Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan, mengapresiasi desa-desa yang sudah menerapkan sistem informasi desa dengan menggunakan dana desa.
Hal ini disampaikan Suhandani Koordinator Kelompok Substansi Pendampingan Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan Kementrian Desa dan PDTT, saat mengunjungi Desa Nahakramu Baru di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau Kalimantan Utara Jumat (17/2).
“Ini yang dibutuhkan desa-desa, mereka bisa memahami kondisi ruang, kondisi sosial melalui data yang tercatat dengan baik dan dilakukan mereka sendiri, kami berterima kasih kepada Warsi yang sudah mendukung masyarakat untuk adanya sistem informasi desa ini,” kata Suhandani Koordinator Kelompok Substansi Pendampingan Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan Kementrian Desa dan PDTT.
Menempuh 5 jam perjalanan dari Malinau Kota, untuk mengunjungi Nahakramu, yang kini sudah bisa diakses secara online melalui website nahakramubaru.desa.id. “Ini menjadi modal kita untuk mengembangkan potensi desanya, dengan sumber daya yang dimiliki. Data yang sudah ada dan di tata dengan baik, akan menjadi cerminan bagi masyarakat desa untuk melakukan perencanaan pembangunan berbasis potensi yang dimiliki,” kata Suhandari.
Kementrian desa, mendukung upaya-upaya masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya, sehingga mereka bisa meraih kesejahteraan. “Ini yang menjadi cita-cita kita bersama,”kata Suhandani.
Melihat kondisi yang masyarakat Nahakramu yang berada jauh di dalam hutan, dengan akses yang masih cukup sulit, Suhandani mendorong masyarakat untuk serius dengan sistem informasi yang bisa dipadukan dengan keterampilan digital lainnya. “Melihat kondisi ini, masyarakat harus menemukan potensi mereka yang bernilai tinggi, kementrian akan mendukung dengan program-program yang relevan, tapi usulannya harus dari masyarakat, sehingga ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya dan meraih manfaat dari usulan itu,” kata Suhandani.
Nahakramu Baru merupakan satu dai 16 desa dampingan KKI Warsi di Kabupaten Malinau. Kegiatan Warsi adalah melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial dan Sistem Informasi dari Desa, sejak 2018. Saat ini sudah ada 16 desa yang difasilitasi dengan pencapaian 6 SK dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Perhutanan Sosial dan 8 desa mengelola potensi ruang mikro aplikasi informasi desa (PRM AID) yang sudah mendapat legalitas dari Kementrian Komunikasi dan Informasi dengan adanya domain desa.id. Desa-desa pengelola perhutanan sosial, Desa Long Pada, Long Nyau, Long Jalan, Long Lake, Mirau dan Laban Nyarit.
Dua desa lainnya, Long rat dan Belayan dalam proses untuk mendapatkan legalitas pengelolaan hutan dari Kemen LHK. Dengan aplikasi ini juga sekaligus menjadi website resmi desa. Aplikasi ini bisa diakses secara online dan offline yaitu : https://datadian.desa.id/, https://apauping.desa.id/, https://longalango.desa.id/, https://longjalan.desa.id/, https://longpada.desa.id/, https://metut.desa.id/, http://nahakramubaru.desa.id/ dan https://tanjungnanga.desa.id/. “Kita mendorong masyarakat bisa menjadi mandiri dengan potensi yang dimiliki, dan ini kita awali dengan kepastian wilayah melalui pendataan spasial yang dilakukan oleh masyarakat sendiri,” kata Adi Junedi Direktur KKI Warsi yang mendampingi Kunjungan Kemendes Ke Nahakramu Baru.
Pendataan spasial dan dilanjutkan dengan pendataan sosial menjadi modal utama masyarakat desa untuk menemukenali potensi mereka, sehingga bisa menyusun skala prioritas untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Warsi dalam hal ini membantu untuk menjadikannya data berbasis digital yang bisa diakses dan dikelola oleh masyarakat langsung melalui sistem informasi desa,”kata Adi Junedi.
Kepala Desa Naha Kramu Baru Alang Unyat mengatakan, saat ini pemerintah desa mengalokasikan anggaran dana desa untuk melakukan pengumpulan data spasial dan sosial, yang akan digunakan mendorong kepastian wilayah administratif desa. Nahakramu Baru sebelumnya merupakan Disebutkannya, dalam kunjungan ini, Warsi berharap inisiatif yang sudah dikembangkan bersama masyarakat bisa menjadi model pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam mereka berbasis kearifan lokal, yang bernilai secara ekonomi dan ekologi.
Kunjungan lapangan Kemendes ini ini merupakan rangkaian kegiatan konsultasi publik yang dilakukan KKI Warsi bersama dengan pemerintah Kabupaten Malinau dengan Merangkai kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat desa di kawasan frontier melalui sistem informasi potensi ruang mikro dan perhutanan sosial.
Dalam kunjungan ini turut hadir Sekretaris Camat Malinau Selatan Hulu, Nerleyson. “Kami terimakasih sekali, dengan diskusi langsung dengan kementrian desa yang difasilitasi Warsi bisa hadir langsung bersama masyarakat kami, semoga ini menjadi pencerahan bagi kami untuk bergerak maju membangun desa,” kata Nerleyson.