“Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Sepenggal lirik lagu “Kolam Susu” yang dipopulerkan oleh Koes Ploes pada dekade 70-an lalu, menggambarkan betapa subur dan kayanya tanah yang ada di Indonesia. Berbagai jenis tanaman baik itu kayu dan non kayu tumbuh subur di bumi pertiwi ini. Kawasan hutan yang menjadi rumah bagi berbagai tanaman serta mahluk hidup, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat indonesia, termasuk bagi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan yang luas, baik itu hutan produksi, hutan produksi terbatas dan kawasan konservasi membuat Provinsi Jambi menyimpan berbagai ragam potensi sumber daya alam. Potensi tersebut diantaranya hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan terutama potensi hasil hutan kayu. Jambi juga merupakan produsen kayu dari hutan produksi.  Ini merupakan sebuah anugerah sekaligus tantangan bagi Provinsi Jambi dalam mengelola kawasan hutan produksi secara lestari.

Jambi pernah surga kayu. Secara legal dengan adanya izin hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri yang diberikan kepada sejumlah pengusaha, maupun  melalui kegiatan illegal.  Kayu yang berada di Provinsi Jambi menyebar hingga ke pulau Jawa, bahkan hingga ke negara Eropa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor kayu terbesar di dunia pada dekade 90-an. Namun, banyaknya kayu yang berasal dari kawasan hutan membuat masyarakat internasional meragukan kayu yang berasal di Indonesia.

Setelah melalui proses serta perdebatan yang panjang, terciptalah suatu sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa kayu yang berasal dari Indonesia merupakan kayu yang berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistem tersebut diberi nama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi legalitas kayu dan deklarasi kesesuaian oemasok. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk turunannya berasal dari sumber-sumber yang legal serta dapat diverifikasi. SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemberlakuan SVLK itu sendiri dilakukan untuk memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perkayuåan Indonesia, mengurangi praktek logging dan perdagangan illegal. Lebih dari itu SVLK juga menyiratkan komitmen dalam upaya serius dan konsisten memperbaiki tata kelola  kehutanan Indonesia melalui SVLK.

Hutan Provinsi Jambi terdiri dari beberapa Kawasan, mulai dari Kawasan Konservasi 696.334 Ha, Hutan Lindung (HL) 181.548 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 259.491 Ha, Hutan Produksi tetap (HP) 968.590 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 11.423 Ha. Dengan potensi kawasan hutan produksi sedemikian besar secara langsung menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu penopang industri kayu nasional baik untuk kebutuhan ekspor maupun dalam negeri. Tercatat pada tahun 2018 nilai ekspor kayu atau bahan dari kayu dari Provinsi Jambi mencapai sebesar 52.154.492 kg dengan nilai mencapai 41.979.115 US $. Pada tahun 2019, nilai ekspor kayu Provinsi Jambi bahkan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 67.119.832 kg atau setara 49.502.007 US $.[1] Hal tersebut membuat implementasi SVLK menjadi krusial untuk diaplikasikan secara serius oleh para pemangku kebijakan.

SVLK merupakan suatu sistem yang cukup kompleks dan dinilai dapat menjadi ikhtiar untuk mencegah beredarnya kayu yang berasal dari aktivitas illegal logging, apalagi jika poin pengawasan dijalankan oleh para pihak, baik itu Lembaga Sertifikasi (LS) ataupun pemegang kebijakan.

Usaha Diseminasi

Terkhusus di Provinsi Jambi, implementasi SVLK  belum  maksimal. Dari data KKI Warsi, untuk industri yang menerapkan SVLK dari total 127 izin di Provinsi Jambi hanya 28 izin dengan status penerbitan SVLK selebihnya terdapat 47 izin industri tidak aktif, 11 Industri dalam proses SVLK, 19 industri dicabut sertifikasi SVLK, 1 industri dibekukan sertifikasi SVLK, 2 Industri ditolak SVLK, dan 19 industri tidak ber-SVLK. Sehingga implementasi SVLK pada sektor industri di Provinsi Jambi hanya mencapai 40%. Selain itu, mayoritas industri yang mengalami pencabutan, pembekuan, penolakan, hingga tidak memiliki SVLK adalah industri skala kecil dan menengah. Industri skala kecil menengah yang tidak menerapkan SVLK tersebut terkendala dalam informasi cara memperoleh sertifikat, tidak melakukan penilikan berikutnya, dan akses biaya untuk memperoleh sertifikat. Data ini mencerminkan  industri kayu skala kecil dan menengah ini membutuhkan pendampingan dan dukungan biaya agar dapat menerapkan SVLK. Hal ini sangat penting menjadi perhatian kita semu utamanya pihak berwenang untuk menghindari masuknya bahan baku yang tidak jelas asal usulnya kedalam rantai suplai SVLK.

Karena hal tersebut, KKI Warsi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan didukung oleh FAO-FLEGT Progremme melakukan diseminasi dan pemantauan pelaksanaan SVLK di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong pelaku usaha agar dapat menerapkan SVLK secara utuh.

Selama 6 Bulan melakukan kegiatan pemantauan dan diseminasi implementasi SVLK di 85-unit manajemen yang ada di Provinsi Jambi, didapatkan 22-unit manajemen yang sudah mengimplementasikan SVLK. Sedangkan yang lainnya belum sama sekali mengetahui tentang SVLK hingga ada yang status pencabutan. Sehingga, pada unit manajemen yang telah memiliki SVLK dilakukan post-audit usaha terkait pelanggaran serta kekurangan selama implementasi SVLK dan yang belum memiliki dilakukan diseminasi dan sosialisasi. Di beberapa lokasi ditemukan ketidak-taatan pelaku usaha terkait standar-standar yang telah ditetapkan SVLK. Selain itu keluhan juga diberikan oleh beberapa unit manajemen terkait implementasi SVLK. Misalnya mengenai nilai tambah dari kayu legal yang masih sama dibanding kayu yang tidak memiliki sertifikat legal. Kemudian terkait dengan kemampuan masyarakat yang memiliki industry <2000 m3 pertahun untuk mengurus sertifikat legalitas kayu. Hal ini terjadi pada 6 gudang kayu di wilayah KPHP Tanjung Jabung Barat.

Temuan lapangan tersebut menandakan bahwa informasi mengenai SVLK belum tersampaikan dengan baik hingga tingkat tapak. SVLK memandatkan seluruh perdagangan kayu yang beredar harus legal dan mampu diverifikasi. Hal ini dapat dilihat jelas pada Perpres No. 21 tahun 2014 Pasal 10 yang menyatakan“Indonesia wajib memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke pasar-pasar non-Uni Eropa dan kayu yang diperdagangkan di pasar domestik dengan menggunakan SVLK, dan berupaya memverifikasi legalitas produk kayu yang diimpor dengan menggunakan system, bilamana dimungkinkan, yang dikembangkan untuk melaksanakan persetujuan ini.”. Hal ini menjelaskan bahwa SVLK harus dilaksanakan pada setiap korporasi dan industri dari hulu hingga hilir, dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Sehingga alasan mengenai kayu hanya dijual di dalam negeri atau nilai tambah kayu tidak dapat dibenarkan. 

Ketersediaan Pasar Kayu Legal

SVLK merupakan skema tata usaha kayu dalam pemenuhan legalitas, meskipun kita tidak dapat menampik bahwa setiap peraturan harus berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, selain melakukan kerjasama bilateral dalam rangka promosi kayu legal yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari, perlu adanya promosi dan pasar yang tegas ditingkat domestik.

Diseminasi serta penyebaran informasi yang telah dilakukan sejatinya menjadi suatu upaya untuk mewujudkan pasar kayu legal di Indonesia atau pasar domestik, bukan hanya untuk pasar ekspor. Kewajiban para pelaku industri kayu dari hulu ke hilir untuk menerapkan SVLK harus didorong agar dapat tercapainya pengelolaan hutan yang lestari.


[1] Data volume dan nilai ekspor berdasarkan asal barang dari Provinsi Jambi berdasarkan jenis komoditi 2018-2019. Provinsi Jambi Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi,2020