Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Serampas

Masyarakat Marga Serampas sudah sejak nenek moyangnya hidup bergandengan dengan hutan. Pola pengelolaan hutan yang dimunculkan pemerintah dengan hadirnya Taman Nasional Kerinci selat dan juga tingginya perambahan di sekitar Serampas membuat masyarakatnya resah. Konon menurut dokumen-dokumen lama Serampas sudah diakui keberadaannya oleh Kesultanan Jambi. Masyarakatnyapun sudah mengelola alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara arif dan lestari mengingat posisi mereka yang berada di pegunungan. Guna melestarikan keberlangsungan komunitas ini beserta kearifan lokalnya, terutama kearifan lokal dalam menjaga hutan, diperlukan payung hukum yang jelas dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Menyadari pentingnya hal itu, masyarakat Serampas bersama KKI WARSI berupaya mendorong DPRD Kabupaten Merangin membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Serampas. Pengajuan ranperda ini juga relevan dengan implementasi putusan MK 35 terkait hutan adat dan peraturan perundangg-undangan terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Adapun subtsansi dari ranperda ini bersifat deklaratif, mengakui, dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Serampas yang selama ini terabaikan. Dengan adanya Perda ini hak-hak hukum adat masyarakat Serampas dapat dipulihkan dan menjadi pintu masuk untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah adat Serampas.

Setelah melewati proses panjang, ranperda ini akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin dalam rapat paripurna Februari 2016. Perda ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Serampas dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokalnya, terutama dalam menjaga hutan adat dengan arif dan berkelanjutan.