimanau, dan lima sawmill di Kecamatan Tabir ulu.

Kebijakan prioritas pemerintah di bidang kehutanan, tuturnya, salah satunya sangat ditujukan pada pemberantasan illegal logging, selain penanggulangan kebakaran hutan dan resktruturisasi sektor kehutanan. Disamping itu juga ditujukan pada penguatan desentralisasi bidang kehutanan serta rehabilitasi dan konservasi. Khusus kebijakan rehabilitasi dan konservasi hutan termasuk lahan, akan lebih mendorong masyarakat sekitar kawasan hutan untuk berperan aktif sebagai pelaku utama dan mitra pengelolaan kawasan hutan secara lestari.

Lebih lanjut dipaparkannya, upaya mencegah berkurangnya luasan hutan adalah dengan menyetujui pengelolaan hutan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan aturan adat. Seperti pengukuhan hutan adat Desa Guguk, Kecamatan Sungaimanau, Merangin, yang belum lama ini dilakukannya. Pengukuhan hutan adat Guguk seluas 690 hektar itu, menurutnya, bersifat pelimpahan dari negara ke masyarakat melalui pemerintah daerah setempat.

Sehingga pengukuhan bukan berarti hutan milik rakyat sepenuhnya yang bisa dimanfaatkan sesuka hati apalagi tanpa memperhatikan pelestariannya. Sebagai ?harta titipan?, masyarakat harus menjaga dan memeliharanya dengan baik, agar ?pemiliknya? tidak gusar.

Namun tentu saja pemerintah tidak kaku dalam pemanfaatan hutan adat yang telah dikelola masyarakat ini. Ditambahkannya, jika ada masyarakat yang tetap berkeinginan mengambil hasil hutan, seperti kayu untuk membangun rumah, boleh saja, asal mengikuti prosedur yang berlaku. Termasuk prosedur menurut aturan adat mereka, yang pasti hutan adat tidak dibenarkan untuk dibisniskan.***
***





Related news:

Comments: