NEWS RELEASE:

Masa Depan Karet

Gonjang-ganjing harga karet dunia masih terjadi hingga saat ini. Anjloknya harga karet hingga pada titik ekstrem berimbas pada negara-negara produsen karet, Indonesia salah satunya. Sebagai negara dengan lahan karet terbesar di dunia, dampak tersebut sangat terasa, terutama di kalangan petani. Harga karet dunia yang saat ini berada pada kisaran 1,33 dollar AS per kilogram atau Rp. 6000 harga di tingkat petani membuat produksi karet menjadi lesu, padahal harga karet normal berada dikisaran 1,5 dollar AS-1,6 dollar AS.

Penurunan harga karet dunia disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, harga karet dunia ditentukan pedagang internasional melalui bursa komoditas di Singapura (padahal Singapura bukan negara produsen karet). Bursa komoditas tidak mencerminkan kondisi fundamen stok dan perdagangan karet jenis umum (yang banyak diperdagangkan). Kedua, persepsi dunia bahwa stok karet cukup besar, terutama karet jenis khusus atau tertentu dari China (8/2/2019, kompas.com).

Efek jangka panjang dari penurunan harga karet tersebut, dikhawatirkan berujung pada perebutan sumber ekonomi baru yang menggerus sumber daya hutan.  Pembukaan lahan baru dan juga mengganti agroforest karet dengan tanaman lain. Padahal agroforest karet, fungsinya menyerupai hutan alam. Namun, dengan terbatasnya lahan yang tersedia menjadi suatu dilema ketika agroforest karet hutan tidak mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Saat ini, ada sekitar 10,2 juta masyarakat sekitar hutan yang terkategori sebagai penduduk miskin. Tentu, dua hal ini menjadi perhatian tersendiri tentang bagaimana tetap menjaga hutan dan masyarakat sekitar juga sejahtera. Oleh karena itu, tanaman karet memiliki posisi penting dalam menjembatani dua persoalan ini. Mengingat karet merupakan tanaman agroforest yang mampu menghambat laju deforestasi dan menjaga habitat beragam spesies hewan, di samping juga memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Atas dasar ini, persoalan harga karet diharapkan segera terselesaikan.   

Solusi

Dari sisi domestik, Indonesia memiliki potensi untuk memengaruhi harga karet dunia, dengan mendorong pengembangan industri hilir atau industri produk akhir. Melalui skema tersebut, diharapkan permintaan pasar domestik akan meningkat dan tentunya secara tidak langsung akan memengaruhi harga karet dunia.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah menawarkan solusi jangka pendek melalui intervensi langsung dengan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono untuk membeli langsung karet dari petani di kisaran harga Rp 7.500-Rp 8.000 (26/11/2018, cnbcindonesia.com). Anggaran sebesar Rp. 20 miliar telah dipersiapkan untuk itu. Karet yang dibeli langsung dari petani nantinya akan diolah sebagai bahan campuran aspal. Kemen PUPR memprediksikan jalan yang akan menggunakan aspal karet sepanjang 93,66 kilometer dengan jumlah kebutuhan karet 2.542 ton untuk revitalisasi jalan negara di Sumatera Selatan, Lampung, Medan dan pastinya Jambi (7/1/2019, cnbcindonesia.com). Dengan demikian, peningkatan penggunaan komoditas karet secara nasional, diharapkan bisa mengerek harga karet.

 

 

Persoalan Karet di Jambi

Sebagai daerah produsen karet ketiga terbesar di Indonesia, penurunan harga karet memiliki dampak langsung terhadap petani karet di provinsi Jambi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Desember 2018 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi hanya sebesar 97,13 atau turun 0,96 persen dibanding bulan November sebesar 98,07 poin. Penurunan NTP Provinsi Jambi adalah dampak langsung dari penurunan harga komoditi perkebunan utama, yaitu sawit dan karet (3/1/2019, jambiindependent.com).

Setelah diterjang penurunan harga yang bertubi-tubi semenjak tahun 2017, pemerintah daerah mulai bertindak sejalan dengan kebijakan pusat. Disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata niaga komoditi perkebunan pada 26 November 2018 lalu, merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi petani sawit dan karet agar dapat memberikan kepastian harga untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata niaga, meningkatkan posisi tawar, menjamin terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan, peningkatan kualitas sawit dan karet, serta pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah (28/11/2018, gatra.com). Prioritas utama dari pelaksanaan Ranperda tersebut nantinya adalah untuk mengawal harga komoditi perkebunan dari petani langsung menuju pabrik tanpa melalui pihak-pihak lain yang berpotensi mengurangi keuntungan maksimal yang didapat petani.

Namun, inkonsistensi masih terlihat dengan berlarut-larutnya proses pengesahan Ranperda tersebut. Menurut informasi yang dikutip dari website DPRD Provinsi Jambi (4/12/2018, dprd-jambiprov.go.id), Ranperda ini akan disahkan pada Desember lalu dan pada 2019 ini sudah bisa diterapkan, nyatanya sampai sekarang masih belum juga disahkan. Padahal, harapan besar digantungkan pada Perda tersebut demi mengakhiri gonjang-ganjing penurunan harga karet yang amat merugikan petani.

Oleh karena itu, upaya mendorong agar Ranperda tersebut segera disahkan harus digencarkan, selain tentunya proses pengawalan agar implementasi terhadap setiap poin kebijakan tersebut benar-benar terlaksana dengan baik nantinya. Sebab, pembentukan payung hukum tanpa diiringi dengan manajemen pengawasan yang baik, regulasi yang ada tidak akan memberikan dampak nyata. Untuk meminimalisir potensi demikian, ditengah era keterbukaan informasi diharapkan akses informasi dan proses perumusan kebijakan mesti transparan sejak awal dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut berperan. Sehingga, cita-cita untuk menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat sekitar sejahtera dapat terwujud dengan baik. (Nabhan Aiqani)   







Related news:
Comments: