NEWS RELEASE:

Region Sumatra Sepakati Usulan Dokumen Ibsap Dan Moratorium Sumber Daya Alam

Workshop regional Sumatra berhasil merumuskan sebuah usulan/aspirasi untuk pembentukan dokumen IBSAP. Intinya, mendesak pemerintah untuk melaksanakan moratorium terhadap berbagai tindakan yang telah menguras habis keragaman hayati Sumatra?.

Guna menyikapi berbagai persoalan keragaman hayati di Indonesia umumnya dan bio region Sumatra khususnya, pemangku kepentingan utama (konstituen) yang terkait dengan upaya penyelamatan dan perlindungan keragaman hayati melangsungkan workshop 2 hari bertema "Inisiatif Membangun Konsensus Bersama Guna Mendukung Pengelolaan Keragaman hayati di Indonesia yang Adil dan Berkelanjutan".

Woskhop yang terselenggara atas kerjasama WARSI, Pemda Jambi dan didukung oleh Bappenas ini diikuti oleh masyarakat adat, NGO, lembaga penelitian, perguruan tinggi, Lembaga Bantuan Teknis Internasional serta pers di Bappeda Jambi Selasa-Rabu (21/22 Mei ?02). Workshop ini meliputi wilayah region Sumatra dan Jakarta dan dibuka oleh Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Hasilnya, menurut Deputi Direktur WARSI Ir Rakhmat Hidayat akan menjadi mandat bagi perumusan dokumen IBSAP (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan).

"Ini merupakan mandat dari Region Sumatra untuk merumuskan dokumen IBSAP yang berwibawa, menjadi rujukan pembangunan dan berpihak kepada masyarakat adat serta keragaman hayati di Sumatra," kata Rakhmat.

Selain mendorong pembentukan dokumen IBSAP, konstituen juga sepakat untuk mendesak pemerintah melaksanakan moratorium guna memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbarui diri. "Moratorium berdasarkan hasil kesepakatan kami dimaksudkan sebagai jeda atau menghentikan kegiatan yang merusak sumber daya alam, guna memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbarui diri. Moratorium ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya legal. Sementara untuk tindakan pengambilan hasil hutan atau sumber daya alam yang sifatnya illegal harus distop atau dilarang," kata Rakhmat.

Beberapa hal yang harus dimoratoriumkan berdasarkan hasil kesepakatan tersebut diantaranya, tindakan konversi lahan dan hutan, penebangan hutan alam, pertambangan di kawasan hutan lindung, pemberian izin baru pembabatan hutan, kegiatan ekspor kayu, industri pupl dan kertas yang mengandalkan bahan baku hutan alam, pengambilan sumber daya alam laut, proyek-proyek besar di Sumatra yang didanai oleh utang luar negeri, eksploitasi terhadap terumbu karang dan hutan mangrove, eksplorasi terhadap species endemik Sumatra, perdagangan satwa liar, kegiatan over fishing serta penambangan pasir laut. Sedangkan tiga hal yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan moratorium terutama pada masalah kegiatan konversi lahan hutan dan illegal logging. Kedua, Eksploitasi terhadap hutan mangrove, penambangan terumbu karang serta penambangan pasir laut dan timah laut. Ketiga, penambangan di kawasan hutan lindung. ini juga menyepakati untuk melakukan beberapa langkah startegis untuk menyelamatkan sumber daya alam Sumatra dari kehancuran. Diantaranya, membentuk tim pengkaji pelaksanaan moratorium, mencanangkan moratorium sebagai agenda nasional, mensosialisasikan komitmen tadi kepada Pemda, Bupati, Gubernur dan Presiden, penegakan hukum yang lebih tegas, adanya kompensasi untuk kegiatan konservasi, penguatan kelembagaan daerah dan pusat, mendesak pengambilan kebijakan oleh DPRD propinsi, Kota dan Kabupaten dengan menuangkan dalam bentuk Perda dan membentuk tim terpadu dalam mengawasi kegiatan atau pelaksanaannya, pengakuan kearifan masyarakat adat / lokal serta mensosialisasikan dokumen ini pada berbagai level dan stakeholder terkait secara nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan moratorium memang tidak mudah.

Namun para konstituen tersebut telah menyepakati untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan proses moratorium. Itu sebabnya, telah disepakti pula alternatif untuk melaksanakan moratorium diantaranya adanya dana kompensasi (DNS, reward), adanya disinsentif atau sanksi bagi Pemda yang merusak lingkungan, alternatif kegiatan dan sumber PA yang berwawasan lingkungan (wisata dan non kayu), eksploitasi di hutan tanaman yang sudah ada dan perlu adanya penyadaran atau pendidikan lingkungan kepada pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hasil diskusi ini juga telah menyepakati untuk mengedepankan peran dan pelibatan masyarakat adat dengan pertama, menghargai, mengakui dan melindungi sistem-sistem pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk Perda. Kedua, reward untuk masyarakat adat/lokal yang berjasa melestarikan biodiversity. Ketiga penyadaran atau pendidikan lingkungan kepada pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sementara peluang untuk melaksanakan hal tersebut sesungguhnya telah tertuang dalam berbagai kebijakan pendukung. Diantaranya Tap MPR no.9/2001, SK Menhut no.70 tahun 2000 tentang perubahan fungsi hutan, UU no. 22 / 1999, PP no. 25 tahun 2000, UU no. 18/ 2001 tentang otonomi khusus di Nangroe Aceh Darusalam (NAD) serta Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 mentamben, Meneg LH dan Menperindag. Untuk melaksanakan kegiatan ini, konstituen juta menyepakati perlunya dibentuk kelembagaan/ perangkat kebijakan pendukung. Diantaranya adalah adanya kebijakan makro nasional, perlunya dibentuk Perda yang mengatur moratorium dan pengelolaan keragaman hayati, menjadikan biodiversity sebagai basis perencanaan tata ruang, adanya Perda yang memperhatikan konvensi internasional, perlunya konstitusi dalam law enforcement, perlunya dilakukan konsensus bersama, adanya kontrol kelembagaan dan mekanisme oleh multistakeholder, reorientasi dan upaya menghilangkan PAD yang bersumber dari kegiatan yang merusak lingkungan, serta adanya lembaga ratifikasi IBSAP dan perlunya dilakukan lembaga audit. (*)







Related news:
Comments: