Pertanggal 13 februari 2020, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menjadi pijakan penting dalam kemajuan dan masa depan perhutanan sosial. Ada secercah harapan baru untuk pengelolaan hutan lestari dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, pelibatan kementerian lain diluar dari domain KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada pengelolaan kawasan hutan, bukan hal baru. Pada tahun 2017, Kemendagri juga sudah pernah terlibat dalam pertemuan untuk melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian kelembagaan KPH sebagai UPTD Provinsi. Berbeda dari fasilitasi pada tahun 2017, surat edaran mendagri No 522/1392/SJ tahun 2020 secara rigit dan jelas mengatur mengenai Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Artinya ada pergeseran paradigma kebijakan, bila sebelumnya terfokus pada aspek regulasi, namun sekarang ini sudah menyasar pada aspek teknis dan fasilitasi.

Pada prinsipnya, nuansa kebatinan kebijakan baru ini, sejalan dengan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 yang menempatkan Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, sebagai program pengentasan kemiskinan. Visi RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk transformasi Indonesia menuju negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), maka alur kerja perhutanan sosial pun didorong untuk pengembangan usaha, sembari merampungkan percepatan usulan kawasan perhutanan sosial sesuai target RPJMN 2015-2019 yang baru mencapai 4,2 juta ha, dari target seluas 12,7 Juta Ha.

Ada tiga poin utama yang diatur dalam pengentasan kemiskinan yang dimaksud, yaitu membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

Hal ini, setali dengan poin kebijakan dalam Surat Edaran Mendagri tentang dukungan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial yang secara kongkret mengatur agar pemerintah daerah mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah, Meningkatkan keterlibatan stakeholders non pemerintah, memfasilitasi kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial masuk dalam agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa; mendorong Badan Usaha Milik Daerah dan mitra swasta untuk dapat berperan aktif menampung dan/atau memasarkan produk hasil usaha perhutanan sosial; serta memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pemegang izin dari bank daerah setempat.

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Secara regulasi, usaha perhutanan sosial berfokus pada pengelolaan potensi yang berada di kawasan perhutanan sosial, meliputi pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hasil hutan kayu (HHK), serta jasa lingkungan/ekowisata, yang berazaskan kelestarian dan ekonomi. Pada rencana kerja KLHK tahun 2020, anggaran pada program bina usaha Perhutanan sosial dan hutan adat sebesar 235 miliar rupiah untuk pengembangan 2.647 KUPS yang terkategori mandiri, . Anggaran ini cukup besar, tapi berbanding terbalik dengan data KLHK tahun 2019, yang menyatakan bahwa ada 25.863 desa di dalam dan disekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga, dengan 1,7 juta rumah tangga masuk kedalam kategori miskin. Ada serangkaian tugas besar dilapangan yang mesti dibenahi.  

Berdasarkan pengalaman fasilitasi kelompok usaha perhutanan sosial oleh KKI WARSI di Sumatra Barat, setidaknya sudah ada 28 KUPS atau UMKM yang sudah difasilitasi. 15 diantaranya dikategorikan gold (sudah memiliki unit usaha dan memasarkan produk), dan 9 termasuk kategori silver (sudah menyusun rencana kerja dan melakukan kegiatan usaha). Artinya sebagian besar kelompok usaha masih terkendala pada peningkatan kapasitas, bentuk kelembagaan, perizinan, modal dan keberlanjutan usaha. Meskipun begitu, setidaknya ada 2 KUPS yang sudah masuk kategori platinum (telah memiliki jangkauan pasar yang luas), yaitu LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) Simarasok, Kabupaten Agam dengan usaha getah pinus dan KUPS Simancuang Kabupaten Solok Selatan dengan pengembangan usaha beras organik. Dalam rentang tahun 2020, LPHN Simarasok sudah merampungkan transaksi hingga 77 juta rupiah, dan akan terus berlangsung. Sedangkan KUPS Simancuang pernah merampungkan transaksi beras organik sebanyak 1,4 ton dengan nilai jual 14.000/kg, berbeda dari harga beras konvensional 14.000/1,6 kg. Praktek baik (best practice) dalam pengembangan usaha oleh stakeholders non pemerintah ini, merupakan pembelajaran yang mesti diperkuat.

Keterlibatan stakeholders non pemerintah dalam pengembangan usaha perhutanan sosial memang telah menjadi salah satu poin penting dalam surat edaran mendagri. Sebab, efektivitas dalam pengembangan usaha, akan dapat dicapai ketika semua pihak yang berhubungan dengan fasilitasi dan pengembangan program di bidang lingkungan dan kehutanan terlibat secara penuh. Penekanan terkait keterlibatan stakeholders non pemerintah menunjukkan bukti komitmen kuat agar persepsi mengenai pengembangan perhutanan sosial tidak hanya domain instansi kehutanan, tapi semua pihak yang bisa mendukung peningkatan sosio-ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek sosio-ekologis kawasan hutan. Pelibatan stakeholders non pemerintah sekaligus menjadi alternatif mengatasi persoalan keterbatasan anggaran dan SDM yang disediakan pemerintah.  

Tidak sampai disitu, konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah membuat perluasan kewenangan berpusat pada pemerintah daerah. Jika selama ini, kerangka kerja aturan perhutanan sosial belum menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah, maka dengan adanya surat edaran mendagri selaku instansi otoritatif yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, bisa mengintervensi agar program Perhutanan Sosial masuk kedalam dokumen rencana pembangunan daerah. Artinya paradigma Perhutanan sosial yang masih dipandang sebagai kebijakan nasional dan kehutanan, didomestifikasi kedalam poin-poin rencana prioritas pembangunan daerah, yang bisa menyumbang PAD dari sektor kehutanan untuk pemasukan daerah. Padahal nilai ekonomi potensi Perhutanan Sosial terutama dari sektor HHBK masih sangat menjanjikan.

Menurut data KLHK pada bulan agustus 2018 total produksi HHBK tercatat sebanyak 358.000 ton, yang sebagian besar justru disumbangkan oleh HTI dan perum Perhutani, sementara kontribusi dari KPH hanya 1 persen. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mematok produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) atau produk nonkayu pada 2020 mencapai 718.847,97 ton dari baseline 2019 yang hanya 342.819,17 ton.

Poin instruksi agar pemerintah daerah memasukkan pengembangan usaha perhutanan sosial kedalam dokumen rencana pembangunan daerah, akan lebih efektif lagi bila dibarengi dengan pembentukan BUMD dengan fokus usaha pada penampungan hasil perhutanan sosial sesuai dengan instruksi surat edaran mendagri. Kehadiran BUMD Perhutanan sosial selain berkontribusi untuk memutus rantai kendala pemasaran dan modal yang dialami oleh KUPS, tentu target KLHK agar produksi HHBK tahun 2020 meningkat akan bisa dicapai. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikawal hingga proses implementasi dilapangan, sehingga pemerataan hasil ekonomi dari sektor kehutanan bisa menyasar langsung ke masyarakat. Dengan harapan agar tujuan perhutanan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dengan tetap menjaga kelestarian hutan akan dapat tercapai.    

Artikel ini telah tayang di Koran Tempo (25/9/2020)

error: Content is protected !!