Berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya alam telah dikeluarkan agar dapat mendorong serta meningkatkan peran serta manfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya program Perhutanan Sosial. Untuk memberikan akses masyarakat mengelola hutan, pemerintah membuka peluang dengan program Perhutanan Sosial. Pemerintah menargetkan 12,7 juta ha untuk kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Secara nasional capaian perhutanan sosial nasional 4,4 juta ha.

Pengelolaan Perhutanan Sosial hari-hari ini telah melibatkan lintas sektor di tingkat kementerian hingga ke daerah. hal ini diharapkan dapat meningkatkan serta membantu untuk mencapai tujuan dari perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam ini, sudah dijalankan, namun masih harus lebih ditingkatkan dan dikontrol lebih tepat dalam implementasinya. Terkait dengan ini, pada Jum’at (19/2), Komunitas Konservasi Indonesia Warsi menyelenggarakan Webinar dengan tema “Kebijakan PSDA: Konsistensi Implementasi” yang dimoderatori oleh Firdaus Jamal sebagai salah satu bagian dalam hal melihat bagaimana implementasi kebijakan PSDA yang saat ini terjadi serta bagaimana tantangan kedepannya.

Edra Satmaidi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan dewan anggota KKI Warsi, dalam paparannya menyebutkan bahwa pada hakikatnya negara memanfaatkan hutan itu sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. “Di dalam konstitusi kita terdapat 3 aspek dalam pengelolaan hutan, yaitu aspek konservasi, aspek ekonomi dan aspek kesejahteraan masyarakat. Jadi 3 aspek inilah yang menjadi dasar dalam pengelolaan hutan di negara kita. Termasuk dalam hal kesejahteraan masyarakat,” ujar Edra.

Akademisi yang juga Dewan Anggota KKI Warsi ini mengatakan pada rezim-rezim sebelumnya masyarakat kebanyakan hanya menjadi penonton dalam hal pengelolaan hutan. Namun, sejak 2007 telah diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Permen LHK 83 tahun 2016 semakin mempermudah agar masyarakat mendapat akses dalam hal pengelolaan hutan dan kepastian hukum.  “Tujuan mulianya adanya untuk menyelesaikan masalah tenurial dan masalah-masalah lainnya di masyarakat. Hingga saat ini sudah terealisasi 4,4 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang dialokasikan,” ujarnya.

Selain itu, berbagai praktek baik mengenai pengelolaan kawasan hutan juga telah banyak dilakukan. Riche Rahma Dewita, Koordinator Proyek KKI Warsi, mengatakan bahwa berbagai pendampingan dan fasilitasi telah dilakukan oleh KKI Warsi bersama masyarakat. “Bagaimana pengalaman Warsi untuk mendorong pendekatan secara inklusi. Di awal kami menemukan bahwa masyarakat melihat peran hutan bagi mereka. Banyak desa-desa yang didampingi Warsi berada di daerah hulu sehingga keterikatan masyarakat dengan kawasan cukup tinggi. Fungsi utama hutan sebagai sumber air bagi kehidupan. Izin PS memperkuat pengetahuan masyarakat. Selain itu juga dilakukan pengembangan ekonomi yang berkonsentrasi pada jasa lingkungan,” kata riche.

Magister Antropologi Universitas Andalas ini menambahkan bahwa berbagai kegiatan telah dilakukan sehingga dapat membantu masyarakat dalam hal mengelola kawasan hutan yang izinnya telah mereka miliki. “mulai dari pemanfaatan Artificial Intelligence hingga pembuatan database sosial dan spasial dapat membantu masyarakat dalam menjaga serta mengelola kawasan hutan dan desa nya.” Ujar riche.

Hal tersebut disambut hangat oleh Dirjen PSKL KLHK, Bambang Supriyanto. “Kontribusi perhutanan sosial di era new normal dilatarbelakangi situasi bahwa situasi serta masalah yang belum selesai. Oleh karena itu pendekatannya ada 3 hal penting. Yaitu adaptasi, inovasi dan kolaborasi. Tidak akan mungkin kontribusi ps itu ada tanpa 3 hal ini,” kata bambang.

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen PDP Kemendes-PDTT, Soegito, terkait dengan hal yang akan dilakukan oleh Kemendes PDTT kedepannya. “Kebijakan kemendes kedepannya akan mengarah ke pembangunan desa yang berkelanjutan. Jadi yang dulunya top to down sekarang lebih bottom up. Hal yang paling penting adalah bahwa semua pembangunan di desa adalah untuk mencapai SDGs. Jadi dengan apa yang dipresentasikan oleh bu riche tadi, sangat sesuai dengan apa yang akan kemendes tuju,” ujarnya.

Edison Siagian, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, juga menegaskan bahwa sebenarnya untuk mendukung Perhutanan Sosial Kemendagri telah menyurati semua kepala daerah di Indonesia. “Jadi permasalahannya itu bagaimana setelah izin itu didapatkan. Jadi tadi dari presentasi riche, itu mengenai pelibatan banyak sektor. Dan itu kebanyakan bukan di bidang kehutan. Banyak permasalahan yang ada itu bukan di bidang kehutanan, misalnya saja di bidang pertanian, peternakan dan lain-lain,” kata Edison.

Ia juga mengatakan bahwa dari kemendagri sangat mendukung ini, jika kami harus mengeluarkan surat lagi kepada daerah, kami sangat bersedia sekaligus dapat mengingatkan kepada provinsi dan kabupaten/kota ini. Sehingga hal ini dapat membantu mensukseskan program perhutanan sosial.

Selain itu, Kepala Bappeda Kabupaten Merangin, Agus Zainuddin, mengatakan bahwa memang sebelumnya kabupaten dan kota memang tidak diberi kewenangan untuk mengurus di bidang kehutanan karena merupakan kewenangan dari provinsi. “tadi disampaikan sebelumnya bahwa kewenangan kabupaten terkait hutan itu adalah nol. Jadi itu cukup membuat kami tidak dapat membantu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hutan,” ujar Agus.

Namun Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan diskresi dengan dasar dari surat edaran kemendagri yang telah disebar ke seluruh pemerintah daerah. “Dari perjanjian panjang, lahirlah peraturan bupati yang melakukan afirmasi kepada pemdes yang memiliki hutan desa. Jadi satu desa mendapat sebanyak 15 juta dan dialokasikan untuk 22 desa. Ini adalah sebagai upaya awal yang dapat dilakukan. Banyak PS di merangin yang sedang tertidur, dan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun hal ini akan diperbaiki kedepannya. Salah satunya dengan diskresi melalui dana afirmasi tadi,” tambah Agus.

Di akhir, semua pihak berharap bahwa Perhutanan Sosial dan berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh masyarakat dapat mendorong kolaborasi yang lebih konkret dapat dilakukan oleh semua stakeholder, agar tujuan baik serta pengelolaan PSDA dapat semakin ditingkatkan kedepannya. (Wahyu Priyanto)

error: Content is protected !!