Select Page

Upaya penyelamatan kawasan hutan dari hari ke hari semakin berkembang. Instrumen hukum telah mengatur serta memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjaga hutan secara langsung. Namun acapkali masyarakat terbentur soal ketidaktahuan terhadap aturan hukum yang berlaku. Semisal untuk mengakses informasi HGU, HPH atau produk kebijakan terkait kehutanan dan sumberdaya alam. Tak jarang pada kasus tertentu, masyarakat dihadapkan pada jerat kriminalisasi untuk memperjuangkan hak mereka sendiri.  

Atas dasar tersebut, KKI Warsi bersama LBH Padang dan KI (Komisi Informasi) Sumatera Barat mengadakan sosialisasi keterbukaan informasi publik di kantor wali nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung (22/7/2019). Hadir dalam kegiatan ini, Enam Lembaga Pengelola Hutan Nagari di Sumpur Kudus Yang terdiri dari LPHN Tanjung Bonai Aur, Unggan, Sumpur Kudus, Silantai, Manganti dan HKM Sungai Tuo nagari tanjung Labuah.

Pada kesempatan itu komisioner komisi informasi Sumbar menyampaikan bahwa Komisi Informasi berdiri atas mandat dari undang-undang  no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sejak Komisi informasi sumbar berdiri di tahun 2014, KI terus mensosialisasikan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi publik dari badan publik.

“Informasi publik merupakan informasi yang berhubungan dengan badan publik dan berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau badan publik,” jelas Adrian Tuswandi, selaku ketua KI Sumbar.  

“Badan publik sendiri merupakan badan yang menerima sebagian atau keseluruhan anggarannya dari pembiayaan Negara maupun oraganisasi nonpemerintah yang menerima sumbangan dari masyarakat,” sambungnya lagi.

Disamping itu, Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada prinsipnya telah menjamin hak warga Negara untuk mengetahui seluruh informasi publik termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat ataupun LPHN dapat mengajukan permohonan informasi publik terkait pengelolaan sumber daya alam kepada pemerintah dengan mengirimkan surat permohonan informasi publik ke instansi terkait, “apabila tidak ditanggapi, bisa mengajukan keberatan kepada pimpinan pengelola informasi tersebut. Jika tidak juga ditanggapi maka bisa mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat. Komisi informasi akan menyidangkan sengketa tersebut melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang,” kata pria yang akrab disapa Toaik.

KI Sumbar juga menyampaikan agar LPHN sebagai badan publik, karena menerima pembiayaan dari dana nagari untuk terbuka terhadap seluruh rencana dan kegiatan serta pembiayaan kepada masyarakat dalam konteks mengelola hutan nagari. “Keterbukaan LPHN dimaksudkan agar ada partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan nagari sehingga hutan bisa terkelola dengan optimal demi meningkatkan kesejahteraan bersama dan fungsi ekologisnya,” terangnya.

Perwakilan LPHN yang hadir pada kegiatan ini menyambut antusias sosialisasi yang disampaikan oleh KI Sumbar. “Masyarakat jadi tahu tentang hak mereka dalam mengakses informasi publik terkait pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Sekaligus kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin pertemuan LPHN di landscape Sumpur Kudus,” terang Khattab, Ketua LPHN Unggan.

Ditemui di lokasi, Mita, selaku fasilitator komunitas KKI Warsi di Nagari Tanjung Bonai Aur menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara diskusi dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi pengelolaan SDA dan pemaparan hasil survey biodiversity LPHN.

“Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah diselenggarakannya survey lanjutan oleh masing-masing LPHN dengan pendanaan nagari dam diselenggarakannya pertemuan lanjutan pada bulan november. Selain menambah data mengenai satwa dan tumbuhan, LPHN akan mencari titik-titik jasa lingkungan potensial. Beberapa nagari akan menambah data mengenai kerusakan hutan nagari (akibat bencana alam dan aktivitas manusia),” tutup Mita.