NEWS RELEASE:

Kelembagaan KPHP/L Perlu Diperkuat

Menghadapi Tantangan Pengelolaan Kawasan Hutan
Tantangan pengelolaan kawasan hutan ke depan akan semakin berat. Adanya kegiatan perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta konflik agraria turut memperkeruh pengelolaan kawasan hutan. Sehingga dibutuhkan rancangan bentuk kelembagaan/Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rancangan Kelembagaan (SOTK) yang bisa semakin mendekatkan diri dengan kawasan hutan yang akan dikelola. Selain itu, urusan personil, pendanaan, sarana dan prasaran serta dokumen (P3D) juga perlu dipikirkan dari awal terkait implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan yang selama ini dikelola pemerintah kabupaten/kota akan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Dalam rangka memberikan masukan untuk SOTK yang sedang disusun tersebut Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar "Lokakarya Menjaring Aspirasi Para Pihak Terkait Rancangan Bentuk Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Provinsi Jambi Pasca UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" di hotel Sang Ratu, kemarin (13/4). Lokakarya ini menghadirkan pembicara dari Dinas Kehutanan, pakar hukum, dan akademisi.

Dari lokakarya ini terungkap bahwa pemberlakukan undang-undang ini akan memberikan tambahan beban kerja bagi Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) sebagai institusi pengelola hutan di tingkat tapak. Jika mengacu pada sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan pendanaan yang ada KPHP/L selama ini masih sangat lemah untuk mengelola hutan yang penuh dengan aneka persoalan dan konflik. Selama ini kewenangan KPHP/L sangat dibatasi oleh wilayah yang akan dikelola. Sedangkan urusan bidang kehutanan yang berada di luar wilayah KPHP/L tidak menjadi kewenangan KPHP/L. Sehingga perlu dipikirkan rancangan bentuk kelembagaan/SOTK yang berada di tingkat tapak selain KPHP/L. Harapannya, layanan urusan bidang kehutanan juga akan semakin dekat dengan masyarakat yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Luasnya kawasan hutan yang tersebar di setiap kabupaten di Provinsi Jambi membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan mencapai sasaran. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 863/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Jambi menyebutkan bahwa total luas kawasan hutan di Provinsi Jambi 2.098.535 hektar.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmnsyah Rachman mengatakan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menyusun draft SOTK pasca keluarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam rancangan tersebut ada lima unit, dan ada 18 kesatuan pengelola hutan berupa UPTD di kabupaten.

Di samping KPH sebagai institusi di tingkat tapak untuk segi operasional, kami juga merencanakan 4 cabang dinas berdasarkan aliran DAS, katanya.

Irmansyah menambahkan, hasil dari kegiatan lokakarya tersebut diharapkan bisa menjadi bahan masukan terhadap penyusunan draft dari implikasi UU Nomor 23 tahun 2014. Sehingga, semua kebutuhan yang diperlukan bisa dimasukkan ke dalam SOTK yang nanti digunakan. Ia meyakini bahwa struktur organisasi termasuk KPH akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
�KPH ini sendiri terdiri dari Polhut dan Pengelola Ekosistem Hutan,� tutur Irmansyah.

Sementara Direktur Eksekutif KKI WARSI Diki kurniawan mengatakan, dengan adanya UU 23 tahun 2014 terjadi pula berbagai perubahan, khususnya di bidang pemerintahan. Meski terjadi perubahan, namun yang terpenting adalah bagaimana sebaiknya pemerintah mengupayakan untuk mensejahterakan masayarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat.

�Sebelumnya pengelolaan hutan banyak dikelola oleh pihak swasta. Ke depan bagaimana kita memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan skema PHBM yang ada. Sesuai dengan data BPS, ada 33.000 desa di dalam hutan dan sekitar hutan, jika ini tidak diberdayakan akan�menjadi sumber konflik,� ujarnya.

Kepala KPH Sarolangun Misriadi mengatakan, urusan bidang kehutanan memiliki dua objek yang tak terpisahkan, yakni regulator dan operator. Dua hal ini akan menjadi rujukan apakah perlu cabang dinas atau tidak. Sebab, konsep dinas adalah untuk regulator sedangkan di tingkat tapak ialah operator yakni peran dari KPH itu sendiri .

Dia menyoroti bahwa dari 17 KPH yang ada saat ini baru ada 7 kelembagaan yang telah terbentuk. Itu pun dengan dukungan personil yang belum mencukupi. Ke depan, ia berharap agar memang dipersiapkan personil yang mumpuni untuk bekerja mengelola KPH.

�Untuk mengelola KPH memang dibutuhkan orang yang serba bisa. Bahkan, saat ini KPH di Sarolangun juga sudah menangani konflik. Jadi kami perlu adanya jaminan dan realistis,� katanya. ***





Related news:
Comments:
  • user image adi sarman, SP [2017-08-27]
    Bagaimana prosedur merekrut tenaga MMP

  • user image Hasbie HASBILLAH [2016-04-18]
    Sangat menarik jika membahas pengelolaan hutan ditingkat tapak khususnya di Jambi. Cobalah kita melancong ke wilayah Kabupaten Kerinci dengan hawa pegunungan yang sejuk hamparan kebun teh dan tanaman kayu manis hampir mendomasi wilayah tersebut khususnya didaerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumbar dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hamparan lahan kosong (non-produktive) yang berada didalam wilayah Kelola KPHP Kerinci khsususnya di daerah Ranah Pemetik, seolah tidak bertuan karena para pemilik sangat khawatir dengan status lahan yang berada didalam kawasan hutan produksi yang sebelumnya bukan sebagai kawasan hutan. Para petani yang menanam kopi dan kayu manis tidak mendapatkan akses pembinaan dan pendampingan atas kondisi mereka, disisi lain kebutuhan akan hidup mengharuskan mereka bermain kucing-kucingan. Jika kondisi seperti ini maka semua pihak akan dirugikan. Mungkin hal ini perlu mendapatkan perhatian agar semua pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan keuntungan. Salam, Hasbie HASBILLAH Praktisi Pengelolaan Sumber Daya Alam