NEWS RELEASE:

Tumpang Tindih Kawasan Hambat Perhutanan Sosial

../news/2017/News_201710_Tumpang_Tindih_Kawasan_Hambat_Perhutanan_Sosial1.jpg

Sejatinya Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Hulu Tanjung Jabung Timur, sudah bisa mengelola hutan desa. Namun usulan masyarakat seluas ± 1.185 Ha yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh, menjadi tidak jelas di ujung proses pengajuan hak kelola hutan desa. Awalnya masyarakat Pematang Rahim telah menyampaikan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 24 Januari 2017. Respon KLHK positif ditandai dengan adanya tim dari KLHK bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang melakukan verifikasi teknis ke Pematang Rahim pada tanggal 6 – 8 Juni 2017. Tim verifikasi telah menyatakan bahwa seluruh permohonan dapat diterima karena seluruh areal yang dimohon berada dalam Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS), Lembaga Pengelola Hutan Desa dan masyarakat juga telah memenuhi persyaratan lainnya.

Berdasarkan verifikasi teknis tersebut, Sub Direktorat Penyiapan Hutan Desa telah menyampaikan draf SK HPHD Pematang Rahim kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan agar berkenan menandatangani, namun sebelumnya diserahkan ke Biro Hukum Setditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), untuk ditelaah penetapan SK tersebut. Di sinilah muncul persoalan, ternyata areal kerja yang dimohon berada dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) revisi XII yang telah diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 31 Juli 2017, sebagai tindak lanjut Inpres No 6 tahun 2017 tentang PIPIB. Sehingga Dirjen PSKL tidak berkenan menandatangai SK HPHD yang sudah dipersiapkan.

“Kita melihat ada komunikasi yang kurang di dalam lembaga KLHK, sehingga memunculkan ketidakjelasan dalam tataran implementasinya di masyarakat,”sebut Adi Junedi Wakil Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Jambi.

Dikatakannya berdasar analisis yang dilakukan WARSI di Provinsi Jambi saja terdapat 25 persen ...read more...






Related News:
 
WRITE TOUR COMMENTS:
 
     
  Date:  
  Name:  
  Email:  
  Comments:  
  =