Select Page

Isu perhutanan sosial bukan lagi menjadi isu domestik suatu negara. Saat ini eskalasi terhadap pembahasan terkait Perhutanan Sosial sudah menjadi bahan pembicaraan di forum internasional, tak terkecuali ASEAN salah satunya. Oleh karena itu, selama lima hari dari tanggal tanggal 22-26 juli 2019, dengan diikuti oleh delapan negara ASEAN, yakni Thailand, Indonesia, Laos, Myanmar, Philipina, Malaysia, Vietnam dan Kamboja telah diadakan Workshop “Partnership for Providing Strong and Clear Tenure Rights: Ensuring Social Forestry Delivers in ASEAN,” dengan Thailand bertindak selaku tuan rumah.Pada workshop ini KKI Warsi turut diundang menjadi salah satu peserta yang diwakili oleh Ahmad Salim Ridwan, Spesialis GIS KKI Warsi.

Kegiatan yang pada hari pertama dipusatkan di Kantor RECOFTC (The Centre for People And Forest) Bangkok, Thailand, dan 4 hari berikutnya dilakukan di uthai thani, sophanburi province, bertujuan untuk berbagi pengalaman tentang pengembangan tenurial dan perhutanan sosial di ASEAN berdasarkan pengalaman negara masing-masing sejak tahun 2010, identifikasi dampak perhutanan sosial sebagai tantangan dan peluang menuju percepatan perhutanan sosial hingga tahun 2030, serta mengidentifikasi lingkungan yang memungkinkan untuk dijadikan areal perhutanan sosial dan perkembangan tenurial di tingkat nasional, sub-regional, dan inisiatif regional di level ASEAN tentunya.

Workshop yang dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion, dimulai dengan pemaparan masing-masing peserta untuk menggali informasi tentang Perhutanan Sosial di masing-masing Negara. Ahmad Salim Ridwan, selaku perwakilan Warsi menyampaikan bahwa ada banyak dampak signifikan yang dirasakan sejak adanya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Pertama, peningkatan kapasitas masyarakat; mulai dari pengetahuan masyarakat tentang ruang, aspek legal, penggunaan teknologi, dan perlindungan kawasan, kedua, dukungan pemerintah; selama ini dalam perkembangan perhutanan sosial, masyarakat berswadaya sendiri dan dibantu CSO dalam budgeting kegiatan maupun pendampingan di masyarakat.  sekarang perhutanan sosial bisa diakses melalui dana desa. Ketiga, masyarakat dapat membangun jaringan baik dengan pemerintah maupun dengan swasta; ini membuktikan bahwa masyarakat telah memiliki kekuatan yang besar dalam penguasaan lahan. Biasanya masyarakat yang mengikuti keinginan swasta. Namun sekarang masyarakat dapat berbicara lebih dalam pengelolaan lahan dan kawasan. Keempat, adanya alternatif mata pencaharian masyarakat dari pengelolaan jasa lingkungan dan HHBK, kelima serta perhutanan sosial mampu mengurangi tingkat deforestasi,” terangnya.

Selanjutnya juga Warsi melihat bahwa perkembangan “Perhutanan Sosial di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Ini terbukti dengan adanya ± 2.068.011 Ha  dan  4.914 Unit SK diberikan askes kelola kepada masyarakat,” sambungnya.

Langkah besar ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa dukungan semua pihak. Program perhutanan sosial merupakan pengejewantahan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah serta CSO yang saling mendukung satu sama lain. Kedepannya implementasi Perhutanan sosial yang sudah dilakukan di beberapa daerah harus di dukung dengan peningkatan kapasitas SDM yang akan mengelola Perhutanan Sosial, demi capaian-capaian besar kedepannya.

“Kita juga menyadari bahwa semua hal diatas dapat tercapai berkat kerjasama antar pihak dalam perkembangan perhutanan sosial. Karena jika kita berbicara Perhutanan Sosial, maka tidak hanya sampai masyarakat mendapatkan SK dari kementerian, namun juga bagaimana rencana kerja yang telah disusun oleh masyarakat dapat terimplementasikan,” jelas Ahmad Salim.

Dengan semakin massifnya realisasi perhutanan sosial pada beberapa tahun terakhir, “kedepan akan banyak PR besar yang harus dipikirkan oleh banyak pihak dan juga lintas sektoral dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa rencana kerja PHBM yang telah dibuat oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik sehingga dapat terwujud pengelolaan hutan lestari dan perbaikan ekonomi masyarakat tingkat lokal,” jelasnya.  

Terkait dengan workshop ini, KKI Warsi menyebutkan bahwa inisiatif dan pengalaman dalam pendampingan perhutanan sosial yang dilakukan selama ini diharapkan bisa menjadi sharing study bagi pegiat perhutanan sosial di ASEAN. “Selanjutnya hasil dari FGD ini diharapkan menjadi media belajar bagi masing-masing negara untuk mengetahui apa yang sudah bagus dan perlu ditingkatkan, serta apa yang masih lemah untuk diperbaiki oleh masing masing negara,” tutup Pria yang akrab disapa Salim ini.