NEWS RELEASE:

LSM Konservasi Empat Provinsi Bergabung


LSM yang bergiat dalam permasalahan lingkungan atau konservasi sepakat bergabung menjadi satu komunitas dengan sebutan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Juni 2002. Soft louncing keberadaan KKI Warsi ini dilaksanakan 14 Juni 2003 di Padang-Sumbar, bersamaan dengan peresmian gedung kantor Warsi yang baru.

Ada 13 LSM dari 4 provinsi (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu) yang bergabung dalam KKI Warsi, ketigabelas LSM ini selama ini merupakan sebuah jaringan. Sebelum menjadi KKI, Warsi adalah LSM yang merupakan singkatan dari Warung Informasi Konservasi yang berdiri Januari 1992. Konsep yang dikembangkan Warsi dari dulu hingga sekarang yaitu konsep konservasi bersama masyarakat.

LSM empat provinsi yang menyatu dalam KKI Warsi adalah Bina Kelola, KOMMA Fakultas Pertanian Unand, dan Yayasan Taratak Bukittinggi (Sumatera Barat). Selanjutnya dari Sumatera Selatan yaitu Yayasan Karya Desa Lahat, Yadharma Lubuk Linggau, LBH Palembang, dan PKBI Sumsel, serta dari Jambi adalah Yayasan Gita Buana, Yayasan Bakti Masyarakat, PKBI Jambi. Kemudian dari Bengkulu yaitu LPWP, PKBI Bengkulu, dan Yayasan Gemini.

Adapun susunan struktur organisasi dewan pengurus KKI Warsi periode 2002-2005 antara lain, Ketua KKI Warsi, Ir Hardmudya, Sekretaris, Ir Fadli, Bendahara, Hanifah, anggota Hambali, S.Sos, Dr Ir Priono Prawito, M.Sc, Ir Edi Harfia Surma, Adi Djunaidi, Ir Rudi Syaf (Direktur Eksekutif), dan Ir Rakhmat Hidayat (Wakil Direktur Eksekutif).

Forum WARSI ini tidak membatasi partisipasinya hanya pada kalangan LSM, tapi juga terbuka bagi kalangan profesional dan perguruan tinggi serta kalangan lainnya yang tertarik atau berminat untuk berkonstribusi. Sehingga selalu diupayakan kerjasama dan berdialog dengan berbagai pihak yang mengkaji konservasi dan pemberdayaan masyarakat, seperti pemerintah (melalui Bappeda), instansi teknis pemerintah (khususnya PKA Departemen Kehutanan), perguruan tinggi, swasta, dan pihak lainnya yang peduli.

Tujuan WARSI mengupayakan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Misi dan sasaran WARSI sendiri demi menghidupkan kembali asas-asas konservasi masyarakat asli dan mempengaruhi pengembangan model pengelolaan kawasan konservasi, khususnya di Sumatera dan umumnya untuk Indonesia.



Program aksi untuk mencapai misi dan sasaran tersebut antara lain terlibat dalam pengembangan konservasi bersama masyarakat di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang bekerjasama denganWWF.

Staf WARSI yang berjumlah total 53 orang juga melakukan fasilitasi terhadap masyarakat desa di 4 provinsi, dan mengelola penuh untuk fasilitasi desa di Kabupaten Bungo, Tebo, dan Sawahlunto Sijunjung (Sumatera Barat).

Program aksi lainnya dari WARSI yaitu pendampingan terhadap Suku Anak dalam (SAD/Kubu) dan masyarakat desa interaksi sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Perhatian serius WARSI terhadap SAD ini mendapatkan perhatian dari sebuah NGO internasional yaitu Norwegian Rain Forest (NRF) Foundation. Selanjutnya dengan komitmen jangka panjang yang didukung oleh badan dana pemerintah Norwegia (NORAD), WARSI dan NRF sepakat untuk menikdaklanjuti upaya yang selama ini telah dilakukan WARSI, terutama mengupayakan perbaikan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan yang terpenting yaitu mempertahankan tempat hidup SAD yaitu kawasan hutan alam di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan TNBD Jambi. Kerjasama WARSI dan NRF semula hanya berjangka lima tahun (1997-2002), diperpanjang hingga 2005.

Selanjutnya program aksi yang dilakukan WARSI yaitu melakukan studi keanekaragaman hayati melalui mempelajari diversitas flora serta tipe-tipe ekosistem kawasan TNBD. Kemudian melakukan kerjasama atau memfasilitasi Depkes, IPB, UI, dan LIPI untuk melakukan Ekspedisi Biota Medika yang mengidentifikasikan ratusan biota obat, flora, dan fauna yang bisa dimanfaatkan Orang Rimba. WARSI juga melakukan monitoring satwa langka terutama jenis harimau dan badak Sumatera. Disamping juga mengembangkan program aksi untuk sistem hutan kemasyarakatan. Sejak bulan Mei 2000, WARSI dengan dukungan dari Ford Foundation menjalankan Program Ikhtiar Sosial Menuju Terwujudnya Desentralisasi Pengelolaan SDA Berbasiskan Masyarakat di Sumatera Bagian Selatan.

Diharapkan dari upaya ini bisa difasilitasi implementasi model-model pengelolaan hutan masyarakat di empat provinsi di Sumatera bagian selatan yang didukung dengan kebijakan pemerintah setempat. Kegiatan ini berlokasi di Desa Batu Kerbau (Kabupaten Bungo), Desa Guguk (Kabupaten Merangin) di Provinsi Jambi, Desa Koto Malintang (Kabupaten Agam) di Sumbar, Desa Ladang Palembang (Kabupaten Lebong Utara), dan Eks Marga Benakat (Kabupaten Tanjung Enim) di Sumsel.

Dan terhitung mulai bulan September 2002, WARSI dengan dukungan DFID melakukan kegiatan membangun kesepahaman bersama sebagai langkah awal untuk mendorong perspektif baru dalam pengelolaan SDA oleh masyarakat dengan pendekatan bioregion, tepatnya terhadap SDA DAS Batanghari yang berada di dua provinsi yaitu Jambi dan Sumbar. Aksi dalam agenda ini yaitu diadalkanya konsultasi publik antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten yang berada dalam wilayah DAS Batanghari, dilanjutkan dengan menggelar workshop regional Jambi-Sumbar di Jambi, Februari 2003,melahirkan nota kesepahaman bersama terhadap pengelolaan DAS Batanghari.***
***





Related news:

Comments: