NEWS RELEASE:

Hadang HPH Berbuah Penghargaan

(sekelumit Cerita Perjuangan Masyarakat Guguk Mempertahankan Hutan Tersisa)
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Community Based Forest Management (CBFM) sudah lama berkembang di Indonesia dan kini dipandang sebagai salah satu alternatif sistem pengelolaan lestari yang bertumpu pada pengetahuan masyarakat lokal atau adat. Berbagai inisiatif dalam pengembangan CBFM telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, swasta, BUMN serta masyarakat sendiri secara swadaya. Oleh karena itu Departemen Kehutanan?Ford Fondation (FF) memberikan penghargaan terhadap para inisiator pengembangan CBFM di Indonesia dalam bentuk CBFM Award. Pada Tahun 2006 ini penghargaan diberikan kepada 10 inisiator terbaik, dengan kategori -- empat inisiator untuk kategori kelompok masyarakat, dua inisiator untuk kategori lembaga non pemerintah dan empat inisiator dengan kategori perorangan.


Masyarakat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk merupakan salah satu inisiator yang mendapat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mentri Kehutanan Malam Sambat Ka?ban Jumat (11/8) di Jakarta. Penghargaan yang diberikan ini dalam bentuk plakat dan sertifikat, serta hadiah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.


Inisiatif yang dilakukan kelompok pengelola hutan adat Desa Guguk hingga meraih penghargaan antara lain atas upaya yang mereka lakukan. Diantaranya adalah merebut areal hutan Guguk dari HPH PT. Injapsin, penyelesaian tata batas hutan adat, serta mendorong upaya pengukuhan hutan adat dengan SK Bupati Merangin. ?Untuk mengelola hutan adatnya masyarakat Desa Guguk membentuk kelompok pengelola dan merumuskan piagam kesepakatan. Selain itu masyarakat juga membentuk Lubuk Larangan yang merupakan bentuk perlindungan masyarakat terhadap ekosistem air, dengan prosesi panen lubuk larangan setahun sekali,?kata Rahmat Hidayat Direktur Eksekutif KKI Warsi, NGO yang selama ini secara aktif mendampingi masyarakat Guguk.


Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan adat Desa Guguk, kata Rahmat juga telah di susun Peraturan Desa yang merupakan payung hukum lokal tentang hutan adat, kebun kas desa, pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Masyarakat juga melakukan pelestarian dan pengamanan kawasan hutan adat. ?Untuk menjaga kearifan dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam ini, setiap tahun tepatnya pada tanggal 2 bulan syawal -- hari raya kedua idul fitri -- masyarakat melakukan ritual makan jantung sebagai pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda. Pada kesempatan ini, para tengganai adat akan membacakan kembali Piagam Lantak Sepadan, yang merupakan dasar pengelolaan sumberdaya alam di Desa Guguk,?lanjut Rahmat.


Pengelolaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Guguk ini, juga telah menjadi media belajar bersama, sehingga jangan heran kalau Guguk sering menerima kunjungan dari pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri. Biasanya para tamu yang datang ingin melihat secara jelas bentuk-bentuk pengelolaan yang telah dilakukan dan kearifan masyarakat dalam pengeloaan sumber daya hutannya.


Inisiatif awal masyarakat dalam mengembangkan CBFM di daerah yang dulunya merupakan tempat bermukimnya Marga Pembarab yang merupakan keturunan Kerajaan Mataram dan Minang Kabau ini bermula dari perjuangan masyarakat Desa Guguk untuk merebut kembali hutan desa mereka yang masuk hak kelola HPH. PT Injapsin. Padahal secara turun temurun kawasan tersebut merupakan wilayah marga pembarab sebagai mana yang tertuang dalam piagam Lantak Sepadan yang diserahkan oleh Sultan Anom Seri Negoro dari Kesultanan Jambi kepada Depati Pembarap pada hari Senin bulan Syafar 1170 H, yang berbunyi : "?hutan dan tanahnya itu hinggo Teluk Serambi terus ke Tebat Gedang Tanjung Selasah terus ke Bukit Cempedak turun ke Setepung merampung ke Ulu Masat terus ke Serik Bedjadjo habis bateh dengan Masumai terus ke Pematang Buluh apo berbatas dengan Depati Ma. Langkap terus ke Renah Utan Udang berwatas dengan Serampas/Dusun Tuo terjun ke Ulu Mangkanang berbatas dengan Sengrahan dan Tiang Pumpung seekor ikannya sebingkah tanahnya dan setitik airnya adalah milik Depati Pembarap". Tanah yang termasuk kedalam wilayah yang disebutkan dalam piagam tersebut disebut juga tanah Depati/tanah Batin


Tidak mudah memang perjuangan masyarakat dalam mengembalikan wilayah hutan adat mereka, karena harus berhadapan dengan perusahaan yang notabene memegang izin usaha dari pemerintah pusat. Namun perjuangan yang dimulai sejak tahun 1999 akhirnya mendapat pengakuan dari PT Injabsin dan juga pemerintah dengan dikeluarkannya SK Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003 tentang pengukuhan kawasan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin pada 2 Juni 2003 lalu.


Untuk mengelola hutan adat seluas 800, 53 Ha ini, telah dibentuk kelompok pengelola hutan adat Desa guguk. Kelompok ini dibentuk bukan sebagai penguasaan atau pihak yang paling berhak terhadap pengelolaan Hutan Adat, tapi keberadaan kelompok lebih sebagai tempat pengkoordinasian kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan serta pengamanan dari kawasan hutan adat tersebut. Kawasan hutan adat Bukit Tapanggang ini merupakan milik masyarakat Guguk secara bersama (komunal) sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang mereka tuangkan dalam Piagam kesepakatan masyarakat Guguk tentang kawasan hutan adat mereka.


Dalam piagam itu dicantumkan batas-batas hutan adat dan mengatur tata cara pemanfatan lahan maupun hasil hutan kayu dan non kayu dikawasan tersebut. ?Masyarakat dilarang membuat ladang atau humo bukaan baru di kawasan hutan tanah adat desa Guguk. Namun bagi masyarakat yang telah memiliki ladang, humo dan sesap yang telah ada di dalam kawasan hutan tanah adat, dapat terus memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras, serta tidak boleh memperluas ladangnya,?lanjut Rahmat.


Dalam pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu masyarakat juga telah mempunyai aturan yang telah disepakati bersama. Pengambilan kayu dikawasan hutan adat hanya boleh untuk kepentingan umum seperti membangun rumah ibadah, sekolah dan yang bersifat untuk kepentingan publik. Sedangkan untuk kepentingan pribadi hanya diperbolehkan dengan syarat harus mendapatkan izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola hutan adat. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu, akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Untuk penebangan liar dengan maksud menjual kayu hasil tebangan atau menebang pohon untuk membuka kebun di dalam kawasan hutan tanah adat, dikenai sanksi menurut hukum adat yakni 1 ekor kerbau, beras 100 gantang , kelapa 100 buah, serta selemak semanisnya, atau denda Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kayu serta alat penebangan disita untuk desa. ?Sanksi ini sudah pernah dijatuhkan kepada PT Injabsin yang telah melakukan penebangan di areal kawasan hutan adat masyarakat Guguk,?kata Datuk Abu Bakar tokoh Adat Masyarakat Guguk.


Sedangkan yang mengambil hasil hutan tanpa izin dikenai sanksi denda setinggi-tingginya 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 buah kelapa dan selemak semanisnya. ?Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan ini dipatuhi oleh masyarakat, namun apabila ada yang tidak mau membayar denda ini, maka pelaku pelanggaran akan diajukan ke pengadilan negara,?kata Abu Sama ketua kelompok pengelola hutan adat Desa Guguk.


Ditambahkan Abu Sama, hasil dari sanksi yang ditetapkan ini, penggunaan dana yang terkumpul diatur sebagai 50 % untuk kas desa, 30 % untuk kas kalbu dan 20 % untuk kas karang taruna. ?Untuk menjaga penerapan aturan yang telah dibuat ini, kami dari kelompok pengelola secara rutin melakukan pengecekan dengan berkeliling hutan adat, disamping itu masyarakat juga aktif terlibat dengan secara cepat memberikan laporan kepada kelompok pengelola jika menemukan hal-hal yang mencurigakan atau ada indikasi kegiatan penebangan,?kata Abu Sama.
***





Related news:
Comments: