NEWS RELEASE:

Dinas Kehutanan Batanghari Akomodir Kepentingan Pebalok

(akibatkan Tata Batas Tnbd Deadlock)

Kepala Dinas Kehutanan Batanghari, Simon Patasik, ngotot kepentingan masyarakat Batanghari yang bebalok (illegal logging) perlu diakomodir dengan memberikan sebagian dari kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang termasuk wilayah Kebupaten Batanghari, kepada mereka. Hal itu disampaikannya dalam diskusi membahas Batas Definitif TNBD di Kabupaten Batanghari, beberapa waktu yang lalu (tepatnya 10 Oktober 2002).



Pendapat Simon ini melahirkan tanggapan pro-kontra dari peserta diskusi. Pihak yang menolak usulan ini jelas beranggapan pelepasan sebagian dari TNBD yang telah dikukuhkan menjadi Taman Nasional seluas 60.500 hektar melalui SK Menhut 258/KPTS-II/2000 tertanggal 20 Agustus 2000, dikarenakan taman tak boleh ?disentuh? chainsaw siapapun. Bagi Warsi sendiri pengurangan hutan TNBD berarti kegagalan terhadap prinsip konservasi hutan alam. Pro-kontra pendapat tersebut telah menyebabkan kesepakatan soal batas definitif TNBD yang berada dalam wilayah Kabupaten Batanghari deadlock. Hingga kini belum ada kejelasan kelanjutan ?nasibnya?. Pembatalan ini akan semakin menyulitkan pemulihan kawasan.

Secara administratif TNBD masuk dalam 3 kabupaten di Jambi, selain Batanghari, juga terkait dengan Kabupaten Sarolangun dan Tebo. Luas TNBD yang masuk kawasan Kabupaten Sarolangun 12.000 hektar atau 20 %, Kabupaten Tebo 8.500 haektar atau 14 % dan Kabupaten Batanghari sendiri 40.000 hektar atau 66 %. Khusus bagi Kabupaten Sarolangun dan Tebo, kegiatan pematokan telah dimulai tanpa perseteruan yang tajam soal itu. Meskipun ada seluas 580 hektar kawasan TNBD, khususnya di Kabupaten Tebo yang ingin dikeluarkan, juga kurang disetujui Warsi, karena pada intinya Warsi menginginkan hutan yang berada dalam TNBD jangan dipersempit lagi.

Hasil kajian Warsi menunjukkan bahwa kandungan kayu di kawasam TNBD, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari sangat sedikit dan tidak mungkin lagi dikelola secara profesional dengan kaidah dan tanggung jawab yang berimbang antara ekonomi dan konservasi. Kawasan ini telah diloging sejak tahun 70-an hingga kini tanpa diberi kesempatan bagi kawasan untuk memulihkan pertumbuhannya.

Pada akhirnya peserta diskusi memang menyetujui perlunya kepentingan pebalok diakomodir tapi bukan dalam bentuk melegalkan pebalokan dalam kawasan TNBD. Melainkan dalam bentuk pengembangan ekonomi di sektor pertanian atau kehutanan dengan menggarap kawasan hutan yang tersisa di luar taman. Kawasan hutan yang tersisa itu sebahagiannya telah dikelola PT. Wana Perintis (PT.WP), PT. SDM dan PT. LKU secara tidak bertanggung jawab. Sehingga batas Taman Nasional sesuai SK Menteri Kehutanan jangan diganggu-gugat lagi.




Memang hasil kajian tim terpadu yang beranggotakan 12 instansi terkait daerah dan pusat di tiga lokasi termasuk wilayah Serengam pada 27 September?3 Desember 1999 hingga munculnya SK Menhut tersebut, memberikan toleransi 10 % jika ingin ada pengurangan luas kawasan, tapi itu demi alasan penyesuaian berbagai situasi di lapangan seperti perladangan. Secara tegas rekomendasi tim mempertahankan batas TNBD sesuai SK Menhut dan itu didukung Gubernur Jambi dan lembaga wakil rakyat provinsi Jambi.

Sesungguhnya pematokan batas definitif di lapangan akan kian memberikan kejelasan status kawasan termasuk memperkuat kepastian hukum dalam tanggung jawab pengelolaan dan keamanannya. Secara simbolik batas akan menciptakan makna pengakuan suatu kawasan sebagaimana juga semua kepemilikan tanah di masyarakat luas selalu menggunakan batas yang tegas dan jelas. Dengan adanya batas ini masyarakat tidak lagi sekedar bertanya-tanya akan suatu tindakan legal atau illegal, tapi dapat langsung dikenai sanksi bagi yang melanggar. Karena itulah proyek tata batas yang sekarang masih dalam pengkajian harusnya mendapat dukungan dari semua pihak.

Dalam mukadimah SK Menhut tahun 2000 sendiri menegaskan kelahiran taman nasional selain alasan konservasi juga untuk mengakomodir tuntutan atas hak adat dan wilayah penghidupan Orang Rimba. Luasan ini mendukung apa yang disebut Orang Rimba ?Pangkal Waris Tanah Garo, Ujung Waris Tanah Serengam dan Air Hitam Tanah Berjenang? (hak adat), sebagai batas wilayah teritorial Orang Rimba sejak dahulu. Hal ini pula yang menjadikan TNBD unik sebagai satu-satunya taman yang mengakomodir kehidupan manusia (Orang Rimba) di dalam taman.

Presiden RI juga turut penduli akan hal itu, tepatnya semasa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lewat kunjungan kerjanya ke Jambi tak berapa lama setelah SK Menhut tahun 2000 dikeluarkan. Gus Dur berinisiatif bertatap muka langsung dengan Orang Rimba dan pemerintah Jambi. Ini sebagai bukti begitu bermaknanya taman ini bagi masyarakat Jambi, khususnya Orang Rimba, dan pemerintah daerah. Namun kenapa justru pemerintahan tingkat II seolah menghilangkan ?keberharga? itu? (*)
***





Related news:
Comments: