Select Page

Sekitar 80 orang perwakilan masing-masing LPHN (Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari) dan BUMDes/Nag (Badan Usaha Milik Desa/Nagari) dari 33 nagari/desa di 9 kabupaten di Sumatera Barat dan 1 kabupaten dari Jambi hadir pada gelaran Workshop Nasional Integrasi PHBM dan BUMDes dalam Peningkatan Ekonomi Desa-Hutan Secara Berkelanjutan, Selasa, 08 Oktober 2019, bertempat di ruang pertemuan Imelda Hotel, Padang.

Workshop yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada pengurus LPHN dan BUMDes terkait inisiaitif untuk mengelola potensi lokal yang ada di dalam atau disekitar hutan nagari/desa, memiliki keluaran agar para peserta mampu menghasilkan desain sederhana perencanaan usaha yang ada di BUMDes atau KUPS pada tataran LPHN dengan berbasiskan pada potensi yang ada di hutan nagari atau hutan desa.

Febrian Alyuswan, Kasubdit pengembangan usaha BUMDes menyampaikan ada beberapa program prioritas Kemendes terkait dengan pengembangan BUMDes. “Ada empat kegiatan prioritas Kemendes PDTT, yaitu Produk unggulan kawasan desa, BUMDes, Embung desa, dan Sarana olahraga desa. Namun, BUMDes menjadi yang paling strategis karena sentra perkonomian di desa dikelola sepenuhnya oleh BUMDes,” jelasnya.

Strategisnya posisi BUMDes membuka peluang bagi masyarakat desa untuk mengidentifikasi potensi lokal unggulan yang bisa dimanfaatkan sebagai unit usaha BUMDes, terutama bagi masyarakat yang telah memilik hak kelola hutan sosial.

Namun, masyarakat selaku pemegang hak kelola hutan sosial selama ini memiliki kendala pada menentukan pengelolaan potensi yang bisa dikembangkan dari hutan sosial. “Tujuan skema perhutanan sosial yakni : legalitas atau kepastian pengelolaan, akses kelola kawasan, penyelesaian konflik dan berkembangnya sumber mata pencarian. Hal ini selaras dengan pilar perhutanan sosial, yaitu tata kuasa, tata kelola, tata usaha, dan tata niaga. Tapi pemahamanan ini tidak dibarengi oleh kemampuan untuk mengembang potensi kawasan yang dimiliki” terang Riche Rahma Dewita, Koordinator Program KKI Warsi.

Dengan memahami konsep dasar perhutanan sosial, harusnya masyarakat dan pengelola Hutan desa/hutan nagari tidak lagi memiliki keterhambatan dari sisi pengelolaan. Ketika hak kelola sudah didapatkan melalui SK Perhutanan Sosial, pada tahapannya selanjutnya adalah menentukan potensi yang bisa dikembangkan dalam kerangka memenuhi pilar tata usaha dan tata niaga.
“Pada prinsipnya hutan sosial memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat pemilik hak kelola, seperti pengelolaan potensi HHBK, Jasa Lingkungan dan Ekowisata. Padahal bila diurai lebiih lanjut potensi rotan, manau, jernang, hingga potensi wisata air terjun banyak tersebar disekitaran hutan nagari/desa. Tentu, apabila potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik maka, akan mendatang manfaat secara ekonomi bagi masyarakat,” sambung Riche.

Tantangan selanjutnya dalam pengelolaan potensi hutan nagari yang akan diintegrasikan dengan rencana usaha pada BUMDes adalah mengenai ketersediaan produk serta keberlanjutan produk agar tetap bertahan di pasar. “Secara tahapan, pengembangan usaha di wilayah Perhutanan Sosial terdiri atas lima langkah : pemetaan potensi SDA dan pasar, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan teknologi, pengembangan produk dan memastikan keberlanjutan pasar,” Kata Riche. Apalagi dukungan kebijakan untuk mendorong integrasi Hak kelola Hutan Sosial (PHBM) dan BUMDes sudah banyak dikeluarkan. “Dukungan kebijakan integrasi PHBM dan BUMDes sudah banyak dengan adanya Kebijakan nasional terkait BUMDes/Nag, masuknya Perhutanan Sosial kedalam RPJMN Pemerintah Pusat, diakomodirnya PS menjadi renstra di Sumbar dan Jambi serta Pergub Sumbar 52 tahun 2018 tentang fasilitasi perhutanan sosial. Tinggal bagaimana masyarakat mampu mengambil peluang yang telah ada,” tambahnya.

Namun ketersediaan potensi yang ada di kawasan hutan sosial mesti dibarengi dengan kecakapan masyarakat untuk mengembangkan ide bisnis. “Dalam memilih ide bisnis atau usaha BUMDes ada empat hal penting yang mesti dimiliki, legal atau status hukum unit usaha yang dibentuk, passion, pasar, dan keberlanjutan usaha,” kata Datuk Ferdi, Direktur Sekolah BUMDes Indonesia.

Oleh karena itu, penting agar BUMDes senantiasa melakukan konsolidasi dengan unit usaha yang ada di desa dan memikirkan strategi pengembangan usaha melalui analisa kelayakan usaha.