Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah instrumen yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kayu yang beredar merupakan kayu yang berasal dari sumber yang jelas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.. Hal ini terdapat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 21 Tahun 2020 menggantikan Permen LHK nomor 30 tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Salah satunya adanya Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan dan Perdagangan/Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) antara Uni Eropa dan negara – negara pengekspor kayu, yang sekarang dikenal dengan lisensi FLEGT.

Segala jenis izin yang memiliki jenis produk berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) harus memiliki salah satu sertifikat yang ada di SVLK tersebut. Baik itu berupa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), yang jenis-jenis kayu-nya terdapat di dalam Permen LHK no 21 tahun 2020 tersebut, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) mulai dari yang dikelola oleh industri-industri besar hingga yang dikelola oleh masyarakat.

Namun tidak semua pelaku industri mengerti dan mengetahui terkait dengan instrumen SVLK tersebut, apalagi yang dikelola oleh masyarakat yang memiliki izin Perhutanan Sosial, sehingga mereka tidak dapat menjual HHK-nya kepada beberapa indusri besar dan tidak dapat melakukan proses ekspor karena hampir semua negara tujuan ekspor kayu dari indonesia memberika persyaratan legalitas SVLK untuk masuk ke negaranya.

Untuk itu, KKI Warsi bersama dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Batanghari pada Rabu (20/1) melakukan kegiatan Sosialisasi Kegiatan Asistensi Prinsip, Kriteria, dan Indikator SVLK Pada Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Desa Hajran yang didukung oleh FAO-EU FLEGT sebagai salah satu upaya diseminasi ke masyarakat agar mengerti dengan pelaksanaan SVLK. Desa Hajran memiliki 4 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 1 Hutan Desa di wilayahnya dengan total 1.362 Hektar. 4 HTR yang berada di desa hajran dikelola oleh 4 koperasi, yaitu Koperasi Serangam Betuah dengan luas 363 hektar, Koperasi Bagan Rajo dengan luas 301 hektar, Koperasi Khayangan Tinggi dengan luas 304 hektar, dan Koperasi Mpang Gajah dengan luas 304 hektar, serta satu Hutan Desa Pusako Tinggi seluas 90 hektar. Kelima izin tersebut berada di kawasan hutan produksi sehingga di dalam peraturan dibolehkan untuk mengambil HHK asal memenuhi persyaratan yang berlaku.

Project Officer KKI Warsi, Firdan Grita Sukma, juga mengharapkan bahwa sosialisasi dan aistensi yang dilakukan ini dapat memberikan informasi serta partisipasi masyarakat dalam menerapkan aturan serta instrumen SVLK sehingga dapat merasakan dampak positifnya secara langsung. “sebenarnya dampak positifnya sangat banyak jika masyarakat mendapatkan sertifikat dari SVLK ini, salah satunya dapat menjual ke industri-industri besar sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi.”

Firdan juga menambahkan bahwa industri besar rata – rata telah memiliki S-LK maupun S-PHPL sehingga tidak mau mengambil resiko untuk mengambil kayu dari industri yang tidak menerapkan SVLK karena khawatir sertifikatnya dapat dicabut. Selain itu pengurusan SVLK juga dapat dilakukan secara berkelompok dengan maksimal 5 kelompok untuk satu sertifikat, sehingga dapat memudahkan 5 kelompok ini untuk mendapatkan satu sertifikat dari SVLK.

Wahyudi, Penyuluh Kehutanan KPHP Batanghari yang turut serta dalam sosialisasi tersebut juga mengharapkan agar proses sertifikasi dapat dilakukan oleh pengelola HTR yang ada di Desa Hajran karna telah diberi kesempatan oleh regulasi. “karna HTR memang diperbolehkan untuk memanen hasil kayu, maka tinggal dilanjutkan saja dengan memenuhi persyaratan yang ada. KPHP akan membantu dalam proses penyusunan RKU dan RKT dari koperasi ini dan juga mendampingi 4 koperasi ini” Kata Wahyudi.

Penanggung Jawab Kepala Desa Hajran, Hudd, mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengurus dari 5 izin perhutanan sosial tersebut untuk dapat mengambil hasil kayu dari kawasannya secara legal dan berkelanjutan “harapannya memang seperti itu, jadi kita harapkan KKI Warsi dan KPHP Batanghari dapat membantu kami juga setelah sosialisasi ini untuk mendapatkan legalitas sesuai dengan SVLK itu.” Ungkapnya.

Kedepannya, KKI Warsi dan 4 koperasi pengelola HTR akan melanjutkan proses asistensi untuk memenuhi persyaratan legalitas kayu yang berada di wilayahnya, Hutan Desa tidak ikut melanjutkan karena tidak melakukan proses pemanenan kayu dan fokus terhadap pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti tanaman buah-buahan dan lainnya. SVLK sebenarnya memerlukan biaya untuk melakukan verifikasinya, namun Permen No 21 tahun 2020 memberi kesempatan untuk masyarakat yang ingin menerapkan SVLK dapat dibiayai oleh negara untuk sertifikasi pertama, “karna sertifikasi pertama inid apat dibiayai oleh pemerintah, mari sama-sama kita manfaatkan agar hasil hutan kayu yang berada di kawasan Perhutanan Sosial kita dapat memiliki landasan serta legalitas yang kuat serta dapat berkelanjutan kedepannya” tutup Firdan. (Wahyu Priyanto)