KKI Warsi mengikuti sosialisasi Road map Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Bupati Pesisir Selatan Selasa 13 Juni 2023. Sosialisasi ini dipimpin oleh Sekda Pesisir Selatan Mawardi Roska. Sebelumnya Sekretariat Pokja PPS Pesisir Selatan tim Kelompok Kerja PPS Pessel, yang melibatkan instansi terkait termasuk NGO telah menyelesaikan Draf Road Map PPS Pessel.
Roadmap Perhutanan Sosial ini disusun sebagai landasan atau acuan para pihak dalam pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran. Regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menjadi pendukung terhadap implementasi pengembangan perhutanan sosial di Pesisir Selatan.
Pessel memiliki peluang untuk Perluasan Perhutanan Sosial sebanyak 5.000 ha/tahun. Dari proses yang sudah berjalan, selain meningkatkan capaian areal PS namun juga penting untuk penguatan pasca izin Perhutanan Sosial, melalui penguatan tata kelola usaha perhutanan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan serta melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi usaha dan produk PS. “Dalam Road Map juga diatur untuk koordinasi dan komunikasi multi pihak dalam mendorong sinergisitas untuk pengelolaan Perhutanan Sosial,”kata Sekretaris Pokja PPS Pessel Zaitul Ikhlas.
Dalam kegiatan ini juga mengemuka untuk penggunaan dana desa guna mendukung kegiatan perhutanan sosial. Di sejumlah nagari yang sudah memiliki izin perhutanan sosial juga telah bertumbuh usaha-usaha perhutanan sosial. untuk mengembangkan usaha ini dibutuhkan akses permodalan dan dukungan pendanaan. “Kedepannya diharapkan regulasinya jelas seperti dimasukan bahwa boleh dianggarkan dana desa untuk kegiatan Perhutanan Sosial. Di Pesisir Selatan sebenarnya sudah ada rancangan kegiatan seperti rancangan dana afirmasi di Merangin, semoga bisa segera terealisasi guna mendukung usaha masyarakat,” kata Mukhtar/Dinas PMD.
Koordinator Program KKI Warsi Ade Canda yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan Pemerintah Kabupaten bisa melahirkan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan Perhutanan Sosial. Regulasi yang menaunginya adalah Perpres No. 28 tahun 2023 mengenai kegiatan kolaborasi terpadu multi pihak dalam fasilitasi perhutanan sosial, yang bisa menjadi peluang dukungan berupa SK bupati untuk mengalokasikan dana afirmasi untuk perhutanan sosial dan dukungan serta sinergi antar OPD untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Dalam rapat sosialisasi draf road map ini, masing-masing OPD telah memperlihatkan komitmennya untuk mendukung perhutanan sosial, sehingga program ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk mempertahankan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Road Map PPS Pessel ini direncanakan akan di launching oleh Bupati Pessel dalam waktu dekat setelah menghimpun masukan-masukan dari seluruh OPD terkait yang hadir dalam sosialisasi ini.