NEWS RELEASE:

Kelembagaan KPHP/L Perlu Diperkuat

Menghadapi Tantangan Pengelolaan Kawasan Hutan
../news/2016/News_201604_kelembagaan_kphp_perlu_diperkuat1.jpg

Tantangan pengelolaan kawasan hutan ke depan akan semakin berat. Adanya kegiatan perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta konflik agraria turut memperkeruh pengelolaan kawasan hutan. Sehingga dibutuhkan rancangan bentuk kelembagaan/Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rancangan Kelembagaan (SOTK) yang bisa semakin mendekatkan diri dengan kawasan hutan yang akan dikelola. Selain itu, urusan personil, pendanaan, sarana dan prasaran serta dokumen (P3D) juga perlu dipikirkan dari awal terkait implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan yang selama ini dikelola pemerintah kabupaten/kota akan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Dalam rangka memberikan masukan untuk SOTK yang sedang disusun tersebut Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar "Lokakarya Menjaring Aspirasi Para Pihak Terkait Rancangan Bentuk Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Provinsi Jambi Pasca UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" di hotel Sang Ratu, kemarin (13/4). Lokakarya ini menghadirkan pembicara dari Dinas Kehutanan, pakar hukum, dan akademisi.

Dari lokakarya ini terungkap bahwa pemberlakukan undang-undang ini akan memberikan tambahan beban kerja bagi Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) sebagai institusi pengelola hutan di tingkat tapak. Jika mengacu pada sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan pendanaan yang ada KPHP/L selama ini masih sangat lemah untuk mengelola hutan yang penuh dengan aneka persoalan dan konflik. Selama ini kewenangan KPHP/L sangat dibatasi oleh wilayah yang akan dikelola. Sedangkan urusan bidang kehutanan yang berada di luar wilayah KPHP/L tidak menjadi kewenangan KPHP/L. Sehingga perlu dipikirkan rancangan bentuk kelembagaan/SOTK yang berada di tingkat tapak selain KPHP/L. Harapannya, layanan urusan bidang k...read more...


../news/2016/News_201604_kelembagaan_kphp_perlu_diperkuat2.jpg ../news/2016/News_201604_kelembagaan_kphp_perlu_diperkuat3.jpg




Related News:
 
WRITE TOUR COMMENTS:
 
     
  Date:  
  Name:  
  Email:  
  Comments:  
  =  



KOMENTAR :

  • 2016-04-18 - Hasbie HASBILLAH

    Sangat menarik jika membahas pengelolaan hutan ditingkat tapak khususnya di Jambi. Cobalah kita melancong ke wilayah Kabupaten Kerinci dengan hawa pegunungan yang sejuk hamparan kebun teh dan tanaman kayu manis hampir mendomasi wilayah tersebut khususnya didaerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumbar dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hamparan lahan kosong (non-produktive) yang berada didalam wilayah Kelola KPHP Kerinci khsususnya di daerah Ranah Pemetik, seolah tidak bertuan karena para pemilik sangat khawatir dengan status lahan yang berada didalam kawasan hutan produksi yang sebelumnya bukan sebagai kawasan hutan. Para petani yang menanam kopi dan kayu manis tidak mendapatkan akses pembinaan dan pendampingan atas kondisi mereka, disisi lain kebutuhan akan hidup mengharuskan mereka bermain kucing-kucingan. Jika kondisi seperti ini maka semua pihak akan dirugikan. Mungkin hal ini perlu mendapatkan perhatian agar semua pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan keuntungan. Salam, Hasbie HASBILLAH Praktisi Pengelolaan Sumber Daya Alam