NEWS RELEASE:

Workshop Regional Jambi-sumbar Untuk Atasi Banjir

Bencana banjir hampir merata melanda daerah-daerah di Indonesia, tak terkecuali Jambi. Apalagi dengan semakin parahnya kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang melewati Jambi dan Sumbar, kian membuat panen banjir di kedua provinsi ini tak terelakkan. Menyikapi persoalan ini dan sekaligus untuk mengupayakan langkah-langkah perbaikan ke depan, pemerintah dan masyarakat di dua provinsi ini perlu duduk bersama membahas penanganan DAS secara seksama.

Kesepahaman bersama menuju pengelolaan yang berkelanjutan terhadap SDA (Sumber Daya Alam) DAS Batanghari menjadi faktor utama yang harus segera dimulai. Dan penanganan yang tepat adalah dengan tetap mementingkan peran atau keterlibatan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar DAS Batanghari.

Demikian poin-poin yang disampaikan Koordinator Kajian DAS Batanghari Warsi, Mahendra Taher, Sabtu ( 8/3/2003 ). Lembaga yang berkantor di Sumbar dan Jambi ini tengah bekerjasama dengan dua pemerintah provinsi (Sumbar dan Jambi) untuk mengadakan workshop regional pengelolaan SDA DAS Batanghari dengan tema Membangun Kesepahaman Bersama Menuju Pengelolaan SDA oleh Masyarakat dengan Pendekatan Bioregion pada DAS Batanghari. Acara rencananya akan dihadiri dua menteri, yaitu Menteri Kehutanan RI, M Prakosa, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Nabiel Makarim. Acara diadakan di ruang Mayang Mangurai kantor Bappeda Jambi tanggal 10-11 Maret 2003.

Selain Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin, dan Wakil Gubernur Sumbar, Fachri Ahmad, turut hadir bupati-bupati dari dua provinsi tersebut, antara lain Bupati Bungo, H. Zulfikar Achmad, Sarolangun, H.M. Mandel, Muaro Jambi, Asa?ad Syam, Batanghari, Abdul Fatah, Tanjabtim, Tebo, Majid Muaz, serta dua bupati asal kabupaten di Sumbar yaitu Bupati Sawahlunto Sijunjung, H. Darius Apan, dan Bupati Solok, H. Gamawan Fauzi.



Ketua Bappeda Jambi, Firwan Tan, dan Ketua Bapedalda Sumbar, Darman Siri, juga diharapkan kehadirannya. Sementara itu dari instansi terkait, yang diundang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Jambi, H. Gatot Moeryanto, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Jhoni Azwar, dan Kepala BP DAS Batanghari Jambi serta Kepala BP DAS Agam-Kuantan Sumbar. Kemudian Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan di kedua provinsi itu tak ketinggalan untuk dilibatkan, termasuk instansi terkait di tingkat kabupaten Jambi dan Sumbar, begitu juga dengan Kepala Bappeda di tingkat kabupaten.

Sedangkan dari unsur masyarakat yang diharapkan mengikuti pertemuan ini berasal masyarakat adat Batu Kerbau, Baru Pelepat, serta Lubuk Beringin yang masuk wilayah Jambi dan dari Nagari Lolo, Surian, Sungai Limau, yang masing-masing berada di Sumbar. Selanjutnya juga akan ada perwakilan dari kalangan perguruan tinggi Jambi-Sumbar, legislatif, pers, dan lembaga swasta lainnya dalam workshop ini. Mereka yang diundang tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dalam acara workshop regional ini.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat disepakati suatu rumusan visi bersama pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terintegrasi antar daerah baik propinsi maupun kabupaten dan didukung oleh pemerintah pusat . Untuk itulah maka akan ada penandatanganan Nota Kesepakatan Para Pihak dalam wilayah DAS Batang Hari ini termasuk juga oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai wujud komitmen bersama para pihak.

Sebelum workshop regional, pembahasan terhadap DAS Batanghari telah didahului dengan acara Konsultasi Publik di sejumlah kabupaten di Jambi danSumbar, tepatnya di Kabupaten Bungo (Jambi), dan Kabupaten Solok, serta Sawahlunto Sijunjung di Sumbar. Rekomendasi dari acara Konsultasi Publik salah satunya yaitu perlu adanya gerakkan terpadu langkah pembangunan antara daerh hulu dan hilir Batanghari yang berkeadilan, diikuti dengan mengakui hak-hak adat masyarakat untuk terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara hasil yang diharapkan dari workshop regional DAS Batanghari adalah terbangunnya dukungan terhadap strategi dan inisiatif baru pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat dengan pendekatan bioregion pada DAS Batanghari. Pendekatan yang berbasiskan pada masyarakat tanpa dibatasi wilayah administratif kedua provinsi.

Yang juga penting untuk dirumuskan kedepan adalah bagaimana usaha melibatkan publik untuk penyelamatan SDA. Kemudian juga terbangunnya kepercayaan dan komunikasi antar pihak demi mendorong pengelolaan berkelanjutan, adil, dan demokratis terhadap SDA di sepanjang DAS Batanghari.

Berdasarkan hasil klarifikasi ulang status DAS kritis Indonesia , Batanghari telah termasuk sangat kritis dari DAS-DAS lainnya di beberapa provinsi. Hal itu tak lain disebabkan tingginya kegiatan illegal logging, pertambangan yang menyebabkan pelumpuran/sendimentasi, adanya kebijakan pemberian konsesi 16 HPH seluas 1.008.104 ha, pemanfaatan lahan yang belum memenuhi kaidah konservasi, serta pemberian izin perkebunan sawit dan program transmigrasi yang menyebabkan ratusan ribu hektar hutan beralih menjadi kebun dan pemukiman.

Akumulasi dari semua itu adalah terancamnya sistim penyangga kehidupan masyarakat di kedua provinsi ini. Disamping itu beberapa proyek pemerintah baik yang sudah maupun akan dilaksanakan akan terancam pemanfaatannya seperti pembangunan Batanghari Irrigation Project yang diharapkan bisa mengairi sawah di 35 nagari di Sumbar dan 5 desa di Jambi serta rencana pembangunan PLTA Merangin di Jambi yang direncanakan akan berkekuatan 250 MW. Selanjutnya yang juga akan menerima dampak terbesar dari kerusakan SDA DAS Batanghari adalah pembangunan pelabuhan samudera Jambi di Muara Sabak akibat sendimentasi.

Sebagian besar hulu DAS Batanghari ini masuk dalam kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat). Persisnya sub DAS Batanghari hulu ini yaitu Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sangir, dan Batang Merangin-Tembesi, dengan total luasannya 234.000 ha. Tekanan yang terjadi pada kawasan TNKS dengan adanya aktifitas pembukaan lahan untuk perladangan dan pengambilan kayu secara illegal telah menyebabkan terus menurunnya kualitas ekosistem yang beragam dalam kawasan TNKS. Disamping ekosistem sungai, terdapat juga ekosistem pesisir/muara, lahan basah, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, hutan hujan pegunungan dengan vegetasi sub alpin dan alpin di kawasan TNKS.

Dengan disepakatinya visi bersama, prioritas aksi dari pemerintah dan masyarakat Jambi-Sumbar terhadap persoalan kerusakan SDA DAS Batanghari, diharapkan kondisi DAS Batanghari dapat diperbaiki. Dan untuk mencapai semua itu, perlu segera disiapkan berbagai perangkat kebijakan, peraturan daerah, termasuk perangkat kelembagaan di bidang pengelolaan SDA ini.***
***





Related news:
Comments: