NEWS RELEASE:

Presiden Perpanjang Moratorium Hutan

Warsi : Momentum Perbaikan Tata Kelola Kehutanan
Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah menandatangani perpanjangan Inpres terkait dengan moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Melalui Inpres No. 6/2013, Presiden SBY memperpanjang moratorium untuk dua tahun ke depan, setelah berakhinya Inpres No 10 tahun 2011 pada 20 Mei nanti.


KKI Warsi melihat langkah presiden memperpanjang moratorium ini patut disambut baik, karena moratorium efektif mengurangi deforestasi sekaligus meningkatkan luasan tutupan hutan primer dan lahan gambut. Data Kementerian Kehutanan Moratorium sudah berhasil menekan deforestasi dari 3,5 juta hektar per tahun sampai 450.000 hektar per tahun.


“Hanya saja dalam perpanjangan moratorium ini, kita jangan memberikan cek kosong. Namun mengawal dengan ketat serta memastikan munculnya perubahan kebijakan fundamental dan tidak terjadinya skenario “business as usual” pada implementasi perpanjangan moratorium nantinya,”sebut Rakhmat Hidayat Direktur Eksekutif KKI Warsi


Warsi mendorong agar momentum perpanjangan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, penataan proses pemberian izin dan perencanaan penggunaan lahan yang mendukung target pembangunan ekonomi nasional dan menghormati hak-hak masyarakat setempat. Selain itu juga sangat penting untuk segera menyelesaikan one map (satu peta bersama) pengelolaan sumber daya alam defenitif yang akan menjadi acuan bagi semua pihak untuk pengelolaan investasi, pembangunan, perlindungan ekosistem serta kawasan masyarakat asli marginal yang hidup dan penghidupannya sangat tergantung dari hutan.


“Oleh karena itu implementasi Moratorium nantinya harus terukur oleh hasil yang nyata, perubahan pada kebijakan dan situasi lapangan,”kata Rakhmat.
Menurutnya moratorium bukanlah tujuan akhir melainkan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai pengurangan laju deforestasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat/lokal, kalangan dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah serta perguruan tinggi.


“Pada masa periode perpanjangan moratorium diharapkan agar para pihak berperan serius di dalam mendorong dan mengembangkan proses yang transparan dan partisipatif untuk mengkaji ulang, mencabut izin-izin yang ilegal. Serta adanya jaminan untuk perlindungan kawasan untuk komunitas asli marinal yang hidupnya sangat tergantung dengan hutan, dan perlindungan kawasan hutan yang mengandung keanekaragaman hayati tinggi (HCFV) serta mempunyai cadangan karbon tinggi (HCS) untuk dimasukkan dalam moratorium izin, baik di kawasan gambut maupun di luar kawasan hutan,”sebut Rakhmat.


Saat ini banyak lembaga yang mendukung perpanjangan moratorium, baik dari kalangan organisasi non pemerintah juga Pemerintah Daerah. Bahkan Beberapa Gubernur telah mendukung untuk perpanjangan ini seperti Gubernur Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Timur juga Sumatera Barat. Ini bukti bahwa perpanjangan moratorium menjadi kepentingan bersama.


Dikatakannya, jika tata kelola kehutanan sudah baik, perlindungan ekosistem penting berjalan, perlindungan hak komunitas asli marginal sudah terjamin, terselesaikannya konflik sumber daya alam, transparansi perizinan berjalan dan one map telah menjadi rujukan, silahkan saja moratorium dihentikan. “Dengan capaian ini akan menciptakan investasi sehat dan adanya kepastian hukum dalam berinvestasi, sekaligus melindungi ekosistem penting serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,”sebut Rakhmat.


Tak hanya itu lanjut Rakhmat dengan capaiann ini, pemerintah harusnya memberikan reward kepada investor sehat dan bersih, juga harus mempu memberikan ‘hukuman’ kepada investor nakal. “Moratorium ini bisa menjadi alat untuk merancang pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih baik dimasa depan, tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologi, sosial budaya serta menciptakan pembangunan rendah emisi,”kata Rakhmat***
***





Related news:
Comments: