Dalam rangka mendukung upaya kelompok perhutanan sosial mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan, KKI Warsi bersama KPHP Tebo Timur Unit X menyelengarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Usaha Agroforestri pada Area Izin Perhutanan Sosial di Kabupaten Tebo pada Selasa-Rabu (16-17/2). Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang peserta yang berasal dari 9 kelompok penerima izin perhutanan sosial di Kabupaten Tebo diantaranya petani dari Kelompok Tani Hutan (KTH) HTR Bungo Pandan, Koperasi HTR Teriti Jaya, KTH HTR Padukuhan Mandiri, petani dari Gapoktan HKm Kilis Bersatu, petani HTR Setia Jaya Mandiri, Koperasi HTR Sepenat Alam Lestari, Koptanhut HTR Alam Hijau Makmur, Gapoktan Rimba Lestari, KTH Sumber Lestari, dan 5 orang peserta yang berasal dari penyuluh kehutanan KPHP Tebo Timur.

Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk membekali komunitas dan penyuluh terkait kiat dan upaya dalam memahami secara mendalam teknik dan skema agroforestry dalam pemanfaatan areal Perhutanan Sosial sehingga baik komunitas pengelolaa dan pendamping dapat memahami pengetahuan dan praktik terkait skema agroforestry dalam mengembangkan usaha di areal Perhutanan Sosial sehingga ke depan baik peserta dan penyuluh/pendamping dapat saling bersinergi menerapkan skema agroforestry dalam pengembangan usaha di areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Tebo.

Pelatihan diselenggarakan dalam bentuk pembekalan berupa materi tentang Teknik dan Praktik Pengembangan Agrosforestry di Area Perhutanan Sosial yang dipaparkan secara mendalam oleh Dr. Forst. Bambang Irawan, selaku narasumber dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi (FPUNJA), yang menjabarkan terkait bagaimana teknik dan praktik pengembangan Agrosforestry di Area Perhutanan Sosial. Bambang yang notabene mantan Dekan Fakultas Kehutanan UNJA menjelaskan, skema agroforestry adalah sistem tanam yang melakukan penanaman tanaman kombinasi atau campuran dalam satu hamparan lahan. Kombinasi jenis tanamannya dapat berupa campuran tanaman kehutanan dan pertanian, misalnya petani dapat menanam kelapa, kakao, dan nanas dalam satu hamparan. Dengan teknik tanam agroforestri, pemilik lahan dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dan keanekaragaman hayati akan tetap didapatkan. Menurut Bambang, berbeda dengan pemanfaatan kayu saja yang dianggap memang menguntungkan secara ekonomi, namun biodiversitasnya akan sangat rendah. Bambang Irawan, menuturkan, skema agorofrestry merupakan bentuk jalan tengah yang menguntungkan bagi masyarakat karena di satu sisi akan meningkatkan ekonomi dan disisi lain pengkayaan biodiversity serta keberlanjutan sumber daya alam juga terjaga. “Dilihat dari aspek ekonomi, penerapan sistem agroforestry memiliki masa depan yang cerah, sebagai sebuah sistem yang memadukan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, maka akan memungkinkan naiknya produktifitas hasil panen. Logikanya setiap nilai tambahan memiliki nilai jual masing-masing, ketika dalam sistem agroforestry dikombinasikan dengan tanaman komersial maka total pendapatan pasca panen akan melimpah. Besar kecilnya nilai ekonomi jenis-jenis produk agroforestry sangat bergantung pada jumlah produk yang diambil, frekuensi pengambilan serta harga tiap satuannya”. Bambang menjelaskan, “Agroforestri akan sangat cocok untuk memaksimalkan penggunaan lahan di areal perhutanan sosial. Pada sela-sela tanaman keras kita bisa menanam tanaman pertanian seperti kedelai dan nanas. Namun kita harus memperhatikan jarak tanamnya”

Manfaat Agroforestry

Menurut Bambang, sistem tanam ini sebenarnya sudah dipraktikkan di kebanyakan sistem kebun masyarakat dan biasa dikenal juga dengan istilah kebun campur atau campur sari. Namun, dari hasil analisis yang dilakukannya, kendala saat ini lebih pada soal bagaimana pengetahuan itu diintensifkan dan dikembangkan lagi oleh masyarakat pengelola perhutanan sosial ditengah imingan usaha berbasis kayu yang hanya bertumpu pada modal besar sehingga sering bertumpu pada industri perusahaan. Menurutnya, pengelolaan mandiri area perhutanan sosial adalah cita cita besar yang harus didukung. Keuntungan lain dari sistem agroforestri menurut Dr. Bambang ialah yakni petani dapat memanfaatkan setiap sampah organik yang ada di kebunnya seperti ranting, daun kering untuk dijadikan pupuk. Dengan pemanfaatan daun, rumput dan ranting kering menjadi pupuk, petani seharusnya tidak perlu lagi melakukan pembakaran dan tentu akan menekan resiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, sistem agroforestri sangatlah cocok dipraktekkan di seluruh skema perhutanan sosial apakah itu hutan desa, hutan adat, kemitraan kehutanan, hutan kemasyarakatan, apalagi hutan tanaman rakyat.

Lebih jauh Bambang menambahkan, pada dasarnya ada dua pola skema agroforestry. Pertama agroforestry yang diterapkan di areal dapat berupa agroforestry sederhana yang hanya memadukan dua komoditi saja, yaitu tanaman kayu dan pertanian, sedangkan selanjutnya disebut agroforestry kompleks, yaitu memadukan beberapa tanaman kehutanan dengan beberapa tanaman pertanian. Di dalam pengembangan pola agroforestry ini perlu diperhatikan jenis komoditi yang akan dicampur, jarak tanam, dan waktu penanamannya. Jika salah dalam pemilihan jenis komoditi, maka tidak keuntungan yang diperoleh, melainkan kompetisi di antara komoditi yang ditanam. Menurut Bambang, kedua skema ini cocok diterapkan di area perhutanan sosial yang ada di tebo. “Tinggal melihat karakteristik lahannya saja” Tuturnya.

Selain penyampaian materi, pelatihan juga dilanjutkan dengan praktik lapangan selama satu hari penuh di lahan KTH Gapoktan Rimba Lestari. Praktik yang dilakukan berupa pengkayaan tanaman di sela-sela tanaman karet. Pengkayaan dilakukan dengan penanaman komoditi pinang, jengkol, sengon, dan meranti. Pada pelaksanaan praktik, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok. Setiap kelompok menanam beberapa bibit yang telah disediakan. Dalam proses penanaman ini langsung menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama pemaparan materi dan simulasi dengan mempertimbangkan jarak tanam, ukuran lubang tanam, dan sebagainya. Rangkaian praktek ini juga merekam berbagai proses pembelajaran dan sharing antar kelompok sehingga didapat formulasi-formulasi karakteristik yang berbeda satu sama lain oleh masing-masing kelompok baik tipologi komoditi, kualitas tanah, dan pengetahuan local masing-masing petani

Suhirman, Pemateri dari KPHP Tebo Timur Unit X, dalam sela-sela praktik lapangan, memberikan pandangan bahwa skema sgroforestry di area perizinan Perhutanan Sosial memberikan keuntungan ekologi, ekonomi, dan sosial. Membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan. Hal senada juga ditegaskan oleh Lily Angraini, Forester KKI Warsi, yang memandu jalannya kegiatan praktik lapangan. Lily menjelaskan, bahwa melalui pola tanam agroforesty akan sangat bermanfaat untuk konservasi tanah dan air, dapat mencegah erosi, pemeliharaan dan pemulihan produktivitas lahan.

Berawal dari Asesmen Lapangan dan Diskusi Komunitas

Sebelumnya, selama periode September-November 2020, KKI Warsi telah melakukan assessment keruangan, kelembagaan dan diskusi dengan berbagai komunitas dampingan pengelolaa perhutanan sosial khsususnya skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) di beberapa wilayah izin Perhutanan Sosial di Kabupaten Tebo khususnya di wilayah KPH Tebo Timur Unit X. Dari hasil assessment dan diskusi yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa masih banyak komunitas pengelola perhutanan sosial masih belum memaksimalkan areal tanam dengan melakukan intensifikasi pertanian di area izin perhutanan sosial mereka.

Teguh Al Ikhsan, Fasiltator KKI WARSI di Kabupaten Tebo mengatakan, berdasarkan analisis Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun oleh komunitas di beberapa izin Perhutanan Sosial di Kabupaten Tebo, pada dasarnya sudah terdapat pengalokasian lahan peruntukkan tanaman agroforestry, akan tetapi di lahan peruntukkan tersebut belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena sebahagian besar pengelola izin belum memahami agroforestry dengan baik mulai dari teknik agroforestry itu sendiri, pola, manfaat, akses serta peluang pasarnya. “Maka dari itu kami memandang perlu adanya pengetahuan usaha untuk mengelola hutan dan lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan perubahan pola pikir masyarakat dalam memanfatkan lahan. Salah satu cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui peningkatan kapasitas pengembangan usaha agroforestry pada areal izin Perhutanan Sosial” ungkapnya.

Salah satu peserta pelatihan, Senan, petani dari HTR Bungo Pandan menyatakan bahwa di desa mereka setiap tahun selalu terjadi peningkatan volume banjir. “di tempat kami setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan air banjir. Tahun ini ada kenaikan 60 sentimeter. Jelas sekali ini karena laju pembukaan tutupan hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga tutupan hutan. Mungkin agroforestri ini bisa menjadi solusinya. Kami berharap semua pihak mendukung upaya kami mengembangan agroforest di areal kami”

Dukungan Kebijakan Pembangunan Daerah

Septiansyah, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tebo yang hadir dalam acara, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan KKI Warsi bersama KPHP Tebo Timur. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan program kebijakan pembangunan yang tengah didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, dimana sejak bulan Agustus 2020, bersama KKI WARSI dan Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Bangda Kemendagri), secara bersama-sama juga telah mendiseminasikan dan mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:  552/1391/SJ tertanggal 13 Februari 2020 kepada Gubernur se-Indonesia dan Bupati se-Indonesia dalam rangka mengkonsolidasikan dukungan bagi pengembangan usaha Perhutanan Sosial oleh Gubernur dan Bupati se-Indonesia.

Septiansyah mengatakan, bahwa disamping sejak tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tebo telah memasukan kegiatan perhutanan sosial dalam revisi RPJMD Kabupaten Tebo, Septiansyah menegaskan bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Sekretaris Daerah, juga telah menerbitkan Surat Edaran No.05010/BAPPEDA&LITBANG-2/XII/2020, kepada seluruh camat di Kabupaten Tebo yang isinya memerintahkan seluruh pemerintah kecamatan dan desa di Kabupaten Tebo untuk mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial melalui dukungan dana desa. “Kebijakan ini sendiri adalah respon kami atas upaya yang didorong oleh Pemerintah melalui Bangda Kemendagri dan KKI Warsi untuk saling mensinkronkan kebijakan daerah untuk mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial. Maka mulai dengan tahun ini seluruh kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Tebo bisa terfasilitasi pendanaannya melalui dana desa. Dan hal ini sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat. Kami harap bersama KKI Warsi dan KPH kami bisa bersinergi kedepannya untuk memaksimalkan upaya ini. Jadi seluruh kelompok dapat menyampaikan kebutuhan dan rencana kerjanya di musrembang desa agar kegiatan mereka dapat didukung oleh dana desa”

Kurangi Deforestasi dan Emisi Karbon

Asrul Aziz Sigalingging, Kordinator Proyek KKI Warsi, menuturkan, agroforestry merupakan salah satu cara untuk mengurangi laju deforestasi atau konversi hutan dengan tidak mengurangi fungsi hutan itu sendiri. Disamping manfaat ekonomi, sistem agroforestry membuat tutupan tanah menjadi lebat sehingga mengurangi emisi karbon dan membuat tanah menjadi lebih subur serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi-fungsi hutan yang diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap gangguan hutan.

“Dengan cara demikian, selain meningkatkan kesejahteraan petani, petani juga diharapkan dapat berperan aktif dan mandiri dalam usaha penyelamatan dan pencegahan kerusakan hutan dan lahan. Agroforestry sangat diharapkan dapat membantu untuk mengoptimalkan hasil penggunaan lahan secara berkelanjutan untuk menjamin dan memperbaiki taraf hidup petani” Tuturnya.

Disisi lain, Aziz Sigalingging juga menambahkan, bahwa saat ini ada fenomena korporasi Hutan Tanaman Industri mulai melakukan ekspansi lahan dengan memanfaatkan areal izin perhutanan sosial terkhusus pada skema HTR untuk pemanfaatakan kayu dan areal tanaman. “Targetnya memanfaatkan kayu dan perluasan areal tanam seperti akasisa, ekaliptus dan jabon. Tapi itu menimbulkan ketergantungan yang tidak relevan pada sistem monokultur. Namun, harus diingat bahwa dinamika kerjasama kemitraan HTI-HTR di lapangan umumnya mengarah pada orientasi pada pemanfaatan kayu semisal melalui penyiapan lahan (land clearing) dan areal peruntukan penanaman kayu industry. Kemitraan HTI dengan HTR jarang sekali mencakup pengelolaan agroforest, dsb. Padahal, berdasarkan analisis Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun oleh komunitas di beberapa izin Perhutanan Sosial di Kabupaten Tebo, pada dasarnya mereka sudah mengalokasikan peruntukkan tanaman agroforestry, akan tetapi di lahan peruntukkan tersebut belum terkelola karena tadi, disebabkan sebahagian besar pengelola izin belum memahami skema agroforestry. Disisi lain korporasi menawari untuk kerjasama pemanfaatan kayu sehingga konsentrasi untuk mengembangkan agroforestry sering tidak menjadi pilihan. Jadi tidak aple to aple jika membandingkan HTR yang bermitra dengan HTI dalam mengelola kayu dibandingkan dengan HTR mandiri yang lebih mengutamakan pengembangan usaha lainnya semisal agroforest.

“Nah, ini tantangan untuk menjawab pengelolaan perhutanan sosial yang mandiri yang tidak yang harus kita jawab”