NEWS RELEASE:

Kemampuan Bahan Baku Dan Industri Kayu Tak Mungkin Dipertahankan


Secara rasional kemampuan bahan baku dan industri perkayuan di Indonesia, termasuk Jambi, tak mungkin dapat dipertahanan. Perlahan-lahan industri kayu akan tutup, namun sebelum itu terjadi tentulah hutan yang dulu habis.

Kondisi itu terungkap dalam dialog NGO, pers, instansi terkait, dan organisasi swasta yang bergerak di bidang perkayuan, bertempat di kantor Media Jambi, Sabtu (4/10). Moderator acara yang bertemakan Memahami Prospek Industri Perkayuan di Jambi sebagai Salah Satu Mozaik Potret Hutan Jambi, Rakhmad Hidayat (Deputi Direktur KKI Warsi), menegaskan kondisi rasional yang dipaparkan di atas bukan berarti harus menyurutkan upaya pihak-pihak yang peduli konservasi hutan untuk tetap optimis, melainkan sebaliknya.

?Tak ada kata terlambat membenahi hutan dan membangun kepercayaan antar komponen dalam menyelamatkan hutan yang tersisa dan menanami kembali hutan yang gundul,? ujarnya. Untuk itu persoalan-persoalan dasar dan langkah antisipatif harus ditemukan demi perspektif ke depan terhadap hutan,terutama target ingin dijadikan seperti apa hutan Jambi. Pernyataan itu dibenarkan Nasrul Thahar, wartawan Kompas. Namun menurutnya optimis terhadap kelangsungan hutan tentunya harus dalam ukuran rasional yang terukur.

Selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir Gator Moeryanto, berpendapat kalau pihaknya telah berupaya terus terbuka alias bersikap transparans ke semua pihak, termasuk pers. Khusus pada pers, diharapkan bisa menjadi pendorong penanganan persoalan hutan. Sementara mengenai isu yang berkembang tentang kehutanan belakangan ini, terkait pada persoalan pengaturan perdagangan kayu antar pulau dan peredaran kayu yang sejak otonomi tidak sistemik lagi. Persoalan sistemik ini terabaikan karena daerah cenderung mengejar PAD.

Permasalahan lainnya, industri perkayuan mengalami kesenjangan kapasitas bahan baku, over produksi, sementara perambahan terus berlangsung. Untuk mengatasi masalah ini PP No.34/2002 harus benar-benar dilaksanakan, penyusunan data base peta untuk mengatasi akurasi data dari aspek potensi hutan juga dibutuhkan. Sedangkan guna menangani perambahan hutan, solusinya melalui pengaturan RTRW oleh pemerintah daerah serta penerapan UU-PSDA. Saat ini semua lahan yang dicadangkan untuk investor tak jelas berapa yang sudah jadi kebun. Termasuk berapa yang sudah dicadangkan dan kenapa investor yang telah diberikan lahan tidak mengolahnya hingga produktif.

Operasi pengamanan dan perlindungan hutan hanyalah bagian kecil dari usaha penanganan persoalan kayu, dan sayangnya penanganan persoalan tak pernah menjangkau akar pemasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas. Akhirnya sebagai solusi dilakukanlah penertiban industri kayu. Mengenai data ekspor kayu dari Indonesia ke China menunjukan angka yang berbeda. Kayu illegal dari Indonesia yang ditangkap di China lebih besar dari jumlah kayu yang resmi diekspor dari Indonesia ke China. Bagi Indonesia perbedaan data tersebut merupakan masalah besar, sementara bagi China itu sebuah keuntungan.

Selanjutnya realita dari kasus kayu di Jambi sendiri, antara lain menunjukan adanya 184 unit Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IPHHK (pulp, plywood, woodworking, sawmill, MDF, dan sebagainya), dengan kapasitas terpasang 4,1 juta m3, dari jumlah IPHHK tersebut diantaranya 65 unit merupakan industri yang diberi izin dengan melanggar Keppres nomor 22 tahun 1986, Keppres nomor 96 tahun 200, dan PP nomor 34 tahun 2002. Sebanyak 290 unit IPHHK (sawmill) illegal dengan kapasitas terpasang total yang belum dapat diketahui pasti. Kemampuan pasok logs Jatah Produksi Lestari/Etat Tahunan juga belum diketahui, hanya bersifat perkiraan yaitu 153.000 m3/annum.



Resiko nyata dari berkurangnya hutan yaitu hilangnya biodiversitas dan hilangnya fungsi-fungsi ekologis. Hutan memiliki fungsi sosilogis, ekonomis, terutama fungsi ekologis (yang tak bisa dibeli). Akar dari masalah tersebut yaitu keberadaan IPHHK baik yang legal maupun illegal sebagai penyebab utama senjangnya bahan baku, sehingga mengatasi illegal logging butuh tindakan yang radikal.

Sedangkan penarikan retribusi munculnya salah (adanya anggapan yang keliru tentang retribusi), retribusi dipungut sebagai uang jasa bagi pengendalian hutan oleh pemerintah. Yang lebih penting itu adalah data kayu yang diambil yang kadang tak jelas. Action plan yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi segala permasalah itu antara lain untuk tahap pertama perlu inventarisasi seluruh IPHHK legal dan illegal untuk dipetakan secara fisik, sosial, ekonomi,serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

Tahap kedua, dihitung nilai setiap dan seluruh IPHHK, selanjutnya dianalisis prospek serta untungnya, lalu diadakan pilihan-pilihan dan pengkajian resikonya. Sehingga biaya yang perlu dikeluarkan pun bisa dihitung sepadan tidaknya. Kalau dipandang merugikan IPHHK dihapuskan saja. Tahap ketiga, penertiban/penutupan IPHHK dengan kompensasi pengembalian jumlah investasi. Skala prioritas dari ketiga tahap itu tentunya taman nasional. Mengenai siapa yang mendanai action plan ini tentunya pemerintah, didukung donasi dari negara yang peduli, konsorsium internasional foundation seperti kesediaan Uni Eropa belum lama ini.

Menurut Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Badan Koordinasi Jambi, Drs H Helmi Jalil, sulitnya bahan baku harus segera dicarikan solusinya karena jika kondisi ini dibiarkan, perusahaan akan berhadapan dengan karyawan yang ?terpaksa? diberhentikan. Masalah kelesuan sektor kehutanan ini, tuturnya, diawali dari adanya kegiatan ekspor kayu. Karena bahan baku kurang, maka yang diekspor pun perlu ?dipolesi? lagi oleh pihak luar. Selisih harganya tidak menarik. Jika dulu ukuran untuk plywood yang diekspor berdiameter 15 sentimeter, sekarang menjadi 8 sentimeter.

Kekurangan bahan baku (yang semula kapasitasnya 100 persen) maka pekerjaan atau usaha yang berjalan pun sekarang hanya 60-70 persen. Akhirnya pengusaha (Jambi) bekerjasama dengan pengusaha luar daerah seperti dengan Kalimantan. Diawal tahun 80-an jumlah HPH yang beroperasi di Jambi ada 31, sekarang tinggal 11 perusahaan dengan luas kawasan produksi yang dikelola 806.889 hektar. Jika tahun 1999 realisasi produksi kayu bulat HPH tersebut masih 630.860 m3, maka jatah penebangan tahunan (JPT) untuk HPH di Jambi tahun 2003 hanya 153.000 m3. Kapasitas produksi industri kayu lapis tadi mencapai 881.330 m3. Dengan rendamen 50 persen saja maka untuk industri ini membutuhkan pasokan bahan baku 1.760.000 m3 pertahun.

Asisten Pengelolaan Kawasan KKI Warsi, Nurdin Hasan, lebih melihat kekhawatiran akan kondisi (hutan) daerah hulu ?kacau? sementara daerah hilir di Jambi tak ditangani. Sementara data mengenai potensi sumber daya hutan tak tersedia. Perbedaan tafsiran pusat dan daerah dalam mengelola hutan berdasarkan UU turut menjadi fokus persoalan kayu. Tafsiran UU otonomi melahirkan kaplingan-kaplingan usaha masyarakat lokal dengan pemberian IPKR.

Usaha illegal lebih mengandalkan perambahan taman nasional. Tingkat penebangan kayu di TNBD sangatlah tinggi. Ada usaha yang dinyatakan legal tapi sebenarnya illegal, yaitu perizinan dari lahan konsesi HPH. Terjadi tumpang-tindih perizinan karena tafsiran yang berbeda, hutan semakin hancur. Secara sosial, hancurnya hutan memunculkan kerugian jangka panjang yang bakal lebih dirasakan oleh rakyat miskin di desa. Masyarakat miskin di desa bahkan memberikan jaminan nyawa mereka.

Bagaimana pun kenyataan yang ada masyarakat tak bisa melepaskan diri dari kebutuhan akan kayu, seperti masyarakat Sungairuan, Kabupaten Batanghari, Jambi, selama tiga generasinya menyuplai kayu. Mereka hampir tak punya keterampilan lain selain bebalok, semetara lahan yang bisa mereka garap pun sudah tidak ada/tidak punya. Dibukanya kran impor kayu oleh pemerintah Indonesia bukanlah solusi yang efektif. Aparat hukum yang diharapkan menindak kegiatan illegal logging hingga kini masih belum bisa diandalkan/tak bisa dipercaya. Sementara pemerintah lebih suka dilayani ketimbang melayani. Keberhasilan pengelolaan SDA terletak pada komitmen semua pihak (pusat, daerah, swasta, dan lainnya).***
***





Related news:
Comments: