Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit atau yang biasa disebut dengan moratorium sawit akan berakhir 19 September 2021.  Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mendesak presiden untuk memperpanjang moratorium sawit. Perpanjangan ini penting dilakukan mengingat masih banyak tugas perbaikan tata kelola sawit, penyelesaian konflik tenurial serta permasalahan ekologi yang diakibatkan oleh masifnya perkembangan perkebunan kelapa sawit yang belum tertangani dengan baik.

Untuk Provinsi Jambi, keberadaan perkebunan kelapa sawit cukup mendominasi. Hampir seperempat luas Provinsi Jambi telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari data KKI Warsi, terdapat 1,3 juta ha kebun kelapa sawit baik itu milik perusahaan ataupun milik masyarakat.  

Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi, mengatakan bahwa perlu adanya upaya lanjutan terkait dengan moratorium sawit ini. “Masih banyak permasalahan perkebunan sawit yang sudah ada seperti  konflik tenurial dan sawit di lahan gambut yang belum memenuhi kaidah pengelolaan gambut berkelanjutan,”kata Rudi Syaf.

Di samping itu, penguasaan lahan perkebunan saat ini terlihat ketimpangan antara perusahaan dengan masyarakat. Di sisi lain perusahaan masih sangat kuat untuk penambahan lahan usaha, sehingga berdampak pada upaya untuk mengelola kawasan masyarakat dengan pola-pola tertentu. Kondisi ini, dari segi sosial akan menyebabkan masyarakat kehilangan lahan garapan dan pada akhirnya mereka menjadi buruh di perusahaan. “Ketimpangan ini pada akhirnya hanya akan memiskinkan masyarakat pemilik lahan,”katanya.

Di samping itu, secara ekologi, keberadaan sawit utamanya di lahan gambut mesti di evaluasi. “Hampir di setiap musim kemarau kebun sawit di areal gambut mengalami kebakaran, sekat kanal sebagai syarat untuk menjaga muka air gambut masih belum dilakukan,”kata Rudi.

Demikian juga dengan konflik tenurial yang melibatkan masyarakat adat, sebagaimana yang dialami Orang Rimba. Dari data KKI Warsi, terdapat 441 KK Orang Rimba, yang hidup  di bawah perkebunan  sawit  di Provinsi Jambi, yaitu di konsesi PT Sari Aditya Loka, Astra Group di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, PT Bahana Karya Semesta (SMART) Kabupaten  Sarolangun, PT Kresna Duta Agroindo (SMART) Sarolangun, PT Sawit Harum Makmur, Citra Sawit Harum (Group Harum) di Kabupaten  Bungo dan PT Satya Kisma Usaha (SMART) di Bungo.

“Orang Rimba yang berada di areal kebun sawit ini masih belum diakomodir, belum ada pengakuan ruang hidup untuk kelangsungan hidup mereka,”kata Rudi.

Sehingga konflik tenurial yang terjadi tidak juga kunjung selesai. Perlu keseriusan lagi baik itu dari pemerintah sebagai pemberi izin hingga perusahaan penerima izin untuk secara bertanggung jawab mengakomodir kebutuhan lahan bagi masyarakat adat yang ada di dalamnya.

Moratorium sawit dinilai sangat penting untuk pemulihan ekologi dan keadilan pemanfaatan lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit sudah sangat tinggi bahkan hingga ke areal penggunaan lain (APL) yang seharusnya dapat dikelola oleh masyarakat.

Perkebunan sawit yang ada saat ini dinilai sudah cukup. Saatnya Indonesia mengembangkan aneka tumbuhan lain, yang lebih ramah lingkungan dan juga bernilai ekonomi tinggi. Sebagaimana keinginan presiden yang pernah di sampaikan beberapa tahun lalu di hadapan penerima izin perhutanan sosial di Jambi tahun 2018. Sawit kita sudah sangat luas, dan harus dikembangkan komoditas lain yang juga bernilai ekonomi dan juga baik secara ekologi

Maka dari itu menurut Rudi, perpanjangan moratorium sawit ini perlu dilakukan bahkan dipermanenkan untuk selamanya. Kita mesti berubah ke arah keberagaan komoditas untuk tetap menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial di masyarakat. “Selain itu perlu juga dibuat peta alur untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah sangat kompleks ini, sehingga upaya yang dilakukan tidak sia – sia,” tutup Rudi.