NEWS RELEASE:

Kemensos Kucurkan Alokasi Bantuan Khusus Bagi Orang Rimba

Kematian beruntun 11 Orang Rimba dalam dua bulan terakhir ini yang disebabkan kesulitan untuk mendapatkan pangan yang layak, serta kurangnya ketersediaan air bersih ternyata mampu menyedot banyak perhatian dari beberapa instansi terkait . Bahkan instansi Kementerian Sosial langsung menurunkan tim nya untuk melihat kondisi ini. Laode Taufik Nuryadin, selaku Kasubdit Kerjasana KelembagaanEvaluasi dan Pelaporan Direktorat Permberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial ketika menjadi salah satu narasumber dalam temu media di kantor KKI WARSI , Jumat (06/03) menyebutkan pemberitaan terkait krisis pangan Orang Rimba ini langsung mendapat tanggapan seritus dari Menteri Sosial, “Begitu mendapat berita kematian 11 Orang Rimba ini Ibu Menteri Khofifah langsung menugaskan saya untuk melihat langsung kondisi Orang Rimba ini,”tegasnya.

Ketika melihat langsung di lapangan, Taufik menceritakan jika kondisi Orang Rimba ini memang berbeda dengan Komunitas Adat Terpencil lainnya, keunikan Orang Rimba ini yang juga harusnya memaksa pemerintah untuk lebih jeli dalam membantu persoalan-persoalan yang ada di mereka. “Biasanya kita membagi Komunitas Adat Terpencil ini dengan tiga bagian berdasarkan pola pemukiman yaitu: yang sudah menetap, menetap sementara dan yang berkelana. Dan kelompok Orang Rimba ini bisa dimasukkan dalam kategori yang masih berkelana, ini unik. Karena perlakukan yang kita berikan juga harus berbeda, karena menurut mereka jika kita bangunan rumah itu menjadi sebuah kutukan bagi mereka. Dan banyak yang akan meninggal kalau ada rumah. Ini menjadi tantangan kita semua karena bagaimanapun ini mereka bagian dari negara ini,” katanya.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan pangan ini, Taufik menyebutkan akan memberikan anggaran khusus di Kementerian Sosial sebagai bentuk uang duka pada Orang Rimb. “Kita memang mengalokasikan dana semacam bentuk kedukaan dengan indeks yang ada di kami. Namun ini perlu diberikan dalam bentuk sembako, karena kalau kita beri uang tunai mungkin ini bisa dibeli pulsa, rokok, jadi yang lebih tepat adlah dalam bentuk pemberian sembako,” tambahnya. Taufik juga berjanji akan membuatkan laporan dan meberikan masukan dalam Rancangan Undang-Undang ytentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat yang saat ini sedang dalam proses pembuatan. “ Selain RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih digodok, namun ada Peraturan Presiden 184 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhdapa Komunitas Adat Terpencil, ini bisa jadi solusi sementara, agar semua pihak mengambil peran,” ujarnya.

11 Orang Rimba yang meninggal tersebut tersebar di tiga Kelompok bagian timur TNBD yaitu Kelompok Terap yang dipimpin Tumenggung Marituha, Tumenggung Ngamal dan Kelompok Serenggam yang di pimpin Tumenggung Nyenong, saat ini tengah dihantui kematian beruntun yang menyerang sejumlah orang di kelompok ini. Tercatat sudah 11 orang yang meninggal dalam waktu beberapa bulan terakhir dari 150 jiwa yang ada di tiga kelompok ini. Kematian beruntun paling banyak terjadi pada Januari dan Februari dengan enam kasus kematian yaitu empat anak-anak dan dua orang dewasa.

Kronologis kematian Orang Rimba dalam rentang beberapa bulan terakhir ini, juga dalam rangkaian Melangun. Melangun merupakan tabu kematian pada Orang Rimba, yaitu berpindah tempat hidup akibat kesedihan setelah ditinggakan anggota kelompoknya. Kelompok Orang Rimba ini setidaknya sudah berpindah ke 7 lokasi baru yang sebagian besar merupakan di pinggir desa dan juga perkebunan masyarakat. Awalnya kelompok ini berada di Terap dan Serenggam, karena ada kematian mereka Melangun ke wilayah Desa Olak besar, kemudian desa Baru, Desa Jernih, sungai Selentik dan sungai Telentam keduanya di desa Lubuk Jering, Simpang Picco Pauh dan kini di Sungai Kemang desa Olak Besar

Meskipun menjanjikan akan ada perhatian lebih terhadap Orang Rimba, Taufik menyebutkan pemerintah belum menetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) atas kasus kematian 11 Orang Rimba di wilayah timur Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi. Kasus kematian 11 Orang Rimba di wilayah timur TNBD dianggap kasus tertentu yang sifatnya lokal karena jangka waktu terjadinya kematian tersebut dalam dua bulan.

Lemahnya perhatian pemerintah terhadap Orang Rimba khususnya dalam bidang kesehatannya ini diakui Kaswendi Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ini dikarenakan dinas kesehatan sebagai pelayanan tidak memeiliki kewenangan lebih untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan khususnya kemudahan khusus bagi Orang Rimba,” Di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki kebijakan masing-masing. Kami sebagai sektor pelayanan tidak bisa mendorong kebijakan khususnya kemudahan bagi Orang Rimba. Yang kami tahu jika ada BPJS, Jamkesmas atau Jamkesda akan kami layani,” tegasnya.

Kematian 11 Orang Rimba ini dikatakan Robert Aritonang Manager Program Pemberdayaan masyarakat KKI WARSI adalah bentuk kelalaian semua pihak yang tidak melihat Orang Rimba sebagai pihak yang mengambil bagian dari cepatnya pembangunan yang terjadi. “Kita menggugah semua pihak untuk ambil bagian dalam memperhatiakan nasib Orang Rimba ini. Jangan sampai Orang Rimba menjadi korban dari pembangunan. Dan saat ini KKI WARSI sudah mulai mengembangkan pembangunan terpadu untuk beberapa kelompok Orang Rimba yang akan mencoba melibatkan Orang Rimba dalam pembangunan tanpa menghilangkan jati diri mereka,” pungkasnya.
***





Related news:

Comments: