NEWS RELEASE:

Lahan Kosong Perusahaan Hti

Serahkan Ke Masyarakat
Lima tokoh masyarakat Desa Sungairuan, Kabupaten Batanghari, memenuhi undangan Warsi membicarakan pengembangan ekonomi desa mereka demi penyelamatan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dari pebalokan. Salah satu kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan itu meminta pemerintah memberikan hak kelola ke masyarakat terhadap lahan-lahan kosong alias yang tak digarap perusahaan perkebunan dan HTI. Lahan itu nantinya bisa ditanami masyarakat dengan sawit atau karet.

Lahan kosong yang dituju masuk wilayah perizinan PT SDM dan PT Wana Perintis, tak jauh dari Desa Sungairuan. Direktur Eksekutif Warsi, Rudi Syaf, dalam acara yang terlaksana 15 Agustus 2003 di kantor Warsi tersebut, menyatakan bersedia mendampingi masyarakat memperjuangkan pengelolaan lahan kosong itu. Agar perjuangan masyarakat ditanggapi pemerintah, ada baiknya kalangan perguruan tinggi dan lembaga independen lainnya diajak terlibat.

Tentunya dengan janji masyarakat Sungairuan bersedia tak menghalangi alias menyetujui pematokan batas definitif di kabupaten mereka. Disamping itu pemerintah juga telah berjanji jika masyarakat melindungi taman (termasuk menyetujui TNBD), masyarakat akan diberi program pengembangan ekonomi alternatif.

Kelima tokoh Sungairuan yang hadir, antara lain Suparman (Kepala Desa Sungairuan), H Yusuf Kajay (mantan Kades yang sekarang menjabat sebagai Pengawas LPM), Rahman (Ketua BPD Desa Sungairuan), Drs Mujirin (Sekretaris BPD), serta Jenang Untung (warga Desa Seilingkar), menjanjikan akan membicarakan usulan Warsi tersebut ke seluruh masyarakat desa melalui musyawarah. Pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk menjernihkan kesalahanpahaman warga Desa Sungairuan terhadap kegiatan pematokan oleh panitian tata batas TNBD di wilayah mereka.

Rudi menyatakan kalau pematokan TNBD merupakan tugas instansi terkait yang terdiri dari Dinas Kehutanan, BPN, dan KSDA. Warsi tak punya kewenangan untuk itu. Luasannya pun bukan atas rekayasa Warsi demi mencegah pebalokan. Melainkan telah ditetapkan SK Menteri Kehutanan No.258/KPTS-II/2000 seluas 60.500 hektar dari ketetapan semula 27.700 hektar. Jadi tidak ada maksud Warsi untuk bertentangan dengan masyarakat Desa Sungairuan. ?Warsi berdiri di sisi perjuangan masyarakat,? tegasnya.

Keterlibatan Warsi dalam tata batas ini hanya karena adanya rencana PT PSUT dengan PT Inhutani di tahun 1998 yang akan meng-landclearing hutan di Kabupaten Batanghari. Kerjasama perusahaan itu diwujudkan dalam bentuk mendirikan PT Sumatera Inhutani Lestari yang akan bertanggungjawab dalam pekerjaan land clearing yang tak hanya ditujukan pada hutan Batanghari saja melainkan juga hutan Kabupaten Sarolangun dan Tebo.

Jika itu terjadi, tak hanya akan menghabiskan kayu-kayu, masyarakat juga tak akan bisa mengambil hasil hutan lainnya, seperti duren, jerenang, dan rotan. Warsi merekomendasikan agar pemerintah tidak memberikan izin land clearing itu. Pemerintah menyetujui dan mengusulkan hutan tersebut dijadikan taman nasional. Apabila masyarakat masih berharap mendapatkan kayu dari TNBD, kemungkinannya hanya setelah ada pengurangan batas definitif TNBD sebesar 10 persen untuk semua wilayah taman. Karena demikian aturannya.

Yusuf Kajay menanggapi penjelasan itu dengan mengatakan munculnya kesalahpahaman soal tata batas yang sempat menyebabkan Warsi didenda seekor kerbau, terjadi karena ketidaktahuan penduduk Sungairuan. Sosialisasi SK perluasan TNBD dari 27.700 hektar yang mereka ketahui menjadi 60.500 hektar, tidak disosialisasikan pemerintah terkait ke masyarakat.

Selanjutnya Rahman mengakui kalau sebagian besar masyarakat Sungairuan memang mengandalkan ekonominya dari kayu. Sehingga usulan pengembangan ekonomi masyarakat untuk mengalihkan kegiatan berkayu dari TNBD sangat didukung dan diharapkan bisa diwujudkan secara nyata.(***)


***





Related news:
Comments: