Capaian perhutanan sosial di Provinsi Jambi sudah lebih 200 ribu ha. Untuk mencapai marwah perhutanan sosial dengan tujuan perlindungan sumber daya hutan dan mensejahterakan masyarakat, maka perhutanan sosial harus menjadi program kerja di semua instansi pemerintah termasuk di daerah. Untuk membahas pelibatan lintas instansi mendukung pengelolaan perhutanan sosial ini, BAPPEDA Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan dan KKI Warsi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai peluang tantangan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang pemberdayaan dan fasilitasi masyarakat penerima izin perhutanan sosial yang ada di Provinsi Jambi, Rabu (22/9). Acara ini dihadiri oleh Biro Perekonomian Sekretarian Daerah Provinsi Jambi, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) Provinsi Jambi. FGD ini merupakan diskusi lanjutan terkait dengan diskusi lintas OPD membahas peluang dukungan program dari masing – masing OPD untuk pembangunan perhutanan sosial.

Donie Iskandar, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, dalam sambutannya menyambut baik mengenai perencanaan Pergub ini dan cukup optimis terkait dengan pengundangan Pergub mengenai perhutanan sosial. “Harapannya nanti kita bukan lagi membicarakan apakah aka nada peraturan gubernur atau tidak terkait dengan perhutanan sosial ini, namun harus segera kita undangkan peraturan gubernur terkait dengan perhutanan sosial,” kata Donie.

Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya ada banyak potensi yang bisa dikelola terkait dengan persetujuan perhutanan sosial yang ada di provinsi jambi. “Maka dari itu perlu dukungan dari semua pihak untuk mendukung ini, karena permasalahan yang ada sekarang ini adalah terkait dengan kegiatan pasca izin dari persetujuan yang telah didapatkan oleh masyarakat,” ujar Donie.

Ade Candra, Koordinator Program KKI Warsi, mengatakan bahwa potensi – potensi yang ada di areal perhutanan sosial sangat banyak untuk sekarang ini, namun memang perlu dukungan dari para pihak untuk mengelola potensi tersebut. “Maka dari itu, perlu adanya peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan perhutanan sosial di provinsi jambi seperti yang ada di SUMBAR yang mana telah mengeluarkan PERGUB tahun 2018 tentang pengelolaan perhutanan sosial tersebut,” kata Ade.

Selain itu, Khairul Abrori, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jambi, dalam paparannya mengungkapkan bahwa dengan adanya perhutanan sosial ini, terlihat jelas adanya manfaat dari izin perhutanan sosial yang di berikan kepada masyarakat. “Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, maupun NGO dalam program kegiatan perhutanan sosial. Maka dari itu, perlu adanya FGD lanjutan untuk terciptanya Pergub pengelolaan perhutanan sosial di provinsi jambi,” ujar Khairul.

Gushendra, Kepala Bidang PPMA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, mengatakan bahwa PS hadir untuk menjawab permasalah – permasalahan di sekitar kawasan hutan, diantaranya kesenjangan / kemiskinan masyarakat disekitar hutan, kurangnya pembangunan di sekitar kawasan, selanjutnya adalah urbanisasi dari desa ke kota, dan juga potensi kegiatan ilegal cukup tinggi di sekitar hutan, pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat. “Ruang Lingkup Pergub ini harapannya nanti bisa mengakomodir baik itu fasilitasi kegiatan, kelembagaan, hingga monitoring kegiatan,” ungkapnya.

FGD ini juga dihadiri oleh Dr. Helmi, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang menjelaskan peluang untuk dibuatnya Pergub mengenai perhutanan sosial ini. “Ada beberapa dasar dalam membuat peraturan perundang-undangan, yang pertama jika itu diamanatkan langsung oleh peraturan yang lebih tinggi diatasnya dan terbentuk secara organik , kemudian yang kedua dapat dibuat jika terdapat kebutuhan terkait dengan peraturan tersebut sehingga menjadi peraturan anorganik,” kata Helmi.

Helmi menjelaskan bahwa urgensi pergub mengenai perhutanan sosial ini dibentuk karena ada kebutuhan terkait dengan kolaborasi dari OPD-OPD, pihak swasta dan berbagai pihak lainnya untuk turut membantu dalam pengelolaan perhutanan sosial. “ Pergub dapat diusulkan dari Non pemerintah (NGO, Pokja, Perguruan Tinggi), namun yang umum dilakukan oleh instansi teknis, dalam hal ini dishut bekerjasama dengan bappeda. Dalam perumusan pergub ini dapat dibentuk tim yang melibatkan multipihak dan tim ahli. Sebaiknya ada naskah akademik atau kajian yang menjadi dasar penyusunan pergub tersebut,” tambah Helmi.

Di akhir pertemuan, semua pihak yang terlibat bersepakan untuk membentuk suatu tim khusus untuk menyiapkan kajian serta draft naskah akademik untuk mengajukan Pergub tersebut. Tim yang dimaksud terdiri dari Bappeda Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KKI Warsi, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Helmi selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi,serta Pokja PS Provinsi Jambi.

Sebelumnya, KKI Warsi telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi mendorong kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan bahkan sebelum dikenalkannya nomenklatur Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Pusat. Bersama Bappeda Provinsi Jambi, Warsi mendorong diakomodirnya kegiatan – kegiatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jambi 2015 – 2020. Kerjasama mendorong kebijakan ini terus berlanjut pada tahun 2020 dengan penyusunan RPJMD Teknokratik dan Ranwal RPJMD 2021 – 2026 yang mengakomodir Perhutanan Sosial sebagai salah satu program prioritas.

Pada tahun 2020 Warsi bersama Bappeda Provinsi Jambi mengadakan diskusi lintas OPD membahas peluang dukungan program dari masing – masing OPD untuk pembangunan PS. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh luasan izin PS di Provinsi Jambi sudah mencapai 60% dari target yang ditentukan, akan tetapi jumlah izin yang luas ini belum di imbangi dengan peningkatan kualitas pengelolan izin yang telah diberikan. Dari hasil diskusi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa OPD siap untuk mengalokasikan program untuk penerima izin PS, hanya saja OPD teknis tingkat provinsi membutuhkan data – data penerima izin di Provinsi Jambi. Kebutuhan yang paling penting adalah regulasi teknis tingkat provinsi sebagai dasar hukum bagi OPD untuk mengalokasikan aggaran dan program bagi penerima izin PS sehingga dibutuhkan Pergub untuk mengisi kekosongan tersebut.