NEWS RELEASE:

Desa Batu Kerbau, Jambi, Peroleh Kalpataru

Tidak ada yang berubah dari Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi, setelah mendapatkan penghargaan Kalpataru tingkat nasional, kategori : Penyelamat Lingkungan. Raungan mesin chainsaw di tengah kawasan hutan desa tersebut masih sering terdengar, sawmill-sawmill liar, IPHH dan HPH masih ramai menggempur desa tersebut. Kegiatan pebalok dari masyarakat luar ke hutan adat Desa Batu Kerbau juga masih sering terjadi.

Masyarakat Desa Batu Kerbau masih sendirian dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan hutan desa mereka, baik hutan lindung, hutan adat dan lubuk larangan yang selama ini mereka kelola dengan nilai-nilai kearifan adat budaya Minang Kabau. Mereka tetap harus melalui itu semua termasuk jalan-jalan rusak karena kendaraan berat pengangkut kayu.

Terakhir ini, dirasakan pula oleh rombongan media yang ikut dalam Ekspedisi Media ke Desa Batu Kerbau pada 12-13 Juni 2004, yang digelar oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Mereka harus menempuh perjalanan selama dua jam dari Bungo dan melalui jalan panjang yang rusak parah dan hampir mendekati Desa Batu Kerbau, sawmil-sawmil liar dan raungan chainsaw sering terdengar.

Meski dengan susah payah, rombongan media yang terdiri dari Kompas, Media Jambi, Jambi Ekspress, Jambi Independent, MetroTV, SCTV, RCTI, Trans TV, TPI, sampai juga ke desa peraih Kalpataru yang asri dan masih dikelilingi bukit-bukitan hutan dan suara gemerecik air sungai dari Lubuk Larangan. Begitu rombongan datang, anak-anak kecil dan perempuan yang masih ada di rumah panggung mereka langsung menjulurkan kepalanya ke jendela rumah. Sebagian dari mereka keluar dan menyambut hangat kedatangan rombongan.

Kepala Desa, Tafrizal langsung menjamu rombongan dimana telah berkumpul sejumlah masyarakat lainnya bersama tokoh adat yang selama ini dikenal sebagai pelopor yang memperjuangkan kelestarian hutan di kawasan desa itu yaitu, Datuk Rasyid AK (Datuk Sinaro nan Putih) dan Ketua Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam, M. Zein. Maka tanpa bisa dibendung meluncurlah semua curahan hati masyarakat Batu Kerbau ketika mulai ditanya apa perasaannya setelah mendapatkan Kalpataru.

Datuk Rasyid yang mulai menjawab pertanyaan itu dengan menapaki perjuangan masyarakat desanya saat dia menjadi kepala desa sekitar tahun 1988.

?Waktu itu saya menjadi kepala desa, dan begitu banyak kawasan hutan di desa kami yang sesungguhnya sudah turun temurun dijaga oleh masyarakatnya, suka diserobot oleh HPH dan perluasan kebun. Kami tidak berdaya karena waktu itu masa Orba, dan mereka sering menekan kami untuk tidak menentang, ? jelasnya kepada wartawan.

Namun dia dan masyarakat tidak peduli. Segala upaya dilakukannya bersama warga untuk menentang aktifitas perusahaan yang akan masuk ke wilayah hutan adat dan lindung mereka. Tapi mereka sama sekali tidak berdaya karena perusahaan-perusahaan tersebut selalu didukung pemetintah pusat.

?Waktu itu kami sering didatangi aparat dan pihak perusahaan dan ditanya-tanya kenapa kami menolak. Kami menjawab, sebab kamilah yang dirugikan. Mereka tanya kami ini rugi apaan? Kami bilang banyak sekali kita dirugikan.

Bayangkan saja, sejak kedatangan mereka mengganggu kawasan hutan di desa kami dan sungai kami, pada musim kemarau sungai kami menjadi keruh. Kami kesulitan mendapatkan air, air kering karena lebih banyak digunakan untuk usaha produksi HPH, sehingga kami terkena wabah muntaber. Lubuk kami juga jadi jarang ikan, padahal di sana banyak ikan semah,? tandasnya.

Memang sejak era HPH (Hak pengusahaan Hutan) dan areal perkebunan besar swasta masuk dan merajalela sejak tahun 70-an, membuat hutan kawasan desa tersebut terdesak. Beberapa kali bujuk rayu para investor, baik sawit, karet maupun HTI sudah datang silih berganti meminta masyarakat agar mengizinkan mereka membuka lahan di sana untuk usaha mereka, sampai hari ini masyarakat sesungguhnya masih tetap menolak. Tapi selalu saja masyarakat Batu Kerbau kalah, ketika negara melalui aparat/instansi terkait justru mendukung investor dan malah menekan mereka, sehingga mereka tidak berdaya.

Kondisi ini telah membuat desa-desa di sekitar Batu Kerbau kehilangan ulayatnya. Akibatnya banyak sesap (bekas ladang) juga hutan cadangan telah berubah fungsi. Masyarakat sendiri meyakini fungsi hutan sebagai sumber kekayaan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dan air, menghasilkan produk hutan non kayu seperti getah, rotan, damar, buah-buahan, tanaman obat-obatan, madu, kayu bangunan, protein hewani, tempat rekreasi, sumber mata air, bagian dari sistem budaya khususnya masyarakat adat dan mengatur iklim. Sehingga masyarakat sangat berkompeten untuk menjaga dan mengawetkannya.

Di awali kedatangan PT Alas Kusuma, lalu PT Rimba Karya Indah masyarakat. Peran masyarakat setempat untuk mengelola hutannya mulai tersisih. Mereka tidak bisa lagi mengambil hasil hutan non kayu untuk menambah penghasilan dan kebutuhan kayu ramuan. Operasi HPH di hulu-hulu sungai membuat dampak yang menyedihkan bagi masyarakat Desa Batu Kerbau. Terutama pada musim kemarau, mereka sangat kesulitan memperoleh air minum, karena sungai yang merupakan penyedia air utama bagi kehidupan mereka digunakan untuk operasi HPH-HPH yang ada.

Sedangkan pada musim hujan, air menjadi keruh, longsor dan banjir. Dan selalu saja ada dampak yang sama yang kerap melanda disetiap musim, yaitu wabah penyakit menular (muntaber). Selain itu peracunan ikan di hulu oleh para pekerja HPH-HPH dan perkebunan swasta itu, membuat ikan di sepanjang aliran Batang Pelepat mati, dampaknya masyarakat kesulitan memperoleh ikan sebagai salah satu protein hewani yang penting.

Meski selalu dihambat dan ditekan, toh Rasyid bersama masyarakat Batu Kerbau mengkompakkan diri untuk tetap mempertahankan hutan adat mereka dengan terlebih dulu mendirikan lubuk larangan.

?Sekarang kami mendapat kalpataru. Kami merasa perjuangan kami ini mendapat untung besar. Dulu orang yang mengoceh-ngoceh (menentang-red) bisa melihat hasil perjuangan kami. Tapi penghargaan ini tidak ada artinya jika tidak juga didukung aparat/instansi terkait. Karena hingga sekarang malah banyak pebalok yang kadang suka menebang di hutan adat kami atau lubuk larangan kami. Masih banyak HPH dan IPHH dan sawmil di sekeliling desa kami. Kami hanya minta kepada mereka untuk pergi dari desa kami, dan kami minta dukungannya dari yang berwenang dan bukan malah memberi izin kepada mereka,? tandas Rasyid.

Senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa, Tafrizal. Menurutnya Bupati mempunyai perhatian yang baik tehadap aspirasi masyarakt desa Batu Kerbau. Buktinya, SK pengukuhan dikeluarkan. Sayangnya dukungan bupati tidak ditunjang pihak Dishut Bungo.

?Mereka malah memberikan izin-izin berdirinya HPH dan sawmil untuk mendekati hutan kami. Bahkan sekarang juga mulai berdatangan para pebalok liar yang seenaknya ingin menghancurkan hutan kami,? jelasnya.

Ditambahkan pula oleh M. Zein bahwa masyarakat Batu Kerbau jelas bangga mendapatkan kalpataru ini. Tapi terpenting bagi mereka adalah dukungan dan timbal balik dari aparat dan instansi terkait untuk mendukung upaya mereka dalam melestarikan hutan ini.

?Bupati sudah mendukung kami dengan baik dengan memberikan SK-nya. Tapi beliau tidak didukung dengan aparat/instansi terkait yang justru malah memberikan izin kepada HPH/sawmil dekat kawasan hutan kami. Kami justru perlu pembinaan dari mereka dalam melestarikan hutan ini. Bukan sebaliknya. Tapi sekarang bantuan pembinaan tidak ada malah mereka memberikan izin terhadap perusahaan yang ingin masuk ke kawasan hutan kami,? tegasnya.

Saat ini Bupati Kabupaten Bungo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor.1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yang terdiri dari Hutan lindung Batu Kerbau 776 Ha, Hutan Lindung Belukar Panjang 361 Ha, Hutan Adat Batu Kerbau 386 Ha, Hutan adat Belukar Panjang 472 dan hutan adat Lubuk Tebat 360 Ha. Kawasan ini dikelola dengan kaidah hukum adat, yang telah dituangkan ke dalam piagam kesepakatan. Untuk mencapai pengakuan memang bukan sesuatu yang mudah, butuh waktu sekitar empat tahun, dengan menggandeng komitmen para pihak seperti Ketua Bappeda Bungo Tebo, Kepala Dinas Kehutanan, BPN, Kabag Hukum, Sekda dan Bupati. Dua Bupati, 3 Ketua Bappeda, 3 Kepala Dinas Kehutanan telah berganti untuk sebuah langkah awal pengakuan hak kelola rakyat. Pengukuhan kawasan kelola rakyat merupakan capaian maksimal sementara, karena persoalan lain telah menunggu seperti masih munculnya ?makelar? perkebunan besar swasta yang mengintimidasi masyarakat. Bisa dikatakan ancaman kelestarian hutan di kawasan Batu Kerbau masih rentan terhadap ancaman, jika aparat dan instansi terkait tidak mempunyai visi dan misi yang sama seperti dimiliki masyarakat Desa Batu Kerbau.

Membangun kekuatan di tingkat rakyat menjadi prasyarat utama di dalam perjuangan panjang untuk mendorong proses pengakuan, sehingga intimidasi dan bujuk rayu menjadi pisau tumpul yang tidak akan mampu mencacah komitmen bersama. Ditingkat fasilitasi lapangan memanfaatkan momen-momen kunjungan pengambil kebijakan seperti Gubernur Jambi, Direktur HKM Dephut, Bupati dan para aktifis bisa menjadi faktor penguat komitmen. Peran fasilitator yang mendorong pendidikan kritis (temu kampung, dialog Kabupaten), pemetaan partisipatif dan telaah hukum kebijakan.

SK Bupati bukan akhir perjuangan, namun awal yang lebih berat dan panjang untuk meyakinkan semua pihak, kalau masyarakat akan mampu mengelola sumberdayanya secara adil, demokratis dan lestari asal diberi peluang, perlindungan, pengakuan dan penghargaan. Jadi ini adalah awal perjuangan bagi masyarakat Desa Batu Kerbau untuk terus mempertahankannya. (***)
***





Related news:
Comments: