NEWS RELEASE:

Orang Rimba Diintimidasi dan Diusir oleh Wana Perintis

Lagi-lagi Orang Rimba mengalami nasib yang menyedihkan, diintimidasi dan diusir dari lokasi yang selama ini menjadi wilayah mereka, tepatnya dalam kawasan kebun karet PT Wana Perintis yang berada di wilayah Terap yang berada di Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari. Kawasan ini di huni oleh 169 KK orang Rimba. Menurut Tumenggung Ngamal, kawasan itu dahulunya merupakan hutan Orang Rimba yang merupakan tanah peranoon (tanah tempat melahirkan), tanah pusaron (tanah kuburan) dan tempat bebalai (pernikahan) Orang Rimba dan yang paling penting hutan ini merupakan kawasan yang sumber kehidupan Orang Rimba yang menyediakan hewan buruan serta berbagai tumbuhan buah dan juga hasil hutan lainnya. Namun tiba-tiba saja pada tahun 2010, kawasan hutan berada di bawah penguasaan empat Tumenggung yaitu Tumenggung Nyenong, Ngamal, Menyurau dan Ngirang, beralih fungi menjadi kebun karet.

“Kinia kami hopi bisa keluar, jalan lah di tutup sama orang pete, ada adu jonder yang menghalang jalan. Kami bisa sampai di Jambi setelah keluar masuk kebun karena menghindari jalan yang biasa kami lewati,”sebut Menti Ngelembo salah satu penghulu adat Orang Rimba yang datang ke Jambi untuk mencari bantuan bersama dengan Tumenggung Menyurau, Ngamal dan Anak Dalam Bepalang serta sejumlah Orang Rimba lainnya.

Kehadirannya mereka ke Jambi untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi ke Rajo Godong (Gubernur Jambi), karena tekanan yang mereka alami sudah sangat berat. “Kami hopi bisa nak bawa hasil hutan kami keluar, kami hopi basa bawa anak bini kami yang sakit berobat ke Puskesmas,”sebut Ngamal.

Menurutnya, keadaan semakin memburuk sejak Sabtu pekan lalu, ketika mereka sudah diusir untuk meninggalkan lokasi kebun yang sejak tahun lalu sudah mereka kelola. Rumah-rumah Orang Rimba yang di dalam kebun karet ini sudah di rubuhkan pihak perusahaan. “Orang tu pasang Ling ke pondok kami, sudah tu nye tariklah pakai jonder langsung rubuh rumah kami,”sebut Ngamal. Bahkan Lanjut Ngamal shelter yang di bangun TNI di wilayah Terap yang selama ini difungsikan sebagai rumah singgah untuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi Orang Rimba kelompok ini sudah tidak lagi ditempati Orang Rimba. “Kami diusir dari dari rumah iyoi, sudah kosong, hopi adu bebudak bepelajoron di sio,”sebut Ngamal.

Ngamal berharap, pemerintah turun tangan memberikan kepastian kawasan bagi Orang Rimba. Dia berharap perusahaan patuh dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan perusahaan tahun lalu, bahwa Orang Rimba berhak atas lahan 114 ha di kawasan Wana Perintis sebagai bentuk ganti rugi dari hutan mereka yang sudah dihancurkan oleh Wana Perintis.

Jika dilihat konflik lahan yang melibatkan Orang Rimba di kawasan ini sudah berlangsung cukup panjang. Awalnya ketika ada pengalihan fungsi kawasan hutan di wilayah ini menjadi wilayah HTI Wana Perintis pada tahun 1996. Awalnya tidak terlalu terlihat aktivitas yang mencolok di wilayah ini, baru pada tahun 2010, perusahaan sudah menggandeng Family raya Group dalam operasionalnya, melakukan land clearing dan mengganti hutan dengan kebun karet.

Orang Rimba tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan wilayahnya, namun lagi-lagi Orang Rimba tidak sanggup melawan hegemoni perusahaan. Awalnya hanya ditinggalkan spot-spot hutan yang menjadi tanah pusaron (kuburan) Orang Rimba kini bisa dilihat di dalam kawasan kebun karet ini. Orang Rimba tidak menerima hanya tanah pusaron yang disiksakan, sebab hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka sudah beralih fungsi, sehingga Orang Rimba kesulitan untuk mendapatkan pasokan makanan. Untuk itu Orang Rimba menuntut ada ganti rugi lahan dengan adanya, seluas 114 ha dari 7000 total konsesi Wana Perintis. Sesuai dengan aturan yang ada, maka ada skema kemitraan yang bisa di terapkan untuk menuntaskan persoalan konflik lahan ini.

Persoalan ini sempat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini, KLHK dan Kementrian Sosial, karena adanya kasus kematian beruntun di wilayah ini pada awal tahun 2015 lalu. Sebagai penyelesaian waktu, itu Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementrian Sosial menegaskan perlunya untuk memberikan ruang hidup dan sumber penghidupan bagi Orang Rimba. Sejumlah pertemuan pun di gelam baik yang dikoordinasikan oleh kementrian Kehutanan, dalam rapat-rapat itu Orang Rimba menuntut pengesahan 114 ha kawasan kebun yang diserahkan kepada Orang Rimba. Kepastian ini, disampaikan dalam rapat di aula rumah bupati Batanghari yang di pimpin langsung oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Sosial Kemensos, Bupati Batanghari, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, perwakilan perusahaan, Orang Rimba dan WARSI pada 25 Maret 2015. Sejak saat ini, Orang Rimba sudah mulai mengelola kawasan itu dan tinggal di kawasan itu.

Namun belakangan ketika karet sudah mau di sadap, perusahaan kembali berulah dengan mengusir Orang Rimba dari lokasi ini dan melakukan intimidasi. Harusnya perusahaan berpegang teguh dengan hasil rapat yang sudah disepakati. “Kami menyesalkan perusahaan yang bersikap arogan dan melakukan intimidasi pada Orang Rimba, harusnya sesuai dengan program pemerintah untuk melakukan reformis agraria dan menyelesaikan konflik lahan terutama yang menyangkut masyarakat adat, pemerintah harus lebih tegas dan mendukung komunitas adat,”sebut Robert Aritonang Antropolog WARSI.

Menurutnya, penyelesaian konflik sudah harus dimulai dari penyelesaian persoalan yang menyangkut dengan masyarakat adat yang berada pada posisi paling marginal. “Negara harus hadir untuk mereka (Orang Rimba, Red), karena mereka sangat lemah sehingga sangat muda diintimidasi dan diusir, negaralah yang bisa membela mereka,”sebut Robert.

Zola Janji akan carikan solusi Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya sebanyak delapan orang perwakilan Orang Rimba yang diterima oleh Gubernur Jambi Zumi Zola. Ngelembo secara singkat menjelaskan bahwa persoalan yang mereka hadapi pada Rojo Godong demikian mereka menyebut Gubernur Jambi.

Menanggapi persoalan ini, Gubernur berjanji akan menindaklanjutinya dan mencarikan solusi secepatnya. “Pada dasarnya saya ada untuk kepentingan masyarakat, sepanjang itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lahan yang sudah diberikan kepada Suku Anak Dalam akan diperjuangkan,”sebut Zola.

Zola juga menyayangkan terjadinya tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan perusahaan pada Orang Rimba. Menurutnya semua orang termasuk Orang Rimba berhak untuk rasa aman dan kehidupannya. Untuk itu, Zola akan membicarakan lebih lanjut dengan bupati dan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak terkait lainnya untuk melindungi hak-hak Orang Rimba.*** ***





Related news:
Comments: