Select Page
Pemaparan mengenai Pertanian Organik di Simancuang oleh Koordinator Program KKI Warsi, Riche Rahma Dewita (3/10).

Bali samba jo bareh, buek rumah jo bareh lo, apo-apo jo bareh sadonyo, yo nagari awak ko sabana nagari cap padi, (Beli keperluan rumah tangga dengan beras, buat rumah dengan beras, apa-apa semua dengan beras, yo desa kita ini desa cap padi)

Begitulah selentingan yang terdengar dari ibu-ibu yang tengah berkumpul di UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) Simancuang untuk mempersiapkan acara panen perdana padi organik yang telah tersertifikasi dan penyerahan sertifikasi organik oleh LSO Sumatera Barat, Rabu, 03 Oktober 2019 di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

Selentingan ini disambut oleh Koordinator Program KKI Warsi, Riche Rahma Dewita dalam penyampaiannya bahwa pengembangan beras organik di Simancuang bukanlah sesuatu yang ujug-ujug muncul tanpa ada kondisi yang melatar belakangi.

“Jorong Simancuang merupakan salah satu lumbung beras terbesar di Solok Selatan, luas lahan sawah yang ada di Simancuang mencapai 200 Ha yang terdiri dari 70 KK. Karenanya, Masyarakat Simancuang bergantung sepenuhnya pada hasil panen padi, mulai dari urusan membeli perlengkapan dapur, uang jajan anak-anak hingga biaya membangun rumah, digantungkan dari hasil panen padi. Inilah yang mendasari munculnya istilah yang disampaikan ibu-ibu tadi” terang Riche.

Riche juga merefleksi kebelakang terkait kehadiran Warsi dan aktivitas pendampingan yang dilakukan hingga munculnya pertanian organik Simancung. “Warsi hadir di Simancuang sejak tahun 2009, kemudian melakukan aktivitas pendampingan serta pengusulan hutan nagari pada 2010. Legalitas hutan nagari Alam Pauh Duo diperoleh pada 2011, dan disusunlah Rencana Kerja LPHN dengan salah satunya adalah menjadikan Simancuang sebagai basis pertanian organik,” jelasnya.

Upaya penerapan pertanian organik di Simancuang baru mulai dilakukan implementasi lapangan pada tahun 2016 oleh KKI Warsi dengan melibatkan PPO Santiago selaku mitra. “Pertanian sawah organik di Simancuang merupakan inisiatif yang terhubung dengan perhutanan sosial. Ketersediaan air bagi pertanian berkorelasi langsung dengan terjaganya hutan. Apalagi pertanian organik dilakukan dengan tanpa adanya intervensi kimia yang justru memiliki dampak negatif bagi lingkungan,” terangnya.

Saat ini, sawah organik di Simancuang sudah masuk pemanenan ke 6, namun untuk padi yang tersertifikasi organik merupakan pemanenan perdana. “Karena sertifikasi LSO diperoleh pada akhir desember 2018 lalu seluas 8,9 ha, dari 18 ha yang diusulkan,” sebut Riche.

Dari sisi hasil, panen pada periode sekarang ini mencapai 20,8 ton sedangkan kebutuhan konsumsi lokal Simancuang hanya 3 ton saja. “Berarti ada surplus beras sekitar 18 ton yang bisa diusahakan menjadi rencana pengembangan bisnis beras organik,” tambahnya.

Maka agar potensi beras organik yang ada di Simancuang bisa memberikan manfaat dari segi ekonomi sebagai sumber pemasukan alternatif bagi masyarakat, perlu dibentuk kelembagaan khusus yang mengurus rencana usaha dan pengembangan beras organik. Tentu, setelah pembentukan kelembagaan, penting agar diatur oleh mekanisme perencanaan usaha yang matang. “Setelah dilakukan rapat kelompok SL Organik Usaha Bersama dan LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) Simancuang Nagari Alam Pauh Duo disepakati bentuk kelembagaan yang dipilih adalah KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang keanggotaannya dipilih dari perwakilan dua kelompok tersebut,” jelas Riche.

Agar KUPS ini bisa langsung bekerja dan pengembangan usaha beras organik Simancuang bisa dimulai, telah diberikan bantuan modal dan dukungan peralatan tambahan dari KKI Warsi melalui kerjasama dengan TFCA Sumatera. “Warsi dan TFCA Sumatera telah memberikan bantuan modal pengembangan bisnis beras organik kepada KUPS. Dukungan modal akan diberikan dalam dua tahapan, serta bantuan pengadaan sealer, vacuum sealer, dan timbangan digital,” terangnya. 

Produk Beras Organik Simancuang yang telah di launching (3/10).

Antusiasme Petani Organik Simancuang

Juliatra, selaku petani organik Simancuang yang mempresentasikan kilas balik pertanian organik di Simancuang menyampaikan “bahwa masyarakat terutama kelompok Usaha Bersama menyambut baik dukungan dari semua pihak dalam pengembangan bisnis beras organik Simancuang. Karena usaha ini baru dirintis, maka kami sampaikan pada Warsi, dinas pertanian, maupun insitusi terkait untuk mendukung pemasaran beras organik Simancuang,” jelasnya.

Juli atra menambahkan bahwa “kami sudah punya merk sendiri, bahkan sudah punya kemasan. Harapannya beras organik Simancuang bisa dipasarkan keluar, sehingga bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, selain juga mengenalkan Simancuang ke masyarakat banyak,” katanya.

Mengingat sertifikasi organik yang diperoleh bukan datang dengan tiba-tiba, ada serangkaian panjang proses yang dijalani. Mulai dari ikut sekolah lapang (SL) sawah organik, praktek di labor lapangan, panen labor lapangan serta mulai melakukan penanaman padi organik di sawah masing-masing, hingga mendapatkan sertifikasi organik pada akhir desember lalu.  “Dalam rentang tahun 2016 hingga sekarang ini, sudah banyak yang kita lalui sebagai kelompok usaha bersama dengan 28 orang anggota, yang meskipun setelah keluar sertifikasi LSO, hanya ada 19 anggota yang padinya masuk kedalam peta sertifikasi organik. Namun, kita akan tetap berjuang bersama agar sawah anggota yang belum masuk sertifikasi agar diusulkan kembali nantinya,” tegas Erizal Effendi, Ketua Kelompok Petani Organik Hamparan Bersama.

Sementara itu, Burhan, General Manager Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat menyebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan sertfikasi organik tidak mudah, ada serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. “Pada level Pemerintahan Provinsi, pertanian organik merupakan salah satu program untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Ada beberapa rangkaian penilaian yang dilalui sebelum memperoleh sertifikat. Pertama, usulan dari petani, kedua, audit dokumen, ketiga, inspeksi lapangan oleh LSO, Ketiga sidang penentuan oleh LSO, serta keempat, keputusan lulus atau tidaknya,” terang Burhan.

Ia juga menjelaskan bahwa sertifikasi organik akan terus dipantau, tidak akan dilepaskan begitu saja. “Sertifikasi organik berlaku tiga tahun, pengawasan akan tetap berjalan. Setiap tahun LSO akan melakukan surveillance untuk menentukan konsisten atau tidaknya petani menerapkan pertanian organik. Kalau tidak konsisten konsekuensinya akan dibekukan,” tambahnya.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian Solok Selatan, Lusi Susanti selaku Sekretaris Dinas Pertanian Solok menyampaikan bahwa “Kepala Dinas telah berpesan agar kawasan Simancuang dijadikan sentra pertanian organik. Kalau sekarang ini baru 20 ha yang menerapkan pertanian organik dengan 8,9 Ha yang sudah tersertifikasi organik. Untuk kedepannya, diharapkan agar 200 Ha kawasan persawahan di Simancuang dialihkan menjadi sawah organik keseluruhannya,” tutup lusi.