Select Page

Pasca PN Jambi Jatuhkan Vonis ke PT ATGA

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi menyambut baik putusan pengadilan Negeri Jambi yang memberikan hukuman maksimal kepada PT ATGA, perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.  Majelis hakim menjatuhkan  denda mengganti kerugian materiil dan lingkungan senilai Rp 590,5 miliar atas kebakaran pada 1.500 ha areal konsesi perusahaan itu.

Putusan ini harapannya segera punya kekuatan hukum tetap dan eksekusi dengan baik. “Ketika sudah berkekuatan hukum tetap, bisa menjadi yurisprudensi  untuk menjerat kasus serupa yang sudah berulang kali terjadi di Provinsi Jambi,” kata Rudi Syaf Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.

Disebutkannya putusan pengadilan ini, sangat penting karena tidak hanya menjerat perusahaan dengan kerugian materiil namun juga memasukkan unsur kerugian lingkungan dan biaya pemulihan ekosistem. “Kami menilai keputusan ini sangat tepat,  ini sebuah putusan yang diharapkan akan mampu memberi rasa adil bagi pemulihan lingkungan kita,” kata Rudi.

Dikatakannya, kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi semacam penyakit kronis yang sulit ada obatnya.  Sistem peradilan selama ini masih sangat jarang menjerat pelaku kejahatan  pembakaran hutan dengan hukuman maksimal dan memasukkan unsur lingkungan ke dalamnya.  Bahkan sangat jarang menyentuh langsung ke korporasi, apalagi sampai menjatuhkan sanksi denda yang harus dibayarkan perusahaan.  Kebanyakan yang terjadi selama ini, hanya operator lapangan dijadikan ‘tumbal’ dan perusahaan bisa lolos dari jeratan denda.  Padahal dalam denda inilah harapan untuk memberikan efek jera dan di sisi lingkungan bisa membantu untuk pemulihan ekosistem yang terbakar bisa dilakukan, walaupun sebenarnya ini sulit dilakukan.

Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi momok yang menakutkan bagi hancurnya ekosistem kita. Data KKI Warsi sepanjang 2019 terdapat 157.137 hektar hutan dan lahan yang mengalami kebakaran. Dihitung dari nilai ekologis kerusakan ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 12 Triliun. “Tingginya nilai kebakaran ini disebabkan 101.418 ha atau 64% terjadi di lahan gambut, dan hampir dari 25% berada di gambut dalam yang memiliki kedalaman lebih dari 4 meter” kata Rudi.

Lokasi karhutla di dominasi di lahan konsesi perusahaan. HPH menempati posisi pertama dengan luas 40.865 ha, disusul oleh HGU Perkebunan Sawit seluas 24.938 ha, dan HTI seluas 21.226 ha. Sebanyak 2 HPH, 14 HTI dan 5 HGU Perkebunan Sawit merupakan pemegang konsesi yang mengalami kebakaran berulang. “Perusahaan ini juga mengalami kebakaran hebat 2015 lalu, 2019 kebakaran lagi, ini menunjukkan bahwa perusahaan belum patuh pada instrumen pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan pemerintah,” Kata Rudi.

Dengan adanya putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri Jambi, perusahaan serupa yang juga terlibat kebakaran hutan dan lahan segera diseret ke meja hijau.

Dalam persiangan Senin sore (13/4) lalu, Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis kepada PT ATGA atas kebakaran lahan yang dialami perusahaan itu tahun 2015 lalu. Gugatan kepada perusahaan ini dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun lalu. Pada sidang yang diketuai Viktor Togi menyatakan perusahaan selaku tergugat harus bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan  yang timbul akibat itu.

error: Content is protected !!