Select Page

KKI Warsi bekersama dengan KI (Komisi Informasi) Sumatera Barat dan LBH Padang pada Sabtu (16/8/2019) lalu telah mengadakan Roadshow keterbukaan Informasi Publik, bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Lubuk Karak, Kabupaten Dharmasraya. Roadshow ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait hak atas informasi kepada masyarakat, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Hadir pada acara ini perwakilan LPHN dan masyarakat dari dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Karak dan Gunung Selasih.

Dalam penyampaiannya, Arif Yumardi, Komisioner KI Sumatera Barat, menjelaskan bahwa Komisi informasi adalah lembaga mandiri. “Fungsi KI adalah menjalankan undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonligitasi,” terangnya.

Pada dasarnya, pemegang hak kelola Perhutanan Sosial (ataupun masyarakat secara umum) memiliki hak atas informasi. “Hak untuk tahu program, anggaran dan kebijakan serta data publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Instansi pemerintah baik pemerintah nagari, kabupaten, provinsi dan pusat wajib memberikan informasi melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),” sambung Arif.

Arif juga menjelaskan terkait alur permohonan informasi yang diajukan masyarakat. “Kedepan Nagari selaku salah satu Badan Publik wajib mempunyai PPID. Adapun alur pengajuan informasi diawali dengan mengajukan surat permohonan informasi ke PPID instansi sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Setelah 10 hari ditambah 7 hari kerja apabila tidak dijawab ajukan keberatan kepada atasan badan publik. Atasan badan pubik harus merespon atas keberatan dan memberikan informasi yang diminta selama 30 hari kerja. Jika selama 30 hari kerja tidak ada respon dari atasan badan publik maka pemohon informasi bisa menggugat badan publik ke Komisi Informasi daerah (KID) tingkat Provinsi atau ke Komisi Informasi Pusat (KIP) jika ditigkat provinsi belum terbentuk,” jelasnya.

Dalam kasus Nagari Lubuk Karak, ada beberapa titik tanah ulayat masyarakat masuk kedalam konsesi perusahaan. “Kami merasa kehilangan ulayat yang sudah masuk kedalam izin kawasan perusahaan, dan masyarakat tidak memiliki data perjanjian dan dokumen hukum perusahaan. Sementara itu, perusahaan tidak memberikan informasi terkait luas areal konsesi dan batas-batas yang jelas.” terang Aditiawarman Dt. Rajo Indo, Sekretaris LPHN Lubuk Karak.

Upaya-upaya untuk melepaskan tanah ulayat sebenarnya telah dilakukan, namun seringkali terbentur dengan data dan dokumen hukum penting yang bisa menguatkan klaim masyarakat. “Masyarakat tidak memiliki dokumen hukum, perjanjian untuk menguatkan posisi mereka,” Tambah Aditiawarman.

Pelatihan yang dilakukan oleh Warsi bersama dengan KI Sumbar dan LBH Padang sangat membantu masyarakat memahami haknya tentang kemungkinan untuk mengakses data-data penting untuk mendukung upaya melepaskan tanah ulayat dari areal konsesi perusahaan.

“Setelah mendapatkan pemahaman melalui sosialisasi keterbukaan Informasi Publik, kami akan melakukan upaya permohonan informasi pada perusahaan maupun kementerian sebagai data awal bagi masyarakat untuk melakukan advokasi kedepan,” tutupnya.