PHBM: Hutan Nagari

Pada prinsipnya Hutan Nagari sama dengan Hutan Desa. Sumatera Barat sejak tahun 2000 dengan semangat kembali ke nagari, sehingga PHBM di daerah ini juga menyesuaikan sehingga skema yang muncul adalah Hutan Nagari. Untuk PHBM ini, Sumatera Barat sudah memiliki road map target pencapaian rekognisi areal PHBM seluas 500.000 ha selama 5 tahun. Target ini merupakan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang terluas di Indonesia. Untuk mewujudkan ini Sumbar telah memiliki arah kebijakan dalam pengelolaan hutan, yaitu aktivitas kehutanan berbasis nagari, mengutamakan partisipasi dan bagi manfaat, meningkatkan tanggung jawab masyarakat lokal dan memberikan jaminan kelola hutan jangka panjang. Sehingga akan menjadikan Sumbar menjadi provinsi terkemuka dalam pengelolaan sumber daya alam berbasiskan kearifan lokal.

Salah satu capaiannya yaitu adanya pengakuan hak kelola masyarakat. Pemerintah Sumatera Barat melalui kelompok Kerja PHBM yang dimotori Dinas kehutanan Sumbar dan WARSI sudah mengidentifikasi lebih dari 110 nagari yang berpotensi untuk mendapatkan hak kelola dengan skema-skema yang sesuai dengan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, merupakan salah satu langkah mengembalikan kedaulatan masyarakat atas sumber dayanya.