Select Page

Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat semakin signifikan. Secara capaian, perhutanan sosial Sumbar sudah mencapai 206.903 Ha dari 500.000 Ha kawasan yang ditargetkan. Dukungan dari sisi regulasi pun sudah dipersiapkan dengan terbitnya Pergub No. 52 tahun 2018 tentang pedoman fasilitasi Perhutanan Sosial. Tentu, sinergitas dengan semua pihak dan instansi terkait harus didorong untuk menyambut baik inisiatif tersebut, begitupun keterlibatan proaktif Pemerintah Kabupaten.

Pada level kabupaten, Sijunjung merupakan salah satu daerah yang signifikan dalam implementasi perhutanan sosial dari sebelumnya dikenal sebagai daerah yang marak illegal loging. Sampai saat ini, Sijunjung menyumbang 29.565 Ha kawasan perhutanan sosial, dengan 22 unit pengelola yang terbagi kedalam 18 LPHN, 3 unit Hutan Kemasyarakatan, dan 1 unit Hutan Tanaman Rakyat. Dari angka ini, persentase perhutanan sosial Sijunjung mencapai 16,8 persen dari total luas seluruh kawasan hutan Sijunjung yang mencapai 175.943 Ha. Capaian ini menempatkan luas kawasan perhutanan sosial Sijunjung di nomor 4, dibawah Pasaman, Solok Selatan, Lima Puluh Kota. Beberapa potensi usaha perhutanan sosial pun sudah banyak dimanfaatkan masyarakat.

“Seperti pengelolaan madu di HKm Batu Bapayuang Nagari Latang, teh gaharu oleh KTH Putra Harapan Nagari Padang laweh, pengelolaan HHBK Rotan di Nagari Paru, pengelolaan getah pinus di Nagari Tanjung Labuah dan Tanjung Bonai Aur, pengelolaan padi organik dan ekowisata di Sumpur Kudus serta pengelolaan ekowisata di Buluh Kasok,” terang Yudi selaku Pendamping Komunitas KKI Warsi.

Peluang Integrasi Kebijakan

Atas dasar ini, Warsi melihat ada peluang untuk membangun inisiaitif integrasi Perhutanan Sosial dengan kebijakan Pembangunan Daerah Sijunjung. Komunikasi awal segera dibangun untuk menyelaraskan visi antara Warsi dan Pemerintah Daerah Sijunjung. Upaya ini disambut baik dengan terlaksananya pertemuan bersama Sekretaris Daerah Sijunjung, Zefnihan, Selasa (21/8) bertempat di ruangan sekretaris daerah Sijunjung.

“Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif Warsi untuk mengintegrasikan Perhutanan Sosial dengan perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.

Apalagi saat ini pemerintah daerah Sijunjung tengah mempersiapkan kawasan Geopark sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. “Geopark silokek yang sudah terdaftar sebagai salah satu geopark nasional kedepannya akan dikembangkan dan menjadi prioritas Daerah. Kami sudah membentuk sekretariat dan tim yang mempersiapkannya, baik dari akademisi maupun NGO. Bahkan saya sendiri yang terlibat selaku Ketua Pengelola Geopark,” sambungnya.

Warsi melihat ada sinkronisasi antara Perhutanan Sosial dan Geopark Sijunjung. Berada di dua lokasi kecamatan, yakni kecamatan Sijunjung dan Sumpur Kudus, beberapa nagari di kawasan geopark merupakan pemegang izin perhutanan sosial. “Dari analisis peta, ada 10 unit LPHN dan 1 HTR serta 4 nagari tengah proses usulan yang berada di kawasan geopark, dengan total luas kawasan perhutanan sosial mencapai 23.446 Ha, sementara itu dalam proses pengusulan mencapai 11.294 Ha. Artinya lebih dari 79 persen kawasan perhutanan sosial sijunjung (22 unit) berada di kawasan Geopark. Angka ini sangat signifikan sekali, sejalan dengan inisiatif Pemda terkait Geopark” kata Ahmad Salim, spesialis GIS KKI Warsi.

Prinsip perhutanan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan selama ini sealur dengan prinsip wisata dan konservasi dalam pengembangan Geopark Silokek. “Geopark Silokek dan Perhutanan Sosial itu saling berkait. Kita tidak mungkin melarang masyarakat begitu saja untuk beraktivitas atau memanfaatkan hasil hutan. Selama ini, masyarakat hanya dijelaskan kalau kawasan hutan lindung tidak boleh dimanfaatkan, sehingga dilarang untuk diakses. Namun, tidak dicarikan solusi alternatif untuk kebutuhan ekonomi mereka. Geopark Silokek adalah salah satu jawaban atas persoalan itu” kata Zefnihan.

Terkait dengan inisiatif membangun integrasi antara Perhutanan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Daerah, akan diadakan pertemuan lanjutan demi mematangkan konsep. Mengingat targetan dari insiatif tersebut bersifat inklusif, maka perlu ditunjuk instansi yang bersifat multisektoral.

“Didalam upaya integrasi Perhutanan Sosial kedalam Kebijakan Pembangunan Daerah Sijunjung, saya selaku perwakilan Pemda akan menunjuk Bappeda supaya inisiatif ini bisa diturunkan ke banyak OPD terkait. Saya akan menyambungkan tim warsi dengan kepala Bappeda. Setelah itu silahkan kawan-kawan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan Bappeda terkait pematangan konsep pelaksanaan kegiatan,” kata Zefnihan.

“Sembari itu, saya akan membantu mengkomunikasikan dengan Bupati, terkait rencana untuk meminta beliau sebagai keynote speaker. Saya juga meminta agar sekretariat GIC (Geopark Information Center) dijadikan sebagai sekretariat bersama yang bisa digunakan tim KKI Warsi dalam persiapan menjelang kegiatan nanti,” sambungnya.  

Asrul Aziz S, selaku Koordinator Lapangan KKI Warsi menjelaskan kegiatan nanti akan dikonsep dalam workshop yang menghadirkan semua pihak. “Harapannya Workshop nanti akan menghadirkan seluruh OPD yang terkait dalam pembangunan daerah Sijunjung terutama tim pengelola Geopark Silokek. Kesediaan Bupati sebagai keynote speaker tentu sangat kita harapkan sekali. Dukungan dan kesamaan visi untuk mengintegrasikan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan akan menghasilkan satu regulasi daerah yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sijunjung,” tutupnya.