Select Page

KKI Warsi bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung dan Bappeda Sijunjung, berkolaborasi mengadakan Workshop Integrasi Perhutanan Sosial Kedalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung, Senin (25/11/2019) bertempat di Balairung Lansek Manih. Pada workshop ini juga ditandantangani komitmen bersama antara KKI Warsi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, KPHL Sijunjung, serta Kepala Bappeda Sijunjung untuk mendukung Integrasi PS kedalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung.

“Warsi bersama dengan KPHL Sijunjung awalnya mengadakan pertemuan dengan kami (pemerintah daerah Sijunjung), terkait pengelolaan kawasan hutan kedepannya. Mengingat luasan hutan mencapai lebih dari 50 persen total luas kabupaten Sijunjung,” terang Zefnihan, Sekretaris Daerah Sijunjung yang mewakili Bupati sebagai keynote Speaker pada Workshop tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kerjasama ini sangat strategis. Kebijakan pengelolaan kawasan hutan sangat penting mengacu pada luasan hutan di Kabupaten Sijunjung. Apalagi peluang itu terbuka lebar dengan adanya program Perhutanan Sosial.

“Salah satu tujuan pengelolaan kawasan hutan, sebagai nilai tambah bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan pelestarian hutan. Dalam kerjasama ini akan dibahas apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk bersinergi dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung,” sambung Zefnihan.

Sementara itu, Bappeda Sijunjung selaku host kegiatan menyebutkan bahwa integrasi PS dengan kebijakan daerah merupakan suatu keniscayaan. Secara kebijakan di tingkat nasional, PS sudah diatur dalam RPJMN 2015-2020, sedangkan di tingkat Provinsi sudah diatur didalam Peraturan Gubernur No. 52 tahun 2018 tentang fasilitasi perhutanan sosial, tinggal menurunkannya pada level kabupaten hingga nagari.  

“Arah kebijakan pembangunan perhutanan sosial sudah ada di RPJPD 2005- 2025, secara proses perhutanan sosial sudah masuk ke dalam perencanaan daerah, masuk pada isu-isu pembangunan strategis 2020. Mekanismenya nanti akan diatur kebijakan bahwasanya PS bisa ditanggulangi oleh APB-Nagari, baru ke tingkat kecamatan dan selanjutnya adalah kabupaten,” terang Arif Meigayanto, selaku Kabid Ekonomi Bappeda Sijunjung.

Inklusivitas perhutanan sosial dalam pembangunan daerah

Dalam penyampainnya, Yonefis, Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat menyebutkan bahwa hutan dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. 54 persen dari luas provinsi Sumatra Barat merupakan kawasan hutan, dengan 54 nagari berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dishut Sumbar

“Di Sijunjung jumlah perhutanan sosial lebih dari 30.000 Ha dari target seluas 50.000 Ha. Setelah mendapatkan izin, harus membuat RPHN dan RKT, dengan tidak mengubah bentang alam. Yang boleh dilakukan adalah pemanfaatan Kawasan melalui program agroforestry (gabungan antara pertanian dengan tanaman kehutanan), silfopasture (gabungan antara perhutanan dengan peternakan), silvofishery (gabungan antara kehutanan dengan perikanan) serta pemanfaatan jasa lingkungan. Serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan catatan harus dimasukkan dalam rencana kerja,” katanya.

Oleh karena itu, pengembangan perhutanan sosial mesti Inklusif dengan mengintegrasikan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan daerah. “Dengan adanya payung hukum pergub tentang perhutanan sosial, segala kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dapat dibiayai oleh APBD, 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat provinsi sudah menandatangani komitmen mendukung pergub, dunia usaha juga digandeng untuk pengembangan usaha daerah. Agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, dana desa tahun 2020 pun dapat dimanfaatkan untuk perhutanan sosial,” terang Yonefis.   

Ditemui seusai Workshop, Koordinator Program KKI Warsi, Rainal Daus menyampaikan bahwa ruh dari pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh keterlibatan Warsi untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam di masyarakat. “Di Sijunjung Warsi aktif melakukan pendampingan dalam pengelolaan PS di Tanjung Bonai Aur (TBA), Sumpur kudus, Unggan, Sungai Lansek, Buluh Kasok, Padang Laweh,” kata Rainal

Inisiatif pengelolaan PS tertuang dalam beberapa model kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat dengan tetap berbasiskan pada potensi kearifan lokal. “Ada 4 model yang sudah dilakukan bersama masyarakat, yaitu memperkuat kelembagaan di desa,terutama LPHN dalam menyusun rencana kerja, mekanisme organisasi dan struktur kelembagaan; membangun database nagari melalui aplikasi potensi ruang mikro (PRM) di TBA; pengembangan usaha berbasis potensi lokal, di sumpur kudus; serta membangun pengelolaan kawasan perhutanan sosial secara bersama,” terang Rainal.

Selanjutnya insiatif yang sudah dilakukan masyarakat mesti diselaraskan dengan rencana kerja tahunan kabupaten agar didukung oleh OPD di tingkat Kabupaten.

“Workshop ini merupakan pengejewantahan sinkronisasi dan keterhubungan antara budaya masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan Kawasan hutan,” tutup Rainal.