Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin akan mendukung 22 izin perhutanan sosial yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Merangin. Hal ini dipastikan pada Rapat Perencananaan Terintegrasi Bidang Perhutanan Sosial yang diadakan oleh BAPPEDA Kabupaten Merangin pada Selasa (16/6) lalu. Rencana kerja masing-masing OPD yang telah dibuat, disepakati salah satu lokasi implementasinnya di desa-desa atau kelompok masyarakat penerima izin perhutanan sosial.

Rapat ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap komitmen dari Bupati Merangin di dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 2 Tahun 2021 yang memasukkan perhutanan sosial sebagai salah satu penerima dana afirmasi alokasi dana desa kabupaten merangin.

Disampaikan melalui Berita Acara Kesepakatan Rapat Perencanaan Terintegrasi Bidang Perhutanan Sosial, rapat dipimpin oleh Staf Ahli/ Plt Asisten III Setda Merangin dan dihadiri Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Parpora), Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Badan Litbang, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Pertanian TPH, DInas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Merangin Unit IV, V dan VI dan KKI Warsi.

Untuk mewujudkan dukungan penerima izin perhutanan sosial, semua OPD yang hadir sepakat bahwa akan mengalokasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial dalam Rencana Kerja (Renja) OPD terkait pada anggaran Tahun 2022 serta merumuskan rencana kerja tindak lanjut Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin secara teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Andrie, kepala Dinas PMD Kabupaten Merangin, mengatakan bahwa terdapat beberapa program yang akan dijalankan oleh DInas PMD kepada masyarakat yang memiliki izin Perhutanan Sosial. “Dinas PMD telah memasukkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan di kawasan tersebut. diantaranya yaitu, melakukan penguatan kelembagaan di desa-desa Penerima Dana Afirmasi Perhutanan Sosial, mengupayakan penambahan anggaran afirmasi perhutanan sosial, baik dari daerah maupun anggaran pusat, serta mendorong pengembangam Bumdes dan berkolaborasi dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam pengembangan komoditi unggulan di desa lokasi Perhutanan Sosial,” ujar Andrie

Andrie juga menambahkan bahwa hal tersebut juga sudah dicantumkan dalam penggunaan dana afirmasi yang terdapat di Perbup Nomor 2 tersebut, sehingga wajib untuk dijalankan.

Beberapa dinas lain juga akan memasukkan berbagai program untuk penerima izin perhutanan sosial. Diantaranya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perikanan

Ade Candra, Koordinator Program KKI Warsi, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin ini. “Dengan adanya keseriusan dari pemerintah daerah, memang kita harapkan izin perhutanan sosial yang sudah diterima oleh masyarakat, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan, terutama yang telah menerima izin Perhutanan Sosial” tutupnya.