NEWS RELEASE: hutan adat

Year:

Perda Pengakuan Dan Perlindungan Mha Serampas Disahkan

../news/2016/News_201602_Perda_pengakuan_dan_perlindungan_MHA_Serampas_disahkan1.jpg

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin dalam rapat paripurna yang digelar kemarin (16/2) siang. Dari 6 fraksi di DPRD Merangin, semuanya sepakat menyetujui pengesahan ranperda inisiatif ini. Perda ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Serampas dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokalnya, terutama dalam menjaga hutan adat dengan arif dan berkelanjutan.

Continue Reading

Marga Serampas bakal di Perdakan

Sebagai bentuk pengurai konflik pengelolaan sumber daya hutan

Berdaulat dengan sumber daya alam menjadi impian banyak kelompok masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang menetapkan pengelolaan hutan berada di tangan pemerintah pusat telah menyebabkan pengelolaan hutan menjadi salah satu sumber konflik antara masyarakat dengan negara. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat Marga Serampas di Kabupaten Merangin Jambi.

Continue Reading

Rambah Hutan Adat,

Warga Rantau Bidaro Didenda Seekor Kerbau

Sebagai bentuk keseriusan masyarakat Guguk menerapkan kesepakatan adat tersebut, kemarin (01/06), digelar prosesi penyerahan denda adat yang diserahkan oleh ketua lembaga adat Kecamatan Muara Siau kepada ketua lembaga adat Guguk.

Continue Reading

PLTMH Senamat Ulu Diresmikan

Dihadiri Anggota Parlemen Norwegia

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 30.000 watt di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Batin III Ulu, diresmikan oleh Sekda Bungo Ridwan Is, Minggu (04/5). Peresmian itu dihadiri Ketua Komisi Bidang Energi dan Lingkungan Parlemen Norwegia Ola Elvestuen, perwakilan dari Kedutaan Besar Norwegia, perwakilan Rain Forest Norwegia (RFN), dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI.

Continue Reading

Jambi Pelopor Hutan Adat

Jambi sudah sejak era 1990-an mengakui hak kelola masyarakat dengan skema hutan adat. Meski waktu itu kewenangan pengelolaan kawasan hutan belum ada dimanapun, baik di Kementrian Kehutanan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan lainnya. Baru dengan keluarnya UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mulai muncul istilah Hutan Adat. Namun hingga saat ini peraturan turunan terkait hutan adat tidak juga ada, sampai adanya Keputusan MK No.35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat.

Continue Reading