NEWS RELEASE:

Restorasi Ekosistem

Solusi Atasi Hancurnya Hutan Sumatera
Restorasi Ekosistem diharapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi hancurnya hutan Sumatera saat ini. Upaya ini harus segera dilakukan karena hutan dataran rendah Sumatera kini diperkirakan hanya tinggal 650.000 ha. Demikian diungkapkan oleh Yusuf Cahyadin Koordinator Insiatif Sumetera Birdlife Indonesia, pada Ekspedisi Media di kawasan yang akan dijadikan area restorasi ekosistem, Minggu (4/12 ), yang difasilitasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Sementara dalam kesempatan terpisah, di acara lokakarya: Penyelamatan DAS Batanghari, Rabu (8/12), Menteri Kehutanan Malam Sambat Ka?ban juga menyatakan dukungannya terhadap program ini.

?Saya dan pemerintah Indonesia sangat mendukung upaya ini. Karena program ini jelas untuk menyelamatkan hutan dan ekosistem kawasan tersebut. Apalagi selama ini yang lebih perhatian terhadap nasib hutan di Indonesia adalah pihak luar. Dan kami akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berminat untuk juga berkomitmen,? jelasnya seraya menambahkan bahwa ada prosedur dan peraturan yang harus dilakukan pada pihak-pihak yang akan mengelola.

Kawasan yang akan direstorasi tersebut terletak di hutan yang sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Sumsel) dan Kabupaten Batanghari (Jambi) dengan luas kurang lebih 101,355 ha. Menurut Cahyadin ini akan menjadi sistem pengelolaan hutan yang sangat baru dan pertama di Indonesia.

?Kawasan ini hampir 35% dari luas keseluruhannya nyaris punah. Padahal di hutan ini keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Karena itu satu juta anggota kami termasuk Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris, mendukung penuh insiatif restorasi ekosistem yang diharapkan bisa menyelamatkan hutan dataran rendah yang masih tersisa di Sumatera,? demikian diungkapkan Ketua Program Global Royal Society for Protection of Birdlife (RSPB), Dieter Hoffman, yang ikut memandu para wartawan ekspedisi media di kawasan itu.

Dieter juga menambahkan, Pengelolaan berbasis restorasi ekosistem ini didukung langsung oleh koalisi lembaga lingkungan nasional dan internasional dalam hal ini, Birdlife Indonesia, RSPB (organisisai konservasi terbesar di Eropa), dan Birdlife Internasional. Organisasi ini berkomitmen akan menggabungkan kekuatan untuk menyediakan bantuan teknis, menjamin pendanaan pengelolaan konsesi melalui dana abadi dan mempromosikan kegiatan ini ke mancanegara. Mereka juga akan mendukung pengelolaan ini kepada sebuah perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Hal ini dimungkinkan dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan yang diterbitkan pada tahun 2004, bahwa hutan produksi dapat dikelola untuk keperluan konservasi dan rehabilitasi. Mereka juga mengkonkretkan dukungannya dengan memberikan bantuan sebesar 10 juta Euro demi pulihnya kawasan tersebut.

Ditandaskan Dieter, di kawasan tersebut teridentifikasikan sedikitnya 235 spesies burung, 36 jenis reptil dan amphibi , dan 37 jenis mamalia. Di sana juga terdapat satwa langka yang terancam punah seperti harimau sumatera dan enam jenis hutan, gajah asia, tapir, kera dan primata lainnya. Sedangkan jenis tumbuhan yang mendominasi sebagian besar kawasan ini, yaitu : Meranti (Shorea spp), Kempas (Koompasia excelsa), dan Balam (Palaquium spp). Di sana juga masih ada jenis pohon yang dilindungi berupa Bulian atau kayu besi (Eusideroxylon zwageri), Jelutung (Dyera costulatia) dan Surian (Toona sureni).

Di Jambi sendiri, yang juga mempunyai kawasan hutan dataran rendah yang cukup luas, saat ini diperkiarakan hanya tinggal 1,4 juta hektar. Hal ini ditambahkan oleh Koordinator Program KKI Warsi, Mahendra Taher. Penyebab utama dari berkurangnya kawasan hutan Jambi khususnya, Sumatera pada keseluruhan, menurut Taher disebabkan illegal logging. Selain itu juga disebabkan karena hadirnya perkebunan besar kelapa sawit, aktifitas HPH/HTI dalam skal yang sangat luas. Karena itu pemulihan terhadap kawasan-kawasan yang rusak itu sebaiknya segera dilakukan.

Restorasi ekosistem itu sendiri menurut Cahyadin, yang juga mengacu pada Permenhut SK.159/Menhut-II/2004, diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (tanah, iklim dan topografi) pada kawasan hutan produksi sehingga tercapai keseimbangan hayati.

Terkait dengan adanya legislasi yang dikeluarkan pemerintah khususnya Departemen Kehutanan, yang memungkinkan restorasi ekosistem melalui perusahaan IUPHHK, menurut Cahyadin, justru akan menjadi harapan baru bagi pelestarian hutan di Indonesia. Termasuk menjadi contoh bagi upaya rehabilitasi yang juga memperhitungkan fungsi ekologi hutan dan keragaman hayati (***)
***





Related news:

Comments: